sidikfokusnews.com-Batam.—
Aroma tekanan politik tercium kuat di Kepulauan Riau. Seorang oknum pejabat pusat asal daerah pemilihan Kepri diduga berupaya membungkam “teriakan” masyarakat Melayu di Batam, Rempang, dan Galang (Barelang). Upaya itu disebut-sebut dilakukan untuk melancarkan kepentingan sekelompok konsorsium bisnis yang tengah menguasai sejumlah proyek strategis di kawasan tersebut.
Indikasi pembungkaman ini mencuat setelah beredar informasi tentang adanya intimidasi terhadap media dan pendekatan finansial kepada sejumlah pihak di pusat kekuasaan. “Ada indikasi pembungkaman terhadap suara-suara masyarakat Melayu di Batam dan Rempang melalui kontrol informasi dan tekanan politik,” ujar Rury Afriansyah. Direktur PT Dani Tasha Lestari ( DTL) yang dikenal aktif dalam isu-isu publik di Kepri.
Menurutnya, dugaan aksi pembungkaman dilakukan dengan cara yang sistematis: membatasi ruang pemberitaan, melakukan pendekatan kepada politisi di Jakarta, serta menciptakan narasi tandingan di media sosial untuk melemahkan posisi masyarakat adat Melayu yang selama ini bersuara lantang terhadap dominasi investasi besar di wilayah mereka.
“Oknum ini diduga beraksi lewat lembaga legislatif, memanfaatkan jejaring politik di pusat untuk menutup suara lokal. Nama-namanya sedang kami telusuri, namun kuat indikasinya berasal dari lingkar politik Kepri sendiri,” tambah Dani.
Pengamat, menilai kasus ini menggambarkan benturan antara kepentingan rakyat dan oligarki ekonomi yang sudah menancap lama di Kepri. “Ketika suara masyarakat lokal dianggap gangguan bagi investor besar, maka kekuasaan sering memilih jalan pintas: membungkam,” katanya.
Ia juga menegaskan bahwa situasi ini berpotensi menimbulkan krisis legitimasi bagi pejabat yang terlibat. “Kalau benar ada upaya menekan media dan opini publik, maka yang dipertaruhkan bukan hanya nama baik pejabat itu, tapi juga citra pemerintah pusat terhadap aspirasi daerah.”
Sementara itu, sejumlah tokoh masyarakat Melayu menilai bahwa gelombang protes yang muncul di Batam dan Rempang bukanlah bentuk perlawanan, melainkan upaya mempertahankan hak dan identitas. “Yang kami suarakan adalah keadilan. Jika suara itu dianggap ancaman, berarti demokrasi kita sedang sakit,” ujar salah seorang tokoh yang enggan disebutkan namanya.
Kasus ini kini menjadi perhatian luas publik Kepri. Warga menunggu langkah lembaga penegak hukum dan lembaga etika parlemen untuk menelusuri keterlibatan pejabat pusat yang disebut-sebut terlibat dalam praktik pembungkaman tersebut.
“Batam, Rempang, dan Galang bukan sekadar tanah investasi. Di sana ada sejarah, ada budaya, ada suara rakyat yang tidak boleh dibeli,” tutupnya.”arf-6
