SDN 001 Letung Gelar Kegiatan “No Bully, No Diskriminasi”

sidikfokusnews.com-Letung.– SDN 001 Letung mengadakan kegiatan bertema “No Bully, No Diskriminasi” sebagai bentuk komitmen sekolah dalam menciptakan lingkungan belajar yang aman, nyaman, dan ramah anak. Kegiatan ini berlangsung meriah dengan dihadiri berbagai tamu undangan dari unsur pemerintahan, pendidikan, hingga kepolisian.

Turut hadir dalam acara ini perwakilan dari Polsek Jemaja, Lurah Jemaja beserta seluruh staf kelurahan, Korwil Pendidikan Kecamatan Jemaja, Pengawas TK, SD, dan SMP se-Pulau Jemaja, Ketua Komite SDN 001 Letung, serta Kepala SDN 001 Letung, Ibu Muryana, S.Pd.SD.

Dalam sambutannya, Kepala SDN 001 Letung, Ibu Muryana, S.Pd.SD, menyampaikan bahwa kegiatan ini menjadi momentum penting bagi sekolah untuk menanamkan sikap saling menghargai, tidak membeda-bedakan teman, dan menghindari tindakan perundungan. “Kami ingin membangun budaya sekolah yang penuh kasih sayang, saling menghormati, dan bebas dari diskriminasi,” ujarnya.

Perwakilan dari Polsek Jemaja juga menegaskan pentingnya peran orang tua, guru, dan siswa dalam bersama-sama mencegah terjadinya bullying. Hal senada disampaikan Korwil Pendidikan Kecamatan Jemaja yang mengapresiasi langkah SDN 001 Letung sebagai teladan bagi sekolah lain dalam mewujudkan lingkungan pendidikan yang sehat.

Melalui kegiatan ini, SDN 001 Letung berharap pesan “No Bully, No Diskriminasi” dapat terus tertanam dalam diri siswa sejak dini, sehingga tercipta generasi yang berkarakter, berempati, dan menjunjung tinggi nilai persaudaraan,”redaksiSF

Anambas Siap Berlayar Menuju Destinasi Bahari Kelas Dunia

Rangkaian Hataman Quran di SDN 001 Letung, Momentum Kebersamaan dan Pendidikan Karakter

Mutu Buruk Proyek Pelabuhan Roro Letung Anambas: Diduga Sarat Permainan, Publik Tuntut Penegak Hukum Bertindak

Anambas–Natuna Diperas Pusat: Migas Melimpah, Rakyat Tetap Miskin – Saatnya Daerah Lawan Ketidakadilan Fiskal!”

