sidikfokusnews.com-Tanjungpinang.– Polemik audiensi antara Gubernur Kepulauan Riau Ansar Ahmad dengan pelaku UMKM Taman Gurindam 12 masih menggelinding panas. Pernyataan salah seorang Aliansi Gerakan Bersama (GEBER), YS, yang mengklaim pihaknya menerima undangan resmi untuk bertemu Gubernur, dinilai keliru, mengada-ada, bahkan oleh banyak pihak disebut sekadar manuver untuk mencari panggung politik murahan.
Fakta yang dapat diverifikasi justru menunjukkan pijakan sah berasal dari Surat Pemberitahuan Perkumpulan UMKM Taman Gurindam 12 tertanggal 29 September 2025. Surat tersebut secara jelas menyebutkan rencana aksi pada 2 Oktober 2025. Sempat ada pihak yang mengaku sebagai utusan dan ingin bertemu UMKM, namun keinginan itu ditolak secara halus oleh perkumpulan.
Puncak dinamika terjadi pada malam menjelang Kamis, ketika Perkumpulan UMKM Taman Gurindam 12 menyatakan kesediaan menghadiri audiensi. Kesediaan itu lahir setelah komunikasi resmi dari seorang pejabat Pemprov Kepri diperdengarkan langsung oleh Kasat Intel Polresta Tanjungpinang dan disaksikan aparat kepolisian. Bahkan, perwakilan GEBER sendiri turut mendengar bahwa Gubernur hanya membuka ruang audiensi untuk UMKM, sejalan dengan surat permohonan yang sebelumnya diajukan perkumpulan.
Klaim yang kemudian dipelintir seolah GEBER menjadi motor utama audiensi otomatis kehilangan legitimasi. Faktanya, Gubernur menegaskan hanya ingin menjumpai UMKM Taman Gurindam 12 sebagai pihak yang sah dan berkompeten. Upaya GEBER mencari ruang pertemuan sendiri dianggap tidak relevan, bahkan kontraproduktif. Kepolisian pun turun tangan bukan untuk mengambil alih, melainkan menjembatani situasi agar tidak menimbulkan gesekan.
Seorang pengamat kepolisian menilai langkah aparat ini sangat tepat. “Polisi berada pada garis netral. Mereka tidak punya agenda politik. Perannya hanya memastikan tidak ada chaos. Jika polisi tidak hadir, potensi benturan bisa saja pecah, karena klaim yang tumpang tindih bisa memicu adu argumen bahkan fisik. Dalam kasus ini, kehadiran polisi justru menjadi pagar kokoh demokrasi,” tegasnya.
Pengamat lain bahkan menyebut GEBER tengah terjebak dalam krisis legitimasi. “Ada gejala kehilangan panggung. Ketika aspirasi UMKM sudah dikawal langsung oleh Gubernur, pihak luar yang mencoba menempel justru terlihat tidak sportif. Alih-alih memperkuat posisi masyarakat, klaim sepihak itu hanya melemahkan kredibilitas organisasi sendiri,” ujarnya.
Audiensi dengan Gubernur sendiri berjalan konstruktif dan substantif. Gubernur bersama kepala dinas terkait menegaskan komitmen penuh: Pemprov Kepri akan menggandeng Pemkot Tanjungpinang sebagai pengelola kawasan Gurindam 12, dengan UMKM ditempatkan sebagai garda terdepan. Jaminan diberikan secara langsung bahwa para pedagang akan memperoleh tempat yang layak, nyaman, serta berada dalam suasana harmonis.
Ketua perkumpulan UMKM Taman gurindam 12, pertemuan ini menghadirkan kelegaan. Sejumlah kekhawatiran yang sebelumnya menghantui para pedagang dijawab tuntas. Aspirasi mereka bukan hanya didengar, melainkan juga mendapat jaminan langsung dari Gubernur.
Klarifikasi ini sekaligus menutup ruang spekulasi. Perkumpulan UMKM Taman Gurindam 12 menegaskan, mereka tidak pernah berbicara soal pelelangan, tender, atau agenda politik lain. Fokus mereka tunggal: memastikan keberlangsungan UMKM. Dengan posisi tegas ini, setiap upaya pihak luar menjadikan UMKM sebagai objek atau subjek manuver politik otomatis kandas di tengah jalan.”tim
