sidikfokusnews.com. Tanjungpinang — Gelombang kritik keras terhadap Anggota DPR RI Endipat Wijaya terus membesar setelah pernyataannya yang dinilai meremehkan donasi relawan dalam penanganan banjir Sumatra. Kali ini, Pimpinan Daerah Himpunan Mahasiswa Persatuan Islam (PD HIMA PERSIS) Tanjungpinang–Bintan menyampaikan kecaman terbuka, menyebut pernyataan Endipat sebagai bentuk “arogansi pejabat publik” dan “cemoohan yang tidak pantas diucapkan di atas penderitaan masyarakat.”
Polemik bermula ketika Endipat membandingkan donasi relawan yang disebut “Rp 10 miliar” dengan klaim pemerintah menggelontorkan dana “triliunan rupiah”. Di mata PD HIMA PERSIS, pernyataan itu bukan hanya tidak proporsional, melainkan menunjukkan kegagalan membaca realitas lapangan serta ketidakmampuan memahami beban psikologis para korban banjir.
Ketua Umum PD HIMA PERSIS Tanjungpinang–Bintan, Muhammad Zhein Noor Ramadhan, menilai bahwa ucapan Endipat memperlihatkan seberapa jauhnya pejabat publik tersebut dari denyut penderitaan masyarakat. “Ini bukan sekadar salah omong. Ini bentuk arogansi verbal yang melecehkan para relawan—orang-orang yang bekerja di garis depan ketika negara belum sepenuhnya hadir. Pejabat publik semestinya membawa empati, bukan melontarkan sindiran murahan,” ujarnya.
Zhein menegaskan bahwa membandingkan donasi relawan dengan anggaran pemerintah menunjukkan cara berpikir yang keliru. Donasi masyarakat adalah ekspresi solidaritas, bukan pesaing anggaran negara. Di saat banyak warga mengeluhkan lambatnya bantuan resmi, relawan justru bergerak paling cepat. “Pejabat publik tidak punya hak moral untuk meremehkan donasi masyarakat. Anggaran pemerintah adalah kewajiban negara—bukan kemurahan hati pejabat. Jangan terbalik membaca kenyataan,” kata Zhein.
Bukti-bukti lapangan yang diunggah para relawan, termasuk Ferry Irwandi, memperlihatkan bahwa distribusi bantuan pemerintah masih jauh dari merata. Banyak warga menyampaikan langsung keluhannya kepada para relawan bahwa mereka belum menerima bantuan logistik, bahkan setelah berhari-hari banjir melanda. Dalam situasi seperti itu, sindiran terhadap relawan justru memperlihatkan betapa jauhnya sebagian pejabat dari realitas yang dialami korban.
PD HIMA PERSIS juga mengingatkan bahwa pejabat publik memikul tanggung jawab moral untuk menjaga lisan, terutama di masa krisis. Kata-kata bisa menyembuhkan, tetapi juga bisa melukai. “Ketika masyarakat sedang berjuang menyelamatkan diri dan keluarganya, ucapan seorang pejabat tidak boleh menambah luka. Pernyataan Endipat memperburuk keadaan, bukan menenangkan,” tegas Zhein.
Lebih jauh, PD HIMA PERSIS menolak keras narasi yang seolah menempatkan relawan sebagai pihak yang “kurang berarti” dibandingkan negara. Bagi mereka, relawan hadir justru karena negara tidak selalu mampu menjangkau setiap sudut bencana dalam waktu cepat. “Jangan sampai pemerintah terlambat, tetapi relawan pula yang disindir. Itu pelecehan terhadap solidaritas rakyat. Relawan bukan pesaing negara—mereka adalah penopang kemanusiaan ketika birokrasi berjalan lambat,” tutup Zhein.
Dengan kecaman ini, PD HIMA PERSIS menegaskan bahwa suara mahasiswa tidak akan diam ketika pejabat publik berbicara tanpa empati. Di tengah kesedihan ribuan korban banjir Sumatra, organisasi mahasiswa ini mengingatkan satu hal: solidaritas rakyat bukan untuk diejek—ia adalah penopang terakhir ketika negara tidak hadir tepat waktu.
[ tim ]
