sidikfokusnews.com Batam — Media sosial Kepulauan Riau kembali meledak. Kali ini bukan soal program pembangunan, bukan pula prestasi birokrasi. Yang viral justru sebuah potret yang dianggap sebagian publik sebagai simbol arogansi kekuasaan: Ketua DPRD Kepri sekaligus petinggi Partai Gerindra Kepri, IS, terlihat mengendarai motor gede (moge) mewah tanpa mengenakan helm.
Dalam hitungan jam, gambar itu menyebar luas dan memantik ledakan komentar pedas dari masyarakat. Bukan hanya karena nilai moge yang disebut mencapai ratusan juta rupiah, tetapi karena publik menilai ada pesan yang jauh lebih berbahaya di baliknya: kesan bahwa elite politik bisa tampil sesuka hati tanpa takut aturan.
Di tengah ekonomi rakyat yang belum sepenuhnya pulih, aksi mempertontonkan kendaraan mewah dinilai banyak pihak sebagai bentuk ketidakpekaan sosial. Terlebih ketika dilakukan tanpa atribut keselamatan dasar yang selama ini diwajibkan kepada rakyat biasa.
Pengamat kebijakan publik menilai polemik ini telah berkembang menjadi krisis moral pejabat publik di era digital.
“Masalahnya bukan lagi soal moge. Yang dipersoalkan publik adalah simbol kekuasaan. Ketika pejabat tampil gagah dengan kendaraan mahal sambil mengabaikan aturan lalu lintas, maka rakyat menangkap pesan bahwa hukum hanya keras kepada masyarakat kecil,” ujarnya.
Menurutnya, masyarakat hari ini tidak lagi mudah terpukau oleh kemewahan pejabat. Sebaliknya, publik justru semakin sensitif terhadap gaya hidup elite yang dianggap berjarak dari realitas rakyat.
“Di saat rakyat antre gas, memikirkan cicilan, biaya sekolah, dan harga kebutuhan pokok, pejabat justru tampil dengan simbol kemewahan. Itu yang memantik kemarahan psikologis publik,” katanya.
Lebih tajam lagi, pengamat hukum tata negara menyebut viralnya foto tersebut sebagai ujian nyata bagi aparat penegak hukum dan integritas institusi negara.
“Kalau masyarakat biasa naik motor tanpa helm, hitungan menit bisa langsung ditilang. Pertanyaannya sekarang sederhana: apakah keberanian yang sama berlaku kepada pejabat?” ujarnya.
Ia menegaskan, persoalan ini akan menjadi sangat serius apabila aparat justru memilih diam.
“Diam bisa dibaca publik sebagai pembenaran. Dan ketika hukum terlihat ragu menyentuh elite politik, maka lahirlah persepsi klasik yang paling berbahaya dalam demokrasi: hukum tumpul ke atas, tajam ke bawah,” katanya.
Di media sosial, kritik terus mengalir deras. Banyak warganet mempertanyakan apakah tindakan tersebut hanya akan berakhir menjadi kontroversi sesaat tanpa konsekuensi apa pun.
Sebagian bahkan menilai pejabat seharusnya menjadi contoh disiplin, bukan justru mempertontonkan gaya hidup yang berpotensi memicu kecemburuan sosial dan memberi contoh buruk kepada masyarakat.
Pengamat komunikasi politik menyebut kasus ini memperlihatkan bahwa era pencitraan formal telah berakhir. Kini rakyat menilai pemimpin dari detail terkecil: cara berbicara, gaya hidup, gestur tubuh, hingga kepatuhan terhadap aturan sederhana.
“Rakyat sekarang membaca simbol. Mereka tidak butuh pidato panjang soal kedisiplinan kalau pejabatnya sendiri terlihat abai terhadap aturan paling mendasar,” ujarnya.
Menurutnya, lambatnya klarifikasi hanya akan memperbesar bola liar opini publik.
“Dalam dunia digital, satu foto bisa menghancurkan citra yang dibangun bertahun-tahun. Ketika pejabat memilih membisu, publik akan mengisi ruang kosong itu dengan asumsi dan kemarahan,” katanya.
Kini masyarakat menunggu. Apakah kontroversi ini hanya akan berlalu seperti banyak kasus elite lainnya? Ataukah benar-benar ada tindakan tegas dari pihak yang memiliki kewenangan?
Sebab bagi publik, persoalannya sudah melampaui helm dan moge. Ini tentang keteladanan. Tentang etika kekuasaan. Tentang keberanian negara menegakkan aturan tanpa pandang jabatan.
Dan yang paling menentukan adalah satu pertanyaan yang terus bergema di tengah masyarakat: apakah hukum benar-benar berlaku untuk semua, atau hanya tajam kepada rakyat kecil sementara para elite cukup tersenyum lalu semuanya selesai?
arf-6