“Anambas–Natuna Diperas Pusat: Migas Melimpah, Rakyat Tetap Miskin – Saatnya Daerah Lawan Ketidakadilan Fiskal!” sidikfokusnews.com-Anambas.– Ironi pembangunan kembali menyeruak di dua daerah perbatasan kaya migas, Kabupaten Kepulauan Anambas, Provinsi Kepulauan Riau. Di tengah derasnya aliran minyak dan gas bumi dari perut bumi ke kas negara, kedua daerah ini justru tetap menjadi penonton, jauh dari kemakmuran yang dijanjikan. “Anambas adalah penghasil migas terbesar di Kepulauan Riau, tapi lihat kondisi rakyatnya. Infrastruktur tertinggal, kemiskinan masih tinggi, sementara pejabat pusat dan oligarki hidup kaya raya dari hasil bumi daerah,” tegas Muhamad Basyir, tokoh masyarakat yang vokal memperjuangkan keadilan fiskal bagi daerah penghasil migas. DBH Migas Naik, Tapi Masih Jauh dari Keadilan Data resmi menunjukkan, pembagian Dana Bagi Hasil (DBH) Migas untuk Kabupaten Kepulauan Anambas meningkat signifikan: Rp 30,7 miliar (2021), Rp 75,2 miliar (2022), hingga Rp 100,5 miliar (2023). Kabupaten Natuna mendapat porsi lebih besar karena menjadi wilayah penghasil utama. Namun, angka-angka itu belum mampu menghapus ketimpangan struktural antara pusat dan daerah. “Kita hanya diberi 15 persen. Itu pun hitungannya gelap, data lifting migas tidak transparan. Bagaimana mau bicara keadilan kalau dasar perhitungannya saja tidak jelas?” kata Rinaldy, Kepala Badan Keuangan Daerah Kepulauan Anambas. Menurutnya, pemerintah pusat harus membuka seluruh data lifting minyak dan gas sebagai dasar perhitungan DBH. Tanpa transparansi, daerah penghasil hanya akan terus menerima remah dari meja makan pusat. Aspek Hukum: UU Migas Dinilai Masih Sentralistik Undang-Undang Migas No. 22 Tahun 2001 memang menegaskan bahwa migas adalah kekayaan nasional yang dikuasai negara. Namun, regulasi ini dinilai masih menyisakan celah ketidakadilan bagi daerah. Prof. Dr. Nurhayati Lubis, pakar hukum tata negara Universitas Andalas, menjelaskan: “UU Migas tidak secara spesifik mengatur pengelolaan sumur migas di atas 12 mil. Semua masih bersifat sentralistik. Padahal, Pasal 18B UUD 1945 memberi ruang bagi daerah dengan karakteristik khusus untuk mengelola sumber daya alamnya secara lebih adil.” Ia menambahkan, peraturan turunan harus segera direvisi agar daerah penghasil migas memperoleh porsi yang layak, bukan hanya sekadar ‘diberi’ pusat secara sepihak. Belajar dari Aceh dan Papua: Daerah Harus Bersatu Kesenjangan fiskal seperti ini bukan hal baru. Aceh dan Papua dulu mengalami hal serupa, hingga akhirnya status Otonomi Khusus diberikan setelah perjuangan panjang para tokoh daerah, kepala daerah, DPRD, dan masyarakat sipil yang bersatu menekan pemerintah pusat. “Anambas harus belajar dari sana. Jangan hanya ribut di grup WhatsApp. Bawa data, bawa tokoh masyarakat, DPRD, kepala daerah, dan langsung audensi dengan pemerintah pusat dan SKK Migas di Jakarta,” ujar Hamdan, tokoh Muda Anambas. Ia menegaskan, perjuangan ini tidak bisa hanya berhenti di wacana. Harus ada roadmap politik yang jelas, dengan dukungan rakyat, agar pemerintah pusat tidak bisa lagi menutup mata. Ekonomi Politik Migas: Siapa yang Diuntungkan? Ekonom energi Dr. Farid Anwar menyebut fenomena ini sebagai local resource curse. “Daerah kaya sumber daya, tapi miskin kuasa. Nilai tambah ekonomi dan fiskal disedot pusat, oligarki tambang, dan korporasi besar. Sementara daerah penghasil hanya menanggung dampak sosial dan ekologisnya,” ujarnya. Ia mengingatkan, tanpa reformasi kebijakan fiskal, daerah penghasil akan tetap terjebak dalam lingkaran kemiskinan struktural. “Kesejahteraan rakyat tidak boleh hanya menjadi retorika. DBH Migas harus benar-benar berpihak ke daerah penghasil.” Seruan perubahan kini menggema di Anambas dan Natuna Para tokoh menilai, momentum pengesahan RUU Penyitaan Aset dan revisi kebijakan fiskal harus dimanfaatkan untuk menuntut revisi alokasi DBH Migas dan transparansi penuh data lifting migas. “Kita tidak bicara makar. Ini soal keadilan. Hasil bumi daerah jangan terus diperas pusat tanpa imbal balik yang adil. Kalau Aceh dan Papua bisa, Anambas–Natuna juga harus bisa!” tegas Muhamad Basyir. Gerakan ini diharapkan tidak hanya menggugah pemerintah pusat, tetapi juga membangkitkan kesadaran kolektif masyarakat daerah bahwa hak-hak mereka tidak boleh lagi diabaikan.”(redaksiSF)

Anambas-Natuna Kaya Sumber Daya, Rakyat Tetap Miskin: Ketimpangan Pusat-Daerah yang Meminta Perubahan

Post Views: 41