sidikfokusnews.com – Tanjungpinang – Memasuki satu tahun kepemimpinan Ansar Ahmad bersama Nyanyang Haris Pratamura, sorotan terhadap kinerja Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) di lingkungan Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau kian menguat. Evaluasi ini tidak semata-mata bernada kritik, melainkan sebagai panggilan untuk mempercepat transformasi ekonomi daerah yang selama ini bertumpu pada sumber penerimaan konvensional.
Sekretaris Komisi II DPRD Kepulauan Riau, Wahyu Wahyudin, menilai kontribusi BUMD terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) belum menunjukkan akselerasi yang signifikan. Harapan agar BUMD menjadi motor penggerak ekonomi dan penyumbang dividen yang kuat bagi kas daerah masih menghadapi sejumlah kendala struktural dan manajerial. Padahal, dalam konteks otonomi daerah, keberadaan BUMD bukan sekadar pelengkap, melainkan instrumen strategis untuk memperluas basis fiskal dan memperkuat kemandirian keuangan daerah.
Struktur PAD Kepri hingga kini masih didominasi oleh pajak kendaraan bermotor. Kondisi ini menghadirkan ironi tersendiri. Dengan karakter wilayah yang 96 persen berupa lautan, potensi ekonomi maritim seharusnya menjadi episentrum kebijakan fiskal dan pengembangan usaha daerah.
Sektor kelautan, perikanan, jasa kepelabuhanan, energi laut, hingga pariwisata bahari menyimpan peluang besar yang belum sepenuhnya dimonetisasi secara optimal.
Dalam perspektif pembangunan berkelanjutan, ketergantungan pada sumber pajak daratan yang hanya mencakup sebagian kecil wilayah geografis Kepri berisiko menciptakan stagnasi penerimaan. Oleh karena itu, langkah ekstensifikasi pajak dan diversifikasi usaha BUMD menjadi kebutuhan mendesak. Pemerintah daerah dituntut lebih kreatif dan progresif dalam membaca peluang ekonomi baru, termasuk memperkuat tata kelola BUMD agar lebih profesional, transparan, dan berorientasi laba tanpa meninggalkan fungsi pelayanan publik.
Harapan agar seluruh BUMD mampu menyumbang dividen pada tahun 2026 merupakan target yang rasional sekaligus menantang. Target tersebut mensyaratkan pembenahan menyeluruh: mulai dari restrukturisasi manajemen, audit kinerja, pemetaan potensi usaha berbasis maritim, hingga kolaborasi dengan investor strategis.
BUMD tidak boleh hanya mengandalkan suntikan modal daerah, tetapi harus berani melakukan ekspansi usaha yang terukur dan berbasis studi kelayakan yang matang.
Lebih jauh, optimalisasi PAD bukan sekadar angka dalam laporan keuangan. Ia berkaitan langsung dengan keberlanjutan pembangunan daerah—mulai dari pembangunan infrastruktur pendidikan, peningkatan tunjangan guru dan tenaga kesehatan, hingga pembukaan lapangan kerja baru. Di tengah kebijakan efisiensi dana Transfer ke Daerah (TKD) dari pemerintah pusat, penguatan kapasitas fiskal lokal menjadi agenda yang tidak bisa ditunda.
Setahun pemerintahan adalah fase konsolidasi dan penegasan arah. Namun ke depan, masyarakat Kepri menanti lompatan konkret: transformasi BUMD menjadi entitas bisnis yang adaptif, inovatif, dan mampu menjadikan potensi laut sebagai sumber kesejahteraan bersama. Kepri sebagai provinsi maritim tidak boleh terus bertumpu pada daratan. Saatnya laut benar-benar menjadi masa depan ekonomi daerah.
(Nursalim Turatea).
