sidikfokusnews.com.
Jakarta.– Gelombang keresahan masyarakat akibat kenaikan pajak di hampir semua sektor kini memuncak. Di berbagai daerah, mulai dari pedesaan hingga kota-kota besar, suara protes semakin nyaring terdengar. Kenaikan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), pajak harga barang, hingga berbagai jenis pajak lain dinilai memberatkan rakyat yang sudah lama dihimpit tekanan ekonomi.
Prof Dr KH Sutan Nasomal, SH., MH., Ketua Umum Partai Oposisi Merdeka (POM) sekaligus pakar hukum internasional dan ekonom, angkat bicara dengan nada penuh keprihatinan. Kepada media di Jakarta, ia menegaskan bahwa kebijakan kenaikan pajak ini tidak didahului kajian mendalam yang mempertimbangkan kondisi riil masyarakat.
“Seakan-akan 80 persen rakyat Indonesia ini kaya raya dan berpenghasilan besar seperti masyarakat di Kuwait. Padahal daya beli rakyat sedang terpuruk. Apakah wajar pajak dinaikkan tanpa kajian matang?” kritiknya.
Ia menilai pemerintah bertindak terburu-buru tanpa mendengar keluhan rakyat. Menurutnya, langkah “asal tekan gas” dengan menaikkan pajak justru berisiko memperdalam krisis sosial dan ekonomi. Tekanan ke seluruh kepala daerah, gubernur, hingga bupati dan wali kota dalam menerapkan kebijakan ini dikhawatirkan memicu konflik vertikal antara pusat dan daerah.
“Jangan sampai rakyat merasa dijajah oleh pemerintahnya sendiri hanya karena regulasi yang dibuat tanpa memikirkan beban masyarakat,” tambahnya.
Prof Sutan mengungkapkan, keluhan masyarakat datang langsung kepadanya melalui berbagai saluran komunikasi. Warga mengaku frustrasi karena kebijakan ini semakin menekan kehidupan mereka yang sudah berat akibat dampak pandemi COVID-19, konflik global di Timur Tengah, hingga ketidakpastian ekonomi dunia.
Ia juga menyoroti lemahnya kinerja para menteri dalam kabinet Presiden Jenderal Haji Prabowo Subiyanto. Menurutnya, banyak kebijakan strategis yang dibuat tanpa analisis komprehensif sehingga hanya menambah penderitaan rakyat.
“Para menteri tampak mentah dalam kajian ekonomi. Pabrik-pabrik tutup, kios-kios di pasar kosong, pengangguran melonjak, tapi kebijakan yang keluar justru menambah beban,” ujarnya tegas.
Prof Sutan membeberkan bahwa 80 persen pasar di berbagai daerah kini sepi. Banyak pemilik kios terpaksa menutup usahanya karena daya beli masyarakat anjlok. Pabrik-pabrik besar pindah ke negara tetangga, meninggalkan ratusan ribu pengangguran baru. Di saat yang sama, jutaan pengangguran lama hidup dalam kecemasan tak mampu membayar kontrakan rumah atau memenuhi kebutuhan sehari-hari.
Tak hanya pemerintah, DPR RI juga menjadi sasaran kritik. Menurut Prof Sutan, para legislator yang merumuskan undang-undang terkait pajak seakan tak memikirkan dampak langsungnya ke masyarakat kecil.
“Para dewan itu digaji dari keringat dan darah rakyat. Apakah layak mereka menikmati gaji besar, mobil mewah, rumah mewah, dan pensiun seumur hidup, sementara rakyatnya semakin miskin?” tegasnya.
Gelombang kekecewaan masyarakat pun semakin meluas. Desakan agar pemerintah pusat membatalkan kenaikan gaji anggota DPR RI dan para menteri kini menggema. Rakyat menilai langkah itu hanya menguras keuangan negara tanpa memberi manfaat nyata bagi kesejahteraan publik.
Bahkan di sejumlah daerah, muncul suara-suara ekstrem yang mempertanyakan keadilan distribusi sumber daya alam. Warga merasa kekayaan daerah diangkut ke pusat tanpa ada timbal balik yang nyata bagi kesejahteraan mereka.
Prof Sutan menutup pernyataannya dengan pesan kepada Presiden RI Jenderal Haji Prabowo Subiyanto agar mendengar keluhan rakyatnya.
“Presiden harus turun tangan. Dengarkan suara rakyat. Jangan biarkan kebijakan-kebijakan yang arogan menghancurkan kepercayaan publik kepada pemerintah,” pungkasnya.”(arf-6)
