sidikfokusnews.com-Tanjungpinang.– Aliansi Gerakan Bersama (GEBER) Kepulauan Riau mengeluarkan klarifikasi resmi menanggapi pemberitaan Batamnews terkait aspirasi masyarakat yang disebut hanya menyangkut jalur lalu lintas, biaya kebersihan, maupun tarif listrik dan lampu.
Dalam pernyataan resminya, GEBER KEPRI menegaskan bahwa sikap aliansi jauh lebih substansial dan tidak sesempit yang diberitakan. Inti perjuangan yang diusung adalah mendesak penundaan lelang pengelolaan kawasan ikonik Gurindam 12. GEBER KEPRI menekankan perlunya memastikan terlebih dahulu aspek legalitas, transparansi, serta keberpihakan penuh terhadap masyarakat lokal sebelum proses lelang dilakukan.
Selain itu, GEBER KEPRI menempatkan akses legalitas UMKM sebagai prioritas utama. Hal ini bertujuan agar pelaku usaha lokal di kawasan Gurindam 12 memiliki kepastian hukum, perlindungan ruang usaha, serta keberlangsungan aktivitas ekonomi yang berkeadilan.
Aliansi menegaskan langkah tersebut merupakan wujud dukungan nyata kepada UMKM lokal yang selama ini menggantungkan hidup di kawasan Gurindam 12. GEBER KEPRI menolak narasi yang mengesankan tuntutan mereka sebatas pada hal teknis semata.
“Kami berdiri di garda terdepan untuk memastikan Gurindam 12 tetap menjadi ruang publik yang memberi manfaat sebesar-besarnya bagi masyarakat Tanjungpinang dan Kepulauan Riau. Kami tidak memiliki tensi untuk melakukan hal-hal yang tidak patut. Fokus kami jelas: mendukung UMKM dan menolak swastanisasi yang berpotensi meminggirkan masyarakat kecil,” demikian pernyataan resmi GEBER KEPRI.
Dengan klarifikasi ini, aliansi berharap tidak terjadi lagi kesalahpahaman publik mengenai sikap dan tuntutan yang sesungguhnya mereka bawa.”arf-6
