sidikfokusnews.com. Tanjungpinang — Peringatan Hari Marwah ke-24 Provinsi Kepulauan Riau yang digelar Yayasan Badan Pekerja Pembentukan Provinsi Kepulauan Riau (BP3KR) di Gedung BP3KR, Jalan H Agus Salim, Tanjungpinang. Jum’at (15.5.2026), dinilai para pengamat sebagai momentum penting kebangkitan kembali kesadaran sejarah, identitas kemelayuan, serta perjuangan politik daerah kepulauan di tengah dinamika pembangunan nasional dan geopolitik kawasan perbatasan.
Kegiatan yang berlangsung khidmat tersebut dihadiri tokoh-tokoh perjuangan pembentukan Provinsi Kepulauan Riau, keluarga besar BP3KR, tim penyusunan buku sejarah perjuangan Kepri, serta sejumlah tamu undangan. Dalam kesempatan itu, Ketua Yayasan BP3KR Dato’ Haji Huzrin Hood secara langsung membacakan maklumat organisasi di hadapan para peserta yang hadir.
Maklumat tersebut memuat berbagai pandangan strategis mengenai masa depan Kepulauan Riau, mulai dari dukungan terhadap pelaksanaan program nasional pemerintah, percepatan pembahasan RUU Daerah Kepulauan, reformasi fiskal maritim, pemerataan pembangunan antarpulau, perlindungan adat dan kampung tua Melayu, pemberantasan judi online serta narkoba, hingga usulan skema Special Border Treatment bagi pekerja perbatasan Kepri.
Pengamat politik kawasan perbatasan menilai pembacaan maklumat secara langsung oleh tokoh sentral perjuangan pembentukan Provinsi Kepulauan Riau memiliki makna simbolik dan historis yang sangat kuat. Menurut mereka, BP3KR tidak hanya sedang mengenang sejarah, tetapi juga sedang mengingatkan bahwa perjuangan masyarakat Kepri belum selesai setelah daerah itu resmi menjadi provinsi.
Mereka melihat maklumat tersebut sebagai refleksi kegelisahan kolektif masyarakat kepulauan yang selama ini merasa karakter geografis Kepri belum sepenuhnya dipahami dalam sistem pembangunan nasional. Sebagai daerah dengan dominasi wilayah laut dan ribuan pulau, Kepri menghadapi tantangan biaya logistik, pelayanan publik, pendidikan, kesehatan, dan konektivitas yang berbeda dibanding provinsi daratan.
Karena itu, tuntutan percepatan pembahasan RUU Daerah Kepulauan dipandang sebagai inti paling strategis dari maklumat tersebut. Pengamat menilai selama ini kebijakan fiskal nasional masih terlalu bertumpu pada pendekatan luas daratan, sementara wilayah laut belum diperlakukan sebagai bagian utama perhitungan pembangunan.
Menurut aliansi peduli Indonesia kepulauan Riau, Kepri merupakan salah satu simpul penting ekonomi laut nasional yang berada di jalur pelayaran internasional. Namun kontribusi daerah terhadap sektor kemaritiman, migas, perdagangan internasional, dan pelabuhan dinilai belum sepenuhnya diikuti penguatan kapasitas fiskal dan pemerataan pembangunan di wilayah kepulauan.
Mereka menilai BP3KR sedang menghidupkan kembali semangat perjuangan lama dengan konteks yang lebih modern. Jika dahulu perjuangan pembentukan provinsi lebih menitikberatkan pada identitas administratif dan representasi politik, kini perjuangan berkembang menjadi tuntutan keadilan maritim, reformasi fiskal, serta penguatan kedaulatan wilayah perbatasan.
Sorotan para pengamat juga tertuju pada penegasan BP3KR mengenai perlindungan adat-istiadat Melayu, tanah ulayat, dan kampung tua di tengah derasnya investasi dan industrialisasi di Kepulauan Riau. Menurut pengamat hukum adat dan sosial budaya, poin tersebut menunjukkan adanya kekhawatiran terhadap potensi marginalisasi masyarakat tempatan apabila pembangunan tidak memperhatikan aspek historis dan budaya lokal.
Mereka menilai Kepri memiliki identitas budaya Melayu yang sangat kuat dan tidak dapat dipisahkan dari arah pembangunan daerah. Karena itu, investasi yang mengabaikan hak masyarakat adat dan sejarah kampung tua berpotensi memicu konflik sosial di masa depan.
Di sisi lain, pengamat keamanan regional melihat masuknya isu narkoba, judi online, dan pinjaman online dalam maklumat BP3KR sebagai gambaran meningkatnya keresahan sosial di wilayah perbatasan. Posisi Kepri yang berbatasan langsung dengan jalur internasional dinilai membuat daerah ini rentan terhadap kejahatan lintas negara dan infiltrasi ekonomi ilegal berbasis digital.
