Oleh: Elvia Sprita, pemerhati sosial & ekonomi kerakyatan
Ada satu hubungan yang jarang dibicarakan secara jujur dalam praktik politik kita: relasi antara ketidaktahuan rakyat dan kekuasaan yang bertahan. Ketika kesadaran politik publik dibiarkan rendah—atau bahkan sengaja tidak ditumbuhkan—politik kehilangan watak emansipatorisnya. Ia berubah menjadi panggung manipulasi, tempat rakyat diarahkan untuk memilih tanpa benar-benar memahami apa yang mereka pilih dan apa konsekuensinya.
Dalam kondisi seperti itu, janji manis menggantikan program, simbol agama menutupi ketiadaan gagasan, dan bantuan sesaat dipakai sebagai alat legitimasi.
Diskusi tentang keadilan, hak warga negara, serta tanggung jawab kekuasaan tersingkir ke pinggir. Rakyat tidak lagi diposisikan sebagai subjek politik yang berdaulat, melainkan sebagai objek yang suaranya dikelola, emosinya disentuh, dan kebutuhannya dimanfaatkan.
Manipulasi politik tidak bekerja dengan satu wajah. Di desa, ia sering hadir melalui ketergantungan ekonomi: bantuan sosial, proyek pembangunan, atau akses sumber daya yang dipertautkan dengan loyalitas politik. Di kota, pola itu bergeser menjadi manipulasi informasi—banjir narasi, distorsi fakta, dan kebisingan opini yang membuat publik lelah membedakan mana kebenaran dan mana kepentingan.
Bentuknya berbeda, tetapi tujuannya sama: mengendalikan pilihan warga tanpa memberi ruang bagi pemahaman kritis.
Dalam lanskap seperti ini, elit penguasa kerap menjadikan ketidaktahuan sebagai modal politik. Bukan untuk memberdayakan, melainkan untuk mempertahankan posisi. Politik pun kehilangan dimensi etiknya. Ia tidak lagi menjadi ruang bersama untuk memperjuangkan kepentingan umum, melainkan instrumen segelintir orang untuk mengamankan kekuasaan dan privilese.
Demokrasi dijalankan secara prosedural, tetapi dikosongkan dari makna substantif.
Padahal, kesadaran politik adalah fondasi martabat kewargaan. Ia berangkat dari keberanian untuk bertanya, meragukan narasi yang mapan, dan memahami bagaimana keputusan politik memengaruhi kehidupan sehari-hari—dari harga kebutuhan pokok hingga akses terhadap keadilan. Kesadaran semacam ini tidak lahir dari propaganda, melainkan dari pendidikan politik yang jujur, keterbukaan informasi, dan ruang dialog yang setara.
Selama rakyat tidak dibantu untuk berpikir kritis—atau lebih buruk, sengaja dijauhkan dari pengetahuan—manipulasi akan terus berlangsung dengan wajah yang silih berganti. Dan selama itu pula, kekuasaan akan lebih sibuk melanggengkan diri daripada memperbaiki keadaan. Pada titik inilah kita perlu bertanya dengan jujur: apakah demokrasi yang kita jalani benar-benar milik rakyat, atau sekadar mekanisme untuk merawat ketidaktahuan demi kekuasaan yang abadi?
