sidikfokusnews.com-Tanjungpinang.- Tim perumus konstitusi organisasi yang menaungi Kekerabatan Keluarga Kepulauan Anambas (K3A) kembali menggelar rapat intensif guna membahas amandemen pasal-pasal krusial dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART). Amandemen ini bukan hanya bertujuan menyempurnakan tata kelola organisasi, tetapi juga memastikan ruh budaya kekerabatan Anambas tidak hilang dalam mekanisme modernisasi kelembagaan.
Rapat yang dihelat secara tertutup. Tim amandemen menekankan pentingnya penyelarasan antara efisiensi kelembagaan nasional dan identitas kultural Anambas yang multidimensi—baik dari aspek sejarah, etnisitas, hingga nilai gotong royong yang menjadi fondasi organisasi ini.
> “Kami tidak hanya membahas struktur dan birokrasi organisasi, tetapi juga menjaga roh dari semangat kekerabatan Anambas yang menjadi alasan utama berdirinya organisasi ini,” ujar H. Syahrial. Ketua tim perumus.
DPP Tetap di Tanjungpinang, DPW Dirancang Menjangkau Nasional.
Salah satu pokok bahasan yang krusial adalah mempertegas posisi Dewan Pimpinan Pusat (DPP) yang saat ini berkedudukan di Tanjungpinang, Kepulauan Riau. Meski tidak berada di Jakarta sebagai ibu kota negara, keputusan ini dinilai sah secara administratif dan strategis secara kultural.
Menurut Dr. M. Hanif Albar, pakar organisasi dan manajemen kelembagaan dari Universitas Indonesia, tidak ada larangan hukum yang menyatakan bahwa DPP suatu organisasi nasional harus berkedudukan di Jakarta.
> “Justru dalam konteks otonomi dan penguatan identitas lokal, penempatan pusat organisasi di Tanjungpinang mencerminkan keberpihakan terhadap akar kultural Anambas. Sepanjang struktur organisasi tetap dirancang menjangkau nasional melalui DPW, DPD, dan DPC, maka ini tetap sah dan legitimate,” jelasnya.
Lebih lanjut, ia menegaskan bahwa sistem kelembagaan yang efektif tidak selalu harus bersumber dari ibu kota negara, tetapi harus berbasis pada konektivitas fungsi, klarifikasi hierarki kepemimpinan, serta akuntabilitas internal organisasi.
DPW, DPD, DPC, dan Organ Sayap: Arsitektur Baru K3A
Rancangan struktur organisasi pasca-amandemen juga menargetkan pembentukan Dewan Perwakilan Wilayah (DPW) di seluruh provinsi Indonesia, diikuti oleh Dewan Pimpinan Daerah (DPD) dan Dewan Pimpinan Cabang (DPC) di tingkat kabupaten/kota.
Tak hanya itu, tim juga tengah merumuskan pembentukan organ sayap organisasi yang akan membidangi pemuda, perempuan, ekonomi kreatif, serta bidang pendidikan dan literasi bahari.
> “Ini bukan hanya soal penambahan struktur, tapi tentang memastikan bahwa semangat dan gagasan Anambas bisa menjangkau anak bangsa di seluruh pelosok negeri,” ujar Hamdan. Sekretaris Tim Amandemen.
Struktur ini dirancang fleksibel namun terintegrasi, dengan pola hubungan vertikal dan koordinatif yang merata—mulai dari DPP di Tanjungpinang hingga DPC di pulau-pulau terluar sekalipun.
Hal lain yang menjadi perhatian adalah penggunaan bahasa hukum dan teknis organisasi yang lebih sederhana dan membumi. Tim amandemen menyepakati bahwa seluruh pasal harus mudah dipahami, tidak hanya oleh pengurus pusat, tetapi juga oleh warga Anambas yang ingin mengetahui latar belakang dan alasan lahirnya organisasi ini.
“Jangan sampai konstitusi organisasi justru memisahkan warga dari semangat persatuan,” tegas perwakilan dari Matak.
Membumikan Konstitusi, Menjaga Semangat Bahari.
Amandemen K3A bukan sekadar pembenahan teks hukum internal, tetapi juga momentum besar untuk mengkonsolidasi identitas kolektif masyarakat Anambas dalam kerangka kelembagaan modern. Dengan tetap menjaga keseimbangan antara nilai tradisi dan tuntutan efisiensi organisasi, proses ini diharapkan menjadi pijakan kuat bagi K3A untuk menapaki jejaring nasional.
Dari Tanjungpinang ke seluruh Nusantara, ruh Anambas tidak akan hilang, tapi justru dipertegas dalam lembaran-lembaran konstitusi organisasi yang inklusif, visioner, dan penuh makna.”(Arf)
