sidikfokusnews.com. Tanjungpinang— Menjelang peringatan Hari Marwah ke-24 Provinsi Kepulauan Riau, Badan Pekerja Pembentukan Provinsi Kepulauan Riau (BP3KR) menegaskan sikap yang tidak lazim di tengah tradisi seremonial daerah: seluruh pembiayaan kegiatan dipastikan mandiri, tanpa proposal bantuan kepada pemerintah provinsi, kabupaten/kota, maupun pihak sponsor.
Ketua GMBP3KR, Basarudin Idris yang akrab disapa Oom menyampaikan bahwa keputusan tersebut bukan sekadar teknis anggaran, melainkan pernyataan nilai.
“Hari Marwah adalah peristiwa historis dan moral. Ia tidak boleh kehilangan ruhnya karena ketergantungan. Kemandirian adalah bagian dari marwah itu sendiri,” ujarnya.
Dukungan konkret atas sikap itu datang dari Sekretaris Jenderal Yayasan BP3KR, Ir Sudirman Almoen, yang memastikan kesiapan anggaran internal untuk menyukseskan kegiatan yang dijadwalkan berlangsung pada 15 Mei 2026. Menurutnya, peringatan tahun ini dirancang tidak semata seremoni, tetapi ruang kontemplasi kolektif atas perjalanan panjang terbentuknya provinsi yang kini menjadi salah satu simpul strategis ekonomi nasional.
Sejumlah pengamat menilai langkah BP3KR sebagai sinyal kuat peneguhan identitas gerakan sipil yang lahir dari akar sejarah perjuangan. Dalam perspektif sosiopolitik, kemandirian pembiayaan dipandang sebagai upaya menjaga jarak dari kepentingan pragmatis sekaligus memperkuat legitimasi moral organisasi.
Pengamat kebijakan publik di Kepulauan Riau menilai, peringatan Hari Marwah seharusnya tidak terjebak dalam rutinitas seremonial yang kehilangan substansi. Ia melihat keputusan BP3KR sebagai koreksi halus terhadap kecenderungan komersialisasi kegiatan daerah. “Ketika sebuah momentum historis dibiayai secara mandiri, ada pesan kuat tentang integritas dan konsistensi nilai. Itu yang sering hilang dalam praktik birokrasi kita,” ujarnya.
Dari sudut pandang pembangunan kawasan, akademisi regional menyoroti capaian Kepulauan Riau sebagai entitas yang relatif cepat menemukan ritme pertumbuhan. Kehadiran kawasan industri dan perdagangan bebas di Batam, Bintan, dan Tanjung Balai Karimun menjadi motor penggerak ekonomi, sementara Tanjungpinang sebagai ibu kota memikul peran administratif dan kultural. Di sisi lain, wilayah seperti Lingga, Natuna dan Kepulauan Anambas menyimpan kekuatan maritim dan potensi sumber daya alam yang belum sepenuhnya tergarap.
Namun, para analis juga mengingatkan bahwa kemajuan tersebut masih menyisakan tantangan ketimpangan antarwilayah. Hari Marwah, dalam konteks ini, menjadi momentum evaluatif: apakah arah pembangunan telah benar-benar mencerminkan semangat awal pembentukan provinsi yakni pemerataan, kedaulatan wilayah, dan penguatan identitas Melayu.
Budayawan Melayu menambahkan dimensi lain. Ia menilai istilah “marwah” bukan sekadar simbol, tetapi filosofi yang mengikat tata nilai masyarakat. “Marwah adalah harga diri kolektif. Ia tercermin dari cara kita membangun, memimpin, dan memperlakukan warisan budaya. Jika peringatan ini dijalankan dengan kesadaran nilai, maka ia menjadi energi moral, bukan sekadar agenda tahunan,” katanya.
Dengan demikian, peringatan Hari Marwah ke-24 bukan hanya tentang mengenang lahirnya Provinsi Kepulauan Riau, tetapi juga tentang menegaskan kembali arah perjalanan ke depan. Di tengah dinamika geopolitik kawasan Selat Malaka dan persaingan investasi regional, Kepri dituntut tidak hanya tumbuh secara ekonomi, tetapi juga kokoh dalam identitas dan integritas.
Keputusan BP3KR untuk berdiri di atas kaki sendiri dalam pembiayaan kegiatan menjadi simbol kecil dari pesan besar: bahwa marwah tidak diwariskan begitu saja, melainkan dijaga, dirawat, dan diperjuangkan secara sadar dan berkelanjutan.
arf-6
