sidikfokusnews.com-Batam.- Wakil Gubernur Kepulauan Riau, Nyanyang Haris Pratamura, menegaskan pentingnya kesepakatan rencana aksi nyata dalam upaya optimalisasi penerimaan negara dari sektor kemaritiman, terutama melalui peningkatan kontribusi Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) dari layanan labuh jangkar. Penegasan tersebut disampaikan saat memimpin rapat koordinasi pengelolaan area labuh jangkar di Marketing Center BP Batam, Kamis (24/7/2025).
Dalam rapat yang melibatkan lintas instansi strategis seperti KSOP, Bea Cukai, Imigrasi, KKP, Pengkoarmada RI, Kejati Kepri, Lantamal IV Batam, Distrik Navigasi, BP Batam, BUP PT Pelabuhan Kepri (Perseroda), dan Kadin Kota Batam, Nyanyang menekankan bahwa pengelolaan titik-titik labuh jangkar harus berjalan dengan koordinasi dan sinergi antarlembaga.
Ia menjelaskan, enam titik labuh jangkar utama di Kepri — Tanjung Balai Karimun, Pulau Nipah, Pulau Galang, Kabil, Tanjung Berakit, serta Terminal Batu Ampar dan Sekupang — merupakan sumber potensi ekonomi yang besar, namun masih belum tergarap optimal. Sebagian titik dikelola Kementerian Perhubungan, sebagian lagi oleh BUMD Kepri.
“Keberadaan titik-titik labuh jangkar ini adalah peluang strategis. Sudah waktunya kita maksimalkan untuk kepentingan negara dan daerah. Namun ini tak bisa berjalan sendiri-sendiri. Harus ada kesepakatan kerja lintas sektor, mulai dari BUP dan BP Batam, hingga CIQP (Customs, Immigration, Quarantine, and Port Authority),” tegas Nyanyang.
Ia juga menyinggung pentingnya landasan hukum dan kelembagaan yang kuat. Dalam hal ini, pendampingan dari Kejaksaan Tinggi melalui bidang Perdata dan Tata Usaha Negara (Datun) menjadi sangat krusial, terutama dalam penyusunan dan pelaksanaan SOP bersama. Penunjukan person in charge (PIC) di tiap instansi juga disebut perlu untuk memastikan efektivitas koordinasi.
Sementara itu, Tim Ahli dan Penasehat Gubernur Kepri, Laksamana TNI (Purn) Marsetio menekankan bahwa penguatan sektor labuh jangkar harus diintegrasikan dengan percepatan pengembangan maritim nasional lainnya. Ia menyebut potensi besar dari skema pemisahan alur laut atau Traffic Separation Scheme (TSS) di Selat Malaka dan Selat Singapura yang selama ini belum tergarap maksimal.
Menurutnya, optimalisasi sektor maritim di Kepri tidak bisa ditunda lagi, mengingat wilayah ini merupakan salah satu gerbang strategis lalu lintas laut dunia. Ia mendorong percepatan realisasi proyek-proyek besar seperti Rempang Eco City, pengembangan wisata maritim, pembangunan SMA Unggulan Garuda di Pulau Dompak, serta eksplorasi migas di Natuna.
“Laut adalah masa depan ekonomi Kepri. Tapi itu hanya bisa dicapai jika ada akselerasi lintas sektor, yang tidak berhenti pada tataran wacana. Kita butuh langkah konkret dan sinergis yang dikawal secara berkelanjutan,” kata Marsetio.
Pengamat kebijakan kelautan dari Universitas Maritim Raja Ali Haji (UMRAH), Dr. Irwan Siahaan, menilai rakor ini menjadi momentum penting dalam memperkuat posisi Kepri sebagai pusat kemaritiman nasional. Ia menyarankan agar pemerintah daerah dan pusat segera membentuk satuan tugas terpadu berbasis hasil kesepakatan rakor, untuk mendorong realisasi PNBP secara terukur dan akuntabel.
“Selama ini masalah utamanya adalah ego sektoral. Jika SOP, sistem pengawasan, dan skema pembagian PNBP bisa dirumuskan bersama, kita bisa keluar dari jebakan potensi yang tak pernah jadi kontribusi nyata,”
Senada dengan itu, Direktur Eksekutif Maritime Institute of Indonesia, Lela Mariani, mengingatkan agar agenda pengelolaan labuh jangkar tidak hanya berorientasi pada pendapatan fiskal, tetapi juga memperhatikan aspek keberlanjutan lingkungan dan sosial. Ia menyebut pentingnya melibatkan komunitas lokal dan nelayan dalam penyusunan regulasi agar tidak terjadi ketimpangan manfaat.
“Kawasan laut itu bukan hanya jalur ekonomi, tapi juga ruang hidup masyarakat pesisir. Jadi pendekatannya harus holistik. Ada PNBP, ada keberlanjutan, dan ada keadilan distribusi,” ujarnya.
Rapat koordinasi ini diharapkan menjadi tonggak awal dari pembentukan tata kelola sektor labuh jangkar yang lebih modern, transparan, dan berpihak pada kepentingan nasional. Pemerintah Provinsi Kepri bersama instansi pusat diharapkan segera merumuskan SOP teknis dan kesepakatan kerja yang menjadi dasar operasional baru bagi pengelolaan kawasan perairan di wilayah strategis ini.”(TRSF)
