Oleh: Albert Sutan, pengamat kemaritiman Kepulauan Riau
Selat Malaka bukan sekadar bentang laut yang menghubungkan Samudra Hindia dan Laut China Selatan. Ia adalah salah satu arteri utama perdagangan global, tempat ratusan kapal tanker, kapal kontainer, dan armada niaga internasional melintas setiap hari membawa energi, bahan baku, serta komoditas strategis dunia. Di tengah lalu lintas maritim yang begitu padat itu, Kepulauan Riau sebenarnya berada pada posisi geografis yang sangat strategis—tepat di jantung jalur pelayaran internasional.
Namun realitasnya, wilayah ini masih lebih sering menjadi penonton daripada pemain utama dalam ekonomi maritim global. Situasi tersebut menimbulkan pertanyaan mendasar: mengapa potensi besar yang dimiliki Kepulauan Riau belum sepenuhnya menghasilkan nilai tambah signifikan bagi daerah maupun negara? Jawabannya tidak tunggal, tetapi setidaknya berpangkal pada tiga isu kunci yang saling terkait, yakni kepastian hukum, kualitas penegakan hukum, serta kesiapan infrastruktur maritim.
Secara geografis dan historis, Kepulauan Riau memiliki modal kuat untuk berkembang sebagai pusat layanan pelayaran internasional. Kedekatan dengan jalur perdagangan global, posisi strategis di wilayah perbatasan, serta tradisi panjang sebagai kawasan maritim seharusnya mampu menjadikan Kepri sebagai simpul aktivitas pelayaran, mulai dari pelabuhan singgah, layanan pengisian bahan bakar kapal (bunkering), logistik maritim, galangan kapal, hingga jasa pendukung lainnya. Namun hingga kini, sebagian besar kapal internasional masih memilih Singapura atau Malaysia sebagai pusat layanan utama. Hal ini bukan semata karena keterbatasan potensi, melainkan karena ekosistem maritim di Kepulauan Riau belum sepenuhnya kompetitif dan terintegrasi.
Kepastian hukum menjadi fondasi utama dalam membangun ekonomi maritim yang berdaya saing. Investasi di sektor pelayaran, logistik, maupun industri maritim membutuhkan regulasi yang jelas, konsisten, dan transparan. Tanpa itu, pelaku usaha cenderung mencari wilayah yang menawarkan stabilitas kebijakan dan kemudahan administrasi. Di Kepulauan Riau, masih terdapat tantangan berupa tumpang tindih kewenangan, proses perizinan yang panjang, serta belum optimalnya kebijakan afirmatif bagi wilayah strategis maritim. Penguatan hukum seharusnya tidak dimaknai sebagai penambahan regulasi semata, melainkan penyederhanaan tata kelola yang tetap menjaga kedaulatan, keselamatan pelayaran, dan kepentingan nasional.
Penegakan hukum maritim juga memegang peranan penting, mengingat Selat Malaka merupakan kawasan yang rawan berbagai kejahatan lintas negara, mulai dari penyelundupan barang, peredaran narkotika, hingga pelanggaran pelayaran. Keamanan laut yang kuat seharusnya menjadi daya tarik investasi, bukan justru menimbulkan kekhawatiran. Laut yang aman menciptakan kepastian usaha, menekan risiko operasional, dan memperkuat reputasi kawasan sebagai pusat ekonomi maritim yang kredibel.
Sinergi antarinstansi penegak hukum, pemanfaatan teknologi pengawasan modern, serta pendekatan yang profesional dan transparan menjadi kunci agar penegakan hukum hadir sebagai penopang stabilitas, bukan sebagai momok bagi dunia usaha.
Di sisi lain, pembangunan infrastruktur maritim merupakan faktor penentu untuk menaikkan posisi Kepulauan Riau dalam peta pelayaran internasional. Pelabuhan yang modern dan efisien, kawasan logistik terintegrasi, galangan kapal berstandar global, serta konektivitas antarpulau yang kuat akan menciptakan ekosistem maritim yang kompetitif. Infrastruktur yang tepat fungsi, bukan sekadar besar secara fisik, akan menentukan apakah Kepulauan Riau mampu bersaing dengan pusat maritim regional. Pendanaan pembangunan infrastruktur tersebut juga tidak dapat sepenuhnya bergantung pada anggaran negara; kemitraan strategis dengan sektor swasta melalui skema yang transparan dan berkeadilan menjadi kebutuhan yang tak terelakkan.
Momentum untuk memperkuat peran Kepulauan Riau dalam ekonomi maritim global sebenarnya sedang terbuka Indonesia kerap menegaskan identitasnya sebagai negara maritim, namun klaim tersebut perlu dibuktikan melalui pengelolaan wilayah strategis seperti Kepulauan Riau. Selat Malaka adalah ujian nyata apakah Indonesia mampu mengubah keunggulan geografis menjadi kekuatan ekonomi sekaligus menjaga kedaulatan wilayah.
Apabila kepastian hukum diperkuat, penegakan hukum ditata secara profesional, dan pembangunan infrastruktur dilakukan secara terarah, Kepulauan Riau berpotensi tidak hanya menjadi gerbang maritim Indonesia di bagian barat, tetapi juga aktor penting dalam percaturan maritim dunia. Pada akhirnya, pertanyaannya bukan lagi apakah Kepulauan Riau mampu memanfaatkan Selat Malaka, melainkan kapan dan seberapa serius negara, dunia usaha, serta masyarakat bersinergi untuk mewujudkannya.
red
