sidikfokusnews.com -Tanjungpinang.—
Masuknya Tanjungpinang dan Bintan ke dalam Daftar Prioritas Pembangunan Nasional 2025–2029 menegaskan pengakuan strategis pemerintah pusat terhadap potensi Kepulauan Riau (Kepri) sebagai kawasan unggulan wisata bahari dan budaya di wilayah barat Indonesia. Penetapan ini tidak hanya bersifat simbolik, tetapi menjadi tonggak penting dalam upaya mendorong transformasi ekonomi Kepri dari ketergantungan pada sektor industri dan ekstraktif menuju pariwisata berkelanjutan yang berbasis kearifan lokal.
Melalui kebijakan ini, pemerintah pusat—melalui Kementerian PPN/Bappenas—memfokuskan pengembangan kedua wilayah tersebut pada tiga aspek utama: peningkatan infrastruktur pariwisata, penguatan konektivitas transportasi antarwilayah darat–laut–udara, serta optimalisasi daya tarik destinasi melalui pendekatan budaya dan ekowisata. Dukungan ini diharapkan mampu memperkuat posisi Kepri sebagai pintu gerbang maritim Indonesia yang berdaya saing di tingkat global.
Tanjungpinang diarahkan menjadi pusat kebudayaan dan wisata sejarah Melayu, dengan fokus pada revitalisasi kawasan heritage, situs bersejarah, serta pengembangan kawasan budaya yang terintegrasi dengan aktivitas pariwisata masyarakat. Sementara itu, Bintan diproyeksikan menjadi poros wisata bahari internasional berkelanjutan melalui pengembangan kawasan resort berkelas dunia, sport tourism maritim, dan ekosistem investasi hijau yang menyeimbangkan pertumbuhan ekonomi dengan keberlanjutan lingkungan.
Menurut Dr. Andi Syahrul, pakar infrastruktur pariwisata dari Universitas Gadjah Mada, langkah strategis ini merupakan “momentum krusial bagi Kepri untuk memperkuat infrastruktur konektivitas antarwilayah dan meningkatkan daya saing destinasi di kancah internasional.” Ia menilai, keberhasilan program ini akan sangat bergantung pada kesiapan daerah dalam menyiapkan master plan pembangunan yang realistis, terukur, dan sinkron dengan kebijakan nasional. “Infrastruktur dasar seperti pelabuhan terpadu, pasokan air bersih, jaringan listrik, serta digitalisasi layanan wisata harus dipastikan siap. Tanpa itu, potensi Kepri hanya akan berhenti pada wacana,” tegasnya.
Senada dengan itu, Dr. Laila Fitri, ahli kebijakan pariwisata dari Universitas Indonesia, menilai bahwa kebijakan prioritas nasional ini dapat menjadi katalis bagi diversifikasi ekonomi berbasis pariwisata budaya dan bahari di Kepri. “Keunggulan Kepri terletak pada kombinasi sejarah Melayu, nilai-nilai maritim, dan kekayaan alam pesisirnya. Jika dikelola dengan prinsip community-based tourism, maka manfaat ekonomi dan sosialnya dapat dirasakan langsung oleh masyarakat lokal, bukan hanya kalangan investor,” ujarnya.
Namun, Laila juga menekankan pentingnya tata kelola lintas sektor yang transparan, inklusif, dan berorientasi pada hasil nyata. “Dukungan pemerintah pusat tidak boleh berhenti pada pembangunan fisik. Pemerintah daerah harus memastikan setiap proyek pariwisata membawa dampak sosial, lingkungan, dan ekonomi yang berkelanjutan—bukan sekadar proyek di atas kertas yang kehilangan ruh pemberdayaannya,” katanya menegaskan.
Dengan masuknya Tanjungpinang dan Bintan dalam daftar prioritas pembangunan nasional, harapan besar kini bertumpu pada sinergi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, pelaku usaha, akademisi, dan masyarakat lokal. Keberhasilan implementasi kebijakan ini akan menjadi tolok ukur kemampuan Kepri dalam menyeimbangkan pembangunan ekonomi dengan pelestarian budaya dan lingkungan.
Konsistensi kepemimpinan daerah, integritas perencanaan, serta keberanian untuk melakukan reformasi kebijakan yang visioner akan menjadi faktor penentu apakah Kepri benar-benar mampu meneguhkan diri sebagai episentrum baru pariwisata bahari Indonesia di periode pembangunan nasional 2025–2029—sebuah babak baru bagi kebangkitan ekonomi maritim yang berakar pada jati diri Melayu dan daya tahan masyarakat pesisirnya.”arf-6
