sidikfokusnews.com-Jakarta.– Reshuffle kabinet yang dilakukan Presiden Prabowo Subianto baru-baru ini menuai beragam respons dari kalangan pengamat politik, akademisi, hingga aktivis. Meski dianggap sebagai manuver politik yang wajar, sebagian pihak menilai langkah ini tidak serta merta menjawab persoalan mendasar yang dihadapi bangsa, khususnya dalam sektor ekonomi dan tata kelola pemerintahan.
Anthony Budiawan, Managing Director Political Economy and Policy Studies (PEPS), menilai kebijakan pemerintah dalam memindahkan dana Anggaran Belanja dan Saldo Anggaran Lebih (SAL) ke bank-bank umum tidak akan efektif mendorong pertumbuhan ekonomi. Menurutnya, problem utama justru ada pada keterbatasan likuiditas sektor perbankan. “Perekonomian Indonesia masih dibayangi kekurangan likuiditas. Penyaluran kredit belum optimal meski dana simpanan besar,” ujarnya. Karena itu, reshuffle dianggapnya tidak akan mampu mengatasi akar persoalan ekonomi.
Pandangan senada datang dari Prof. Hamdan Mul’dyah, Dosen Ilmu Politik. Ia menilai reshuffle kabinet bukanlah solusi mendasar. “Pergantian menteri tidak perlu didramatisasi. Ini hanya posisi politik, bukan jabatan seumur hidup,” katanya. Menurutnya, perubahan yang lebih esensial justru terkait arah kebijakan negara, terutama agar tidak terjebak dalam prinsip ekonomi neoliberal yang selama ini mendominasi.
Sementara itu, Edy Mulyadi, wartawan senior, menilai reshuffle sarat dengan kepentingan politik. Menurutnya, perombakan kabinet Prabowo bukan hanya untuk meningkatkan kinerja pemerintahan, melainkan juga strategi mengakomodasi kekuatan politik dan menjaga soliditas koalisi. “Ini tentang keseimbangan kekuasaan. Siapa yang masuk kabinet bukan semata soal kapasitas, melainkan juga hitungan politik,” tegasnya.
Ray Rangkuti, pengamat politik, menyoroti persoalan hukum yang membayangi reshuffle kali ini. Ia menyinggung isu dugaan korupsi serta peran partai-partai politik dalam mengamankan kepentingan mereka. Menurutnya, ada indikasi bahwa pertimbangan hukum kerap terabaikan demi menjaga dukungan politik terhadap Presiden.
Di sisi lain, Lukman Hakim, Direktur Political and Public Policy Studies (P3S), mengkritik reshuffle yang dilakukan tanpa proses evaluasi yang jelas. “Pergantian menteri kali ini lebih banyak didorong kontroversi politik ketimbang kinerja nyata. Bila tidak diikuti evaluasi mendalam, reshuffle hanya menjadi kosmetik politik,” ujarnya.
Asep Syaripuddin, Ketua Aliansi Pergerakan Islam Jabar, berpendapat Presiden Prabowo harus lebih berani mengambil langkah tegas. Menurutnya, tidak cukup hanya mengganti menteri, tetapi juga harus berani merombak struktur birokrasi agar pemerintahan lebih bersih dan profesional. “Kalau hanya reshuffle, tidak cukup. Yang dibutuhkan adalah keberanian Presiden untuk mengatasi persoalan korupsi, mafia hukum, dan birokrasi yang lemah,” tandasnya.
Achmad Muf’ti Rasyan-Mandang, analis politik, menekankan bahwa reshuffle kali ini belum cukup memuaskan. Ia menilai Presiden Prabowo seharusnya lebih berani melakukan evaluasi menyeluruh, termasuk mengganti figur-figur lama dari era pemerintahan sebelumnya yang dianggap tidak efektif. “Kalau tidak ada terobosan besar, reshuffle ini hanya akan menjadi kosmetika politik belaka,” katanya.
Dari berbagai pandangan tersebut, terlihat bahwa reshuffle kabinet Presiden Prabowo dinilai lebih sarat dengan muatan politik ketimbang langkah strategis memperbaiki kinerja pemerintah. Publik menantikan tidak hanya wajah baru di kabinet, melainkan juga perubahan nyata pada tata kelola ekonomi, pemberantasan korupsi, dan reformasi birokrasi.”arf-6
