sidikfokusnews.com.Batam — Pengamat hukum, politik, dan sosial Ignatius Toka Solly, SH, menegaskan bahwa keberadaan organisasi kemasyarakatan (ormas) memiliki posisi penting dan strategis dalam upaya mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik atau good governance. Menurutnya, pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan berorientasi pada pelayanan publik hanya dapat tercapai apabila tiga komponen utama — pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat sipil (termasuk ormas) — berjalan secara sinergis.
Ignatius menjelaskan, peran ormas tidak hanya sebatas wadah aspirasi masyarakat, tetapi juga menjadi kekuatan sosial kontrol terhadap jalannya pemerintahan. Konsolidasi di tubuh ormas, katanya, harus diarahkan untuk memperkuat fungsi pengawasan sosial yang konstruktif, sehingga dapat memastikan kebijakan publik benar-benar berpihak pada kepentingan rakyat.
“Ormas perlu hadir bukan untuk memusuhi, melainkan untuk mengingatkan dan mengawal jalannya pemerintahan agar tetap berada di rel moral dan hukum,” ujar Ignatius yang juga menjabat sebagai Ketua Vox Point Indonesia DPD Kepulauan Riau.
Ia menambahkan, partisipasi aktif ormas dalam setiap proses pengambilan kebijakan publik menjadi esensi penting dalam praktik good governance. Dengan keterlibatan yang substantif, ormas dapat membantu menciptakan ruang deliberatif yang sehat antara pemerintah dan masyarakat, sehingga kebijakan yang dihasilkan bersifat inklusif dan responsif terhadap kebutuhan publik.
Selain itu, Ignatius menilai bahwa ormas juga perlu dilihat sebagai mitra strategis pemerintah dalam arti yang luas. “Pemerintah harus membuka ruang kolaborasi dengan ormas dalam berbagai bidang pembangunan — baik sosial, ekonomi, maupun kebudayaan. Hubungan kemitraan ini akan memperkuat fondasi demokrasi dan mempercepat terwujudnya pemerintahan yang melayani,” katanya.
Dalam konteks budaya birokrasi, ia menekankan pentingnya kejujuran sebagai legal culture yang melekat pada penyelenggaraan pemerintahan. Tanpa integritas dan transparansi, konsep good governance hanya akan menjadi jargon tanpa makna.
“Kejujuran adalah nilai dasar yang harus menjiwai seluruh praktik pemerintahan. Tanpa itu, seluruh sistem akan rapuh dan kehilangan legitimasi di mata publik,” tegasnya.
Ignatius menutup dengan menekankan perlunya paradigma baru dalam kepemimpinan pemerintahan, yakni servant leadership — kepemimpinan yang melayani. “Pemerintah bukanlah penguasa yang harus dilayani, tetapi pelayan masyarakat yang wajib memastikan keadilan, keterbukaan, dan kesejahteraan bagi semua,” ujarnya.
Pandangan tersebut menjadi refleksi penting di tengah upaya memperkuat kepercayaan publik terhadap institusi pemerintahan. Kolaborasi antara pemerintah, dunia usaha, dan ormas diyakini dapat menjadi fondasi kuat dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, berkeadilan, dan berintegritas di Indonesia.
“Redaksi
