sidikfokusnews.com. Bandung — Wacana pemberlakuan jalan provinsi berbayar di wilayah Jawa Barat menuai kritik keras dari berbagai kalangan. Salah satu penolakan datang dari Profesor Dr. Sutan Nasomal, SH, MH, pakar hukum internasional dan ekonomi yang juga dikenal sebagai Ketua Umum Perkumpulan Advocate Muda Indonesia.
Dalam keterangannya kepada sejumlah media pada Selasa (13/5/2025), Prof. Sutan meminta Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto agar tidak terburu-buru menyetujui apabila terdapat usulan resmi mengenai penerapan jalan provinsi berbayar di Jawa Barat.
Menurutnya, masyarakat saat ini masih menghadapi tekanan ekonomi yang berat akibat melemahnya daya beli, naiknya harga kebutuhan pokok, serta terbatasnya lapangan pekerjaan.
“Jangan sampai kebijakan baru justru menambah tekanan hidup masyarakat. Jalan tol berbayar saja selama ini sudah menjadi beban bagi sebagian rakyat, apalagi jika jalan provinsi juga diberlakukan tarif,” ujar Prof. Sutan.
Ia menilai, kebijakan publik harus disusun dengan mempertimbangkan aspek kemanusiaan, daya tahan ekonomi masyarakat, serta dampak sosial jangka panjang. Dalam kondisi ekonomi yang belum sepenuhnya pulih, kata dia, pemerintah daerah seharusnya lebih fokus pada penguatan ekonomi rakyat dibanding menambah biaya baru di sektor transportasi.
Soroti Daya Beli dan Tekanan Sosial
Prof. Sutan mengungkapkan, berdasarkan pantauannya, aktivitas di sejumlah pasar tradisional masih menunjukkan lemahnya daya beli masyarakat. Kondisi itu dinilai menjadi indikator bahwa sebagian besar rakyat, khususnya kelompok ekonomi menengah ke bawah, masih berada dalam tekanan ekonomi serius.
Ia juga mengaitkan tekanan ekonomi dengan meningkatnya beban psikologis masyarakat. Menurutnya, kesulitan memenuhi kebutuhan sehari-hari dapat berdampak pada kesehatan, stabilitas rumah tangga, hingga keberlangsungan pendidikan anak-anak.
“Ketika penghasilan menurun sementara biaya hidup terus naik, maka efek sosialnya sangat luas. Warung menjadi sepi, pasar tradisional melemah, bahkan risiko anak putus sekolah bisa meningkat,” katanya.
Pemimpin Harus Menghadirkan Solusi
Dalam pernyataannya, Prof. Sutan menegaskan bahwa masyarakat tidak membutuhkan kebijakan yang memperumit kehidupan sehari-hari. Ia menilai, tugas utama seorang kepala daerah adalah menghadirkan kesejahteraan, memperluas lapangan kerja, dan menjaga stabilitas ekonomi masyarakat.
Menurutnya, seorang pemimpin daerah perlu memiliki kemampuan membaca kondisi sosial secara utuh serta memahami keseimbangan antara pembangunan dan kemampuan ekonomi rakyat.
“Masyarakat hanya ingin hidup layak: pekerjaan tersedia, kebutuhan rumah tangga terpenuhi, anak-anak bisa sekolah, dan lingkungan tetap aman. Itu yang seharusnya menjadi prioritas,” ujarnya.
Desak Evaluasi Kebijakan Daerah
Prof. Sutan juga meminta pemerintah pusat untuk melakukan evaluasi terhadap kebijakan daerah yang dinilai berpotensi memperberat kehidupan masyarakat. Ia mengingatkan bahwa sebagian besar pemilih kepala daerah berasal dari kelompok masyarakat kecil yang berharap adanya perbaikan kesejahteraan setelah pemilihan berlangsung.
Karena itu, ia berharap pemerintah pusat, khususnya Presiden Prabowo Subianto, dapat bersikap hati-hati dalam menyikapi kebijakan yang menyangkut kebutuhan dasar masyarakat luas.
“Negara harus hadir melindungi rakyatnya. Kebijakan apa pun harus berpihak kepada masyarakat, terutama mereka yang hari ini masih berjuang memenuhi kebutuhan hidup,” tutupnya.
Tim
