Kemenag Siap Bersinergi dengan PMB Kota Batam, Dorong Optimalisasi Peran Media Sosial, Zakat, dan Wakaf

sidikfokusnews.com-Batam.– Kementerian Agama (Kemenag) menegaskan komitmennya untuk siap bersinergi dengan pengurus Persatuan Muballigh Batam (PMB) Kota Batam, siapa pun yang terpilih dalam Musyawarah Besar (Mubes) IX tahun ini. Penegasan ini disampaikan oleh Budi Dermawan, S.Ag., M.Sy., yang menekankan pentingnya sinergi strategis antara pemerintah dan PMB dalam membangun peran dakwah, sosial, dan pemberdayaan umat.

Dalam keterangannya, Budi Dermawan menyampaikan bahwa salah satu aspek penting yang perlu diperhatikan adalah pemanfaatan media sosial. Menurutnya, media sosial harus benar-benar menjadi mitra dakwah dan komunikasi, bukan sarana yang memecah belah umat. “Media sosial perlu dikelola sebagai jalan tengah, menjadi ruang yang menyejukkan dan mencerahkan di tengah masyarakat. PMB bersama Kemenag dapat berkolaborasi untuk memastikan pesan-pesan dakwah tersampaikan dengan bijak dan proporsional,” ujarnya.

Selain penguatan peran media sosial, Budi Dermawan juga menekankan pentingnya zakat dan wakaf sebagai instrumen besar dalam meningkatkan kesejahteraan umat. Ia mengajak agar manfaat zakat dan wakaf lebih luas disosialisasikan kepada masyarakat, sehingga potensi yang ada dapat benar-benar memberikan dampak nyata. Menurutnya, konsep ini ke depan dapat berkembang menjadi zakat mall dan wakaf mall, yakni model pengelolaan zakat dan wakaf yang lebih modern, profesional, dan mampu menjangkau masyarakat luas.

Pernyataan tersebut menjadi angin segar bagi PMB Kota Batam, yang saat ini tengah memasuki fase penting pemilihan pengurus untuk lima tahun ke depan. Dukungan Kemenag menandakan bahwa peran muballigh tidak berjalan sendiri, tetapi didukung penuh oleh institusi negara yang memiliki visi sama dalam membangun umat.

Sinergi yang ditawarkan Kemenag ini diharapkan dapat memperkuat kapasitas PMB, baik dalam bidang dakwah maupun dalam mendorong pembangunan sosial-ekonomi berbasis syariah. Dengan optimalisasi media sosial sebagai ruang edukasi, serta penguatan peran zakat dan wakaf sebagai sumber daya umat, kolaborasi ini berpotensi membawa perubahan besar bagi masyarakat Batam.

Mubes IX PMB Kota Batam pun semakin memiliki arti penting, tidak hanya sebagai forum pemilihan kepengurusan, tetapi juga sebagai momentum merumuskan strategi organisasi yang lebih progresif, adaptif, dan kolaboratif. Dukungan Kemenag menjadi penanda bahwa PMB memiliki mitra kokoh dalam mengemban amanah dakwah dan pemberdayaan umat di tengah dinamika zaman.”redaksiSF

