sidikfokusnews.com. TANJUNGPINANG — Di tengah kesibukan penulisan Buku Sejarah Provinsi Kepulauan Riau di Gedung Juang BP3KR, Jalan Hang Tuah, kawasan Tepi Laut, Selasa (12/5/2026), Ketua Umum BP3KR, Huzrin Hood, menyampaikan pandangan strategis yang melampaui isu pertahanan semata.
Di hadapan sejumlah tokoh dan tim penulis sejarah, Dato Huzrin Hood menilai rencana pembangunan Komando Daerah Militer (Kodam) di Provinsi Kepulauan Riau seharusnya dibaca sebagai momentum besar untuk menata ulang arah pembangunan kawasan secara lebih berimbang dan berkeadilan.
Menurutnya, kawasan ibu kota Provinsi Kepulauan Riau seperti Tanjungpinang maupun Bintan layak dipertimbangkan sebagai alternatif strategis pengembangan Kodam di masa depan. Selain memiliki nilai geografis dan pertahanan yang penting di jalur perbatasan dan pelayaran internasional, kawasan tersebut dinilai memiliki relevansi historis serta posisi sentral dalam identitas Kepulauan Riau sebagai daerah kepulauan berbasis maritim.
“Pembangunan jangan hanya terkonsentrasi pada satu titik pertumbuhan ekonomi saja. Daerah lain juga harus hidup, tumbuh, dan memiliki pusat aktivitas yang mampu menggerakkan masyarakat,” ujar Dato Huzrin Hood.
Pandangan tersebut muncul di tengah meningkatnya diskursus mengenai keseimbangan pembangunan antarwilayah di Kepulauan Riau. Selama dua dekade terakhir, pertumbuhan ekonomi provinsi banyak ditopang kawasan industri dan perdagangan tertentu, sementara beberapa kawasan lain menghadapi tantangan perlambatan aktivitas ekonomi, keterbatasan investasi, hingga berkurangnya daya tarik urban.
Dalam perspektif pembangunan wilayah, kehadiran institusi strategis negara seperti Kodam dinilai bukan sekadar menghadirkan fungsi pertahanan, melainkan juga membawa efek berganda terhadap pembangunan daerah. Kehadiran markas militer skala regional biasanya diikuti pembangunan infrastruktur jalan, perumahan, fasilitas pendidikan, layanan kesehatan, konektivitas transportasi, hingga tumbuhnya aktivitas ekonomi masyarakat.
Pengamat tata wilayah dan kebijakan publik Kepulauan Riau menilai gagasan yang disampaikan Dato Huzrin Hood mencerminkan pendekatan pembangunan yang lebih geopolitik dibanding semata administratif. Dalam konteks daerah kepulauan yang tersebar dan berbatasan langsung dengan negara tetangga, pembangunan pusat pertahanan di ibu kota provinsi dipandang dapat memperkuat simbol kehadiran negara sekaligus mempertegas orientasi pembangunan kawasan Melayu pesisir.
Menurut pengamat, selama ini arah pertumbuhan Kepri cenderung menghadapi tantangan ketimpangan spasial. Kawasan tertentu berkembang sangat cepat karena aktivitas industri dan investasi, sementara daerah lain menghadapi risiko menjadi wilayah transit administratif tanpa daya ungkit ekonomi yang memadai. Karena itu, keberadaan fasilitas strategis nasional dapat menjadi instrumen pemerataan baru apabila dirancang terintegrasi dengan visi pembangunan daerah.
Selain aspek ekonomi, keberadaan Kodam di kawasan ibu kota provinsi juga dinilai memiliki dimensi psikologis dan kebangsaan yang kuat. Tanjungpinang dan Bintan bukan hanya pusat pemerintahan, tetapi juga ruang historis lahirnya identitas Kepulauan Riau sebagai daerah perjuangan maritim Melayu. Kehadiran institusi strategis negara di kawasan tersebut dipandang dapat memperkuat posisi simbolik Kepri dalam arsitektur pertahanan nasional Indonesia di wilayah perbatasan barat.
Pengamat sosial kemasyarakatan juga menilai bahwa pembangunan fasilitas strategis negara berpotensi menciptakan ekosistem pertumbuhan baru yang lebih merata. Aktivitas ekonomi masyarakat kecil, sektor jasa, perdagangan lokal, UMKM, hingga sektor properti biasanya ikut bergerak ketika pusat aktivitas pemerintahan dan pertahanan berkembang.
Namun demikian, para pengamat mengingatkan agar setiap rencana pembangunan tetap mempertimbangkan tata ruang, keberlanjutan lingkungan pesisir, serta kesiapan infrastruktur dasar agar pertumbuhan kawasan tidak menimbulkan tekanan sosial baru di kemudian hari.
Pernyataan Dato Huzrin Hood sendiri dinilai menarik karena disampaikan di sela penulisan Buku Sejarah Provinsi Kepulauan Riau sebuah momentum yang merefleksikan hubungan antara sejarah perjuangan pembentukan daerah dengan arah masa depan pembangunan Kepri.
Bagi sejumlah tokoh BP3KR, pembangunan tidak semata soal pertumbuhan ekonomi, melainkan juga tentang menjaga keseimbangan marwah wilayah, memperkuat pusat-pusat kehidupan masyarakat, dan memastikan seluruh kawasan di Kepulauan Riau memiliki ruang berkembang secara adil dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia.
arf-6
