sidikfokusnews.com. Tanjungpinang — Klarifikasi resmi disampaikan Ketua Perkumpulan UMKM kawasan Taman Gurindam 12, Zulkifli Riawan, menyusul polemik pemberitaan terkait rencana pelaksanaan Ramadan Kurma Fair 2026. Ia menilai sejumlah narasi yang berkembang berpotensi menimbulkan persepsi keliru di kalangan pelaku usaha kecil maupun masyarakat luas di Tanjungpinang.
Zulkifli menegaskan bahwa pernyataan yang sebelumnya disampaikan Maladi di sejumlah media tidak lagi merepresentasikan sikap resmi perkumpulan. Menurutnya, yang bersangkutan sudah tidak tergabung dalam struktur Persatuan Pedagang Tepi Laut maupun Perkumpulan UMKM setempat, sehingga pandangan tersebut bersifat personal. Ia menilai pernyataan itu lebih dilatarbelakangi kebutuhan jaminan keamanan posisi usaha, bukan representasi aspirasi kolektif pedagang.
Penjelasan serupa juga dikaitkan dengan sikap Wahidin, ( pengelola bandrek ) yang disebut memahami secara langsung proses audiensi pedagang dengan pihak pemerintah sejak 2 Oktober 2025. Zulkifli menilai narasi yang berkembang cenderung parsial dan berpotensi menimbulkan asumsi adanya perpecahan internal UMKM, padahal pada prinsipnya para pedagang tetap solid dalam menjaga kepentingan bersama.
Dalam klarifikasinya, ia menekankan bahwa perkumpulan pedagang tidak menolak agenda Ramadan Kurma Fair yang digagas pemerintah daerah. Program tahunan yang melibatkan dukungan Bank Indonesia justru diapresiasi karena dinilai mampu mendorong perputaran ekonomi masyarakat kecil setiap bulan Ramadhan.
Meski demikian, perhatian utama perkumpulan terletak pada potensi masuknya pelaku usaha eksternal yang memanfaatkan momentum kegiatan secara komersial tanpa mempertimbangkan keberlangsungan pedagang lokal. Ia juga menyinggung adanya informasi awal mengenai kemungkinan penyesuaian dukungan pendanaan apabila pola pelibatan UMKM berubah, meskipun hal tersebut masih menunggu konfirmasi resmi dari pihak terkait.
Pengamat ekonomi kerakyatan di Provinsi Kepulauan Riau menilai dinamika semacam ini merupakan fenomena wajar dalam proses penataan kawasan wisata berbasis UMKM. Mereka menekankan pentingnya transparansi tata kelola kegiatan, prioritas bagi pelaku usaha lokal, serta komunikasi terbuka antara pemerintah, sponsor, dan komunitas pedagang agar stabilitas sosial dan ekonomi tetap terjaga.
Dari sisi kebijakan pariwisata, analis menilai peran Dinas Pariwisata Provinsi Kepulauan Riau sangat strategis dalam menjaga keseimbangan antara promosi destinasi wisata, pertumbuhan ekonomi daerah, dan perlindungan pelaku UMKM setempat. Tanpa pengaturan yang jelas, kegiatan berskala besar berpotensi memicu kompetisi tidak sehat yang dapat melemahkan pelaku usaha kecil.
Menutup klarifikasinya, Zulkifli Riawan menegaskan bahwa perkumpulan pedagang tetap mendukung program pemerintah selama berpihak pada ekonomi lokal serta menjamin ruang usaha yang adil bagi pedagang lama. Ia berharap polemik yang berkembang dapat menjadi momentum penataan yang lebih transparan, inklusif, dan berkelanjutan demi menjaga stabilitas ekonomi masyarakat serta marwah kawasan wisata Tepi Laut.
Tim