Panja Bicara Teori, Kasus Nyata Dilangkahi

Satgas PMI Fokus Tangani Isu Migran ,Gelar Rapat Pelantikan di Batam

Labuh Jangkar Kepri: Dari Surat Panjang ke Solusi Nyata

Panja Pengawasan Mafia Tanah Komisi III DPR RI Hanya Pepesan Kosong

Perobohan Hotel Purajaya: Warisan yang Dilanjutkan BP Batam di Era Amsakar Panja Pengawasan Mafia Tanah Komisi III DPR RI Hanya Pepesan Kosong Batam, 30 September 2025. Kisah kelam perobohan Hotel Purajaya di Batam terus bergulir sebagai luka hukum, ekonomi, sekaligus sosial yang tak kunjung disembuhkan. PT Dani Tasha Lestari (DTL), pemilik Hotel Purajaya, masih berjuang mendapatkan pertanggungjawaban atas pencabutan alokasi 30 hektar lahan miliknya yang kemudian disusul dengan penghancuran bangunan hotel senilai Rp922 miliar. Meski desakan demi desakan mengalir dari DPR RI hingga pimpinan lembaga tinggi negara, Badan Pengusahaan (BP) Batam tetap bergeming. Alih-alih menyelesaikan masalah, rezim baru BP Batam di bawah kepemimpinan Amsakar tampak meneruskan warisan zalim pendahulunya. Direktur PT DTL, Rury Afriansyah, menegaskan pihaknya telah menempuh seluruh jalur resmi. Rekomendasi dari Komisi VI dan III DPR RI, bahkan permintaan dari Wakil Ketua DPR RI kepada Ketua Mahkamah Agung, Komisi Yudisial, Kapolri, hingga Kepala BP Batam, tak digubris sedikitpun. “Apakah warisan yang ditinggalkan BP Batam yang lama akan terus dipertahankan oleh penerusnya? Tampaknya iya,” ujar Rury dengan getir. Harapan sempat tumbuh saat Komisi VI DPR RI mengunjungi Batam pada 18 Juli 2025. Dalam forum itu, sekitar 40 warga Batam turut menyampaikan keluhannya. Namun, hingga kini tidak satu pun rekomendasi ditindaklanjuti. Rury menyebut Panitia Kerja (Panja) yang dibentuk DPR RI hanya sebatas “pepesan kosong” tanpa taring. Zukriansyah, perwakilan warga, mengamini kekecewaan itu: “Satu masalah pun tidak ada yang dikerjakan Komisi VI sampai sekarang.” Kekecewaan tersebut membuat PT DTL menempuh jalur lebih keras. Saat ini pengaduan sedang disiapkan ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) serta Mabes Polri. Fokusnya adalah dugaan tindak pidana korupsi dalam proses pencabutan lahan dan tindak pidana pengeroyokan dalam perobohan aset. “Langkah ini paling tepat, sebab BP Batam tampaknya tidak akan bergeming melihat desakan dari DPR RI. Justru ada dugaan kuat, BP Batam terus melindungi mafia tanah. Bukannya membenahi, tetapi mengawal kepentingan konsorsium mereka,” tegas Rury. Pengamat hukum pertanahan, menyebut kasus ini sebagai kejahatan pertanahan paling terbuka. Pencabutan alokasi lahan tanpa dasar hukum yang sah sudah menjadi pelanggaran, diperparah dengan perobohan bangunan tanpa putusan pengadilan. “Saya heran, kenapa penegak hukum enggan menaikkan kasus ini ke tingkat penyidikan. Ini perampasan hak, tindakan inkonstitusional, dan bentuk nyata kejahatan pertanahan,” katanya. Sikap serupa pernah ditegaskan Ketua Komisi III DPR RI, Habiburokhman. Ia menilai perobohan Hotel Purajaya tidak sah secara hukum. Dalam forum Rapat Dengar Pendapat Umum di Jakarta, Habiburokhman menyoroti keterlibatan aparat dalam proses yang jelas-jelas bukan eksekusi pengadilan. “Kalau eksekusi, yang mengoordinir adalah pengadilan dengan dasar putusan pengadilan. Kalau ini tidak ada putusan, maka bukan eksekusi,” tegasnya. Komisi III pun mendorong pembentukan Panja mafia tanah untuk mengungkap jaringan di balik kasus ini, namun langkah itu macet karena resistensi dari BP Batam. Aktivis Monica Nathan menilai drama Purajaya hanyalah satu fragmen dari pola besar yang memperlihatkan lemahnya komitmen DPR RI dalam membela rakyat. Menurutnya, peristiwa rusuh di Jakarta dan berbagai daerah pada akhir Agustus hingga awal September 2025 menjadi bukti bahwa kemarahan publik bukan ilusi. “DPR lebih sibuk dengan retorika basi. Panja Komisi VI untuk evaluasi tata kelola lahan Batam, Panja Komisi III untuk melawan mafia tanah—mandatnya kuat, bisa panggil pejabat, bisa buka data, bisa tindaklanjuti kasus. Tapi enam bulan berlalu, hasilnya nol besar. Purajaya tetap rata dengan tanah. Teluk Tering tetap direklamasi. Mafia tetap berjaya,” ujarnya pedas. Moratorium reklamasi yang sempat diumumkan Wakil Wali Kota Batam juga hanya berhenti di atas kertas. Secara teori, moratorium berarti semua proyek dihentikan hingga audit selesai. Faktanya, pancang-pancang reklamasi tetap berdiri di Teluk Tering. Hal ini semakin menegaskan bahwa keputusan politik dan hukum di Batam kerap diabaikan, sementara kepentingan ekonomi segelintir pihak terus dijaga. Kasus Purajaya kini menjadi simbol kezaliman tata kelola lahan di Batam. Ia menggambarkan bagaimana mafia tanah, aparat, birokrasi, dan politik bisa berpadu dalam satu lingkaran yang menekan rakyat dan investor lokal. Hingga saat ini, tak ada kejelasan kapan keadilan akan hadir. Namun satu hal pasti, suara lantang dari Batam terus menantang BP Batam: apakah mereka akan menutup mata demi melanggengkan warisan, atau berani memutus mata rantai mafia tanah yang telah menjarah hak rakyat selama puluhan tahun.”(tim)

Budi Dermawan Terpilih Aklamasi sebagai Ketua Umum BP4 Kota Batam Periode 2025–2030

Post Views: 65