Menurut mereka, wilayah perbatasan kini menghadapi tantangan yang semakin kompleks. Selain menjadi pusat investasi dan perdagangan internasional, Kepri juga menghadapi ancaman penyelundupan narkotika, eksploitasi pekerja migran, perdagangan manusia, hingga penetrasi perjudian digital yang menyasar masyarakat lapisan bawah.
Fenomena pekerja “passing” atau pekerja non-prosedural ke Malaysia juga menjadi perhatian para pengamat migrasi tenaga kerja. Mereka menilai praktik tersebut sudah lama menjadi realitas sosial ekonomi masyarakat pesisir Kepri akibat kedekatan geografis dengan Malaysia dan Singapura.
Usulan Special Border Treatment (SBT) yang disampaikan BP3KR dinilai sebagai pendekatan baru yang cukup realistis dalam melihat mobilitas tenaga kerja lintas batas. Pengamat menilai konsep itu dapat menjadi solusi legal dan humanis apabila didukung kerja sama bilateral Indonesia–Malaysia, termasuk melalui sistem registrasi digital dan perlindungan hukum yang jelas bagi pekerja.
Menurut mereka, pendekatan keamanan semata tidak akan menyelesaikan persoalan pekerja non-prosedural selama disparitas ekonomi antarwilayah masih tinggi dan kebutuhan tenaga kerja lintas negara tetap terbuka.
Dalam acara tersebut, kegiatan diawali dengan pembacaan kilas balik sejarah Kepulauan Riau sejak era kerajaan dan Kesultanan Melayu mulai sekitar 300 SM hingga 1913 M. Para pengamat menilai sesi tersebut penting sebagai upaya memperkuat memori kolektif masyarakat mengenai akar sejarah dan identitas Kepri.
Wakil Gubernur Kepulauan Riau Nyanyang Haris Pratamura dalam sambutannya menyampaikan bahwa Hari Marwah bukan sekadar seremoni tahunan, melainkan simbol kehormatan, martabat, dan harga diri masyarakat Kepulauan Riau. Ia menegaskan bahwa tantangan Kepri hari ini bukan lagi sekadar perjuangan administratif, melainkan bagaimana menjaga marwah daerah melalui pembangunan yang berkeadilan dan kemandirian ekonomi.
Pengamat menilai pernyataan tersebut memperlihatkan adanya kesinambungan narasi antara generasi perjuangan pembentukan provinsi dengan generasi pemerintahan saat ini. Mereka melihat Hari Marwah kini berkembang menjadi simbol konsolidasi identitas daerah sekaligus refleksi arah masa depan pembangunan Kepri.
Sementara itu, Sekretaris Yayasan BP3KR Sudirman Almoen menyampaikan bahwa peringatan Hari Marwah tahun ini juga dibarengi proses penyusunan buku sejarah perjuangan pembentukan Provinsi Kepulauan Riau yang direncanakan selesai dan diluncurkan pada Hari Marwah ke-25 tahun 2027.
Menurut pengamat sejarah dan kebudayaan Melayu, langkah penyusunan buku sejarah tersebut sangat penting di tengah mulai menurunnya pemahaman generasi muda terhadap proses panjang pembentukan Provinsi Kepulauan Riau. Mereka menilai dokumentasi sejarah perjuangan daerah bukan hanya menjadi arsip masa lalu, tetapi juga fondasi pendidikan politik dan identitas generasi mendatang.
Pengamat berpandangan bahwa peringatan Hari Marwah ke-24 dan pembacaan maklumat BP3KR tahun ini bukan sekadar agenda nostalgia perjuangan. Momentum tersebut dinilai telah berkembang menjadi ruang konsolidasi moral dan intelektual untuk mengingatkan kembali posisi strategis Kepulauan Riau sebagai daerah maritim, perbatasan, dan pusat pertemuan geopolitik Asia Tenggara.
Di tengah meningkatnya persaingan ekonomi kawasan, transformasi jalur perdagangan internasional, dan tantangan keamanan lintas batas, Kepulauan Riau dinilai membutuhkan formulasi kebijakan nasional yang lebih adaptif terhadap karakter daerah kepulauan. Karena itu, maklumat BP3KR dipandang sebagai sinyal penting bahwa perjuangan masyarakat Kepri kini bergerak menuju fase baru: memperjuangkan keadilan pembangunan maritim dan penguatan marwah daerah dalam kerangka Indonesia sebagai negara kepulauan.
arf6
