sidikfokusnews.com. Jakarta— Penetapan Prof Tgk. Dr. Hasanudin Yusuf Adan,M.A. sebagai Ketua Utama oleh Majelis Syuro KK-MPUII menandai fase baru dalam konsolidasi gerakan Majelis Permusyawaratan Umat Islam Indonesia (MPUII). Dalam wawancara eksklusif, ia memaparkan arah kepemimpinan yang tidak hanya normatif, tetapi juga operasional menyentuh fondasi kelembagaan, dinamika sosial umat, hingga tantangan global yang kian kompleks.
Menurutnya, MPUII diposisikan sebagai lembaga siyasah umat yang berdiri di atas prinsip independensi tidak terikat oleh sekatan partai politik, afiliasi organisasi, maupun perbedaan mazhab. “Kebebasan ini bukan berarti tanpa arah, tetapi justru menjadi ruang untuk membangun kekuatan kolektif umat secara lebih luas dan inklusif,” ujarnya.
Dalam kerangka tersebut, kepemimpinan ke depan akan ditopang oleh dua pilar utama: pembenahan internal dan pengembangan eksternal. Pada aspek internal, fokus diarahkan pada penyempurnaan manajemen organisasi yang dinilai sebagai titik lemah banyak gerakan berbasis massa. Reformasi tata kelola ini mencakup pembinaan kader secara sistematis, penguatan kapasitas struktural, serta perluasan kawasan garapan ke seluruh Indonesia.
Instrumen strategis yang akan digerakkan adalah forum Musyawarah Ulama dan Tokoh Ummat (MUTU) di setiap provinsi. Forum ini tidak hanya berfungsi sebagai wadah konsolidasi, tetapi juga sebagai ruang artikulasi gagasan, pertukaran pandangan, serta penguatan ukhuwwah baik di internal organisasi maupun dengan masyarakat luas.
Sementara itu, pada aspek eksternal, MPUII akan mengedepankan pembangunan relasi strategis dengan berbagai pihak yang dinilai mampu memperluas ruang ekspresi dan ekspansi misi organisasi. Pendekatan ini mencerminkan kesadaran bahwa tantangan umat hari ini tidak dapat diselesaikan secara eksklusif, melainkan memerlukan jejaring kolaboratif lintas sektor.
Pengamat sosial-keagamaan melihat arah ini sebagai upaya transformasi dari organisasi simbolik menjadi organisasi fungsional. “Kunci keberhasilannya ada pada konsistensi. Banyak organisasi memiliki visi besar, tetapi gagal membangun sistem yang menopang implementasi,” ujar seorang analis yang menyoroti pentingnya disiplin struktural dan budaya organisasi.
Dalam konteks regional, Sumatera mendapat perhatian khusus. Hasanudin Yusuf Adan menilai kawasan ini memiliki kekuatan historis dan kultural yang signifikan sebagai basis penguatan gerakan. Ia merujuk pada warisan tokoh-tokoh besar seperti Abdul Malik Karim Amrullah, Mohammad Natsir, Teuku Muhammad Hasan, hingga Burhanuddin Harahap sebagai representasi kekuatan intelektual dan moral umat yang lahir dari kawasan tersebut.
“Sumatera bukan sekadar wilayah geografis, tetapi ruang sejarah yang melahirkan tokoh-tokoh besar bangsa. Ini adalah modal sosial yang harus diaktifkan kembali,” tegasnya.
Strategi yang akan ditempuh adalah menjaring ulama dan tokoh masyarakat lintas level untuk memperkuat legitimasi sekaligus nilai tawar MPUII di tingkat wilayah. Pendekatan ini dinilai sebagai bentuk penguatan basis sosial yang memungkinkan organisasi bergerak lebih efektif dan terukur, sekaligus selaras dengan grand design nasional.
Di tingkat nasional, MPUII menempatkan penguatan kepemimpinan ulama sebagai prioritas utama. Narasi ini berangkat dari kesadaran historis bahwa kemerdekaan Indonesia tidak terlepas dari peran ulama sebagai motor perjuangan. Dalam konteks kekinian, ia juga mengkritisi sistem demokrasi modern yang dinilai memiliki kelemahan struktural dan kurang adaptif terhadap perkembangan zaman.
Sebagai alternatif, ia mengedepankan konsep syura dalam bingkai syariah sebagai solusi konseptual. Gagasan ini memantik diskursus di kalangan akademisi. Sejumlah ahli politik Islam menilai bahwa prinsip syura memiliki nilai deliberatif yang kuat, namun implementasinya dalam negara modern membutuhkan pendekatan kontekstual agar tetap sejalan dengan sistem konstitusional yang berlaku.
Untuk memastikan program berjalan efektif, MPUII menempatkan pengkaderan sebagai instrumen utama. Skema yang dirancang mencakup pendidikan jangka pendek melalui pelatihan, kursus, dan training intensif, serta pendidikan jangka panjang melalui pembangunan lembaga pendidikan berjenjang dari sekolah dasar hingga perguruan tinggi.
Pengamat pendidikan menilai langkah ini sebagai investasi strategis. “Organisasi yang membangun ekosistem pendidikan sendiri memiliki peluang lebih besar untuk menciptakan kader yang ideologis sekaligus profesional,” ujarnya, sembari menekankan pentingnya sinergi dengan pemerintah agar tidak terjadi fragmentasi sistem.
Dalam keseluruhan arah kebijakan tersebut, sinergi menjadi kata kunci. MPUII berupaya menempatkan diri sebagai mitra strategis bagi ulama, tokoh masyarakat, dan pemerintah dengan tetap menjaga independensi sebagai prinsip dasar.
Di tengah dinamika umat yang semakin kompleks dari polarisasi sosial hingga disrupsi global kepemimpinan baru ini dihadapkan pada tantangan klasik: menjembatani idealisme dengan realitas. Seperti dicatat seorang pengamat, “Sejarah organisasi besar tidak ditentukan oleh gagasan semata, tetapi oleh kemampuan mengubah gagasan menjadi gerakan yang hidup dan berdampak.”
Dengan fondasi tersebut, arah baru MPUII kini memasuki fase krusial mengukur sejauh mana konsep siyasah berbasis syura dapat diterjemahkan menjadi praksis yang relevan bagi umat dan bangsa.
arf-6
