sidikfokusnews.com. Batam—Pernyataan “pemerintah dan aparat penegak hukum harus bijak” yang disampaikan Aldi Braga menemukan relevansinya dalam dinamika penanganan pekerja migran Indonesia, khususnya arus tenaga kerja nonprosedural menuju Singapura dan Malaysia.
Di wilayah perbatasan seperti Kepulauan Riau, isu ini bukan sekadar persoalan hukum, melainkan simpul kompleks yang mengaitkan ekonomi rumah tangga, kesempatan kerja, hingga praktik kejahatan lintas negara.
Dalam kerangka kebijakan publik, setiap langkah yang diambil negara idealnya tidak berhenti pada pendekatan normatif—apa yang legal dan ilegal—melainkan menimbang secara utuh sebab-akibat dari hulu ke hilir. Kebijakan yang tidak bijak berisiko menciptakan efek berantai yang justru memperparah masalah yang hendak diselesaikan.
Penutupan total pengiriman tenaga kerja, misalnya, dapat terlihat tegas di atas kertas, tetapi di lapangan berpotensi mendorong lonjakan pengangguran, melemahkan ekonomi keluarga, serta menggerus aliran remitansi yang selama ini menjadi penopang daerah.
Seorang pengamat kebijakan publik, Dr. R. Aditya Pranowo, menilai bahwa pendekatan represif tanpa diimbangi solusi struktural hanya akan memindahkan masalah, bukan menyelesaikannya. “Ketika akses legal dipersempit tanpa alternatif kerja yang layak di dalam negeri, maka jalur ilegal akan tetap hidup. *Ini hukum pasar tenaga kerja yang tidak bisa diabaikan,”* ujarnya.
Menurutnya, kebijakan yang bijak harus mampu membaca realitas sosial, termasuk faktor pendorong seperti kemiskinan, keterbatasan lapangan kerja, dan disparitas upah antarnegara.
Di sisi lain, aparat penegak hukum dihadapkan pada dilema klasik: menjalankan hukum secara tegas sekaligus memastikan tidak terjadi kriminalisasi terhadap korban.
Dalam konteks ini, penting membedakan secara jernih antara tindak pidana perdagangan orang (TPPO) dengan pekerja migran yang berangkat secara mandiri, meskipun melalui jalur tidak resmi.
Generalisasi yang berlebihan menyapu semua kasus sebagai kejahatan justru berpotensi melukai rasa keadilan dan mengaburkan fokus penegakan hukum terhadap aktor utama, yakni sindikat perdagangan manusia.
Kriminolog dari Universitas Indonesia, Prof. Dimas Arya Nugraha, mengingatkan bahwa kesalahan dalam kategorisasi hukum dapat berdampak serius. “Korban TPPO harus dilindungi, bukan diperlakukan sebagai pelaku.
Sementara pekerja mandiri nonprosedural perlu pendekatan administratif dan pembinaan, bukan semata pidana. Jika semua ditangkap tanpa diferensiasi, negara kehilangan legitimasi moral dalam penegakan hukum,” tegasnya.
Pendekatan bijak, dengan demikian, mensyaratkan keseimbangan antara perlindungan warga negara di luar negeri dan penciptaan peluang ekonomi di dalam negeri.
Kebijakan tidak cukup hanya berfungsi sebagai instrumen larangan, tetapi juga harus hadir sebagai solusi yang membuka jalan keluar. Program penciptaan lapangan kerja, peningkatan keterampilan tenaga kerja, hingga reformasi sistem penempatan pekerja migran menjadi bagian integral dari strategi jangka panjang.
Di kawasan perbatasan seperti Batam dan Tanjungpinang, urgensi kebijakan yang komprehensif semakin terasa. Mobilitas manusia yang tinggi, kedekatan geografis dengan negara tujuan, serta ketimpangan ekonomi menjadi faktor yang terus mendorong arus migrasi. Tanpa intervensi yang tepat, kebijakan yang bersifat parsial justru akan memperkuat praktik-praktik ilegal yang lebih sulit diawasi.
Pada akhirnya, kebijakan yang bijak bukanlah yang paling keras atau paling populis, melainkan yang paling mampu menjawab akar persoalan. Ia menuntut keberanian untuk melihat kenyataan apa adanya, sekaligus kecermatan dalam merancang solusi yang tidak menimbulkan masalah baru. Dalam isu pekerja migran,
kebijaksanaan itu terletak pada kemampuan negara untuk berdiri di dua kaki: melindungi warganya dari eksploitasi di luar negeri, sembari memastikan mereka memiliki alasan yang cukup kuat untuk tidak perlu pergi secara terpaksa.
tim
