sidikfokusnews.com. Tanjungpinang — Kelangkaan ayam potong yang kini menghantam pasar-pasar tradisional di Kota Tanjungpinang bukan lagi sekadar persoalan fluktuasi harga musiman. Lonjakan harga hingga menembus Rp70.000 per kilogram telah berubah menjadi ironi sosial-ekonomi yang memukul pedagang kecil sekaligus konsumen, serta menyingkap rapuhnya tata kelola distribusi pangan di ibu kota Provinsi Kepulauan Riau.
Di Pasar Bintan Center, keluhan itu terdengar gamblang dari Ivan, salah satu pedagang ayam potong. Ia menepis anggapan bahwa pedagang sedang “berpesta untung” di tengah krisis. Menurutnya, harga tinggi justru menjadi bentuk protes sunyi para pedagang atas situasi yang tidak mereka ciptakan. Pasokan ayam beku dari luar daerah, yang biasanya menjadi penyangga ketika produksi lokal terganggu, kini sulit masuk akibat pengawasan ketat Bea Cukai. Di sisi lain, ayam potong dari wilayah Tanjungpinang dan Bintan banyak dialirkan ke Batam, pasar yang lebih besar dan menawarkan harga lebih menarik.
“Kami di pasar ini jadi korban. Ayam sulit, harga naik, pembeli marah ke kami. Padahal kami hanya bertahan hidup,” ujar Ivan. Ia berharap pemerintah kota turun langsung ke pasar, melihat kondisi riil, dan merasakan tekanan yang dihadapi pedagang harian.
Fenomena ini, menurut pengamat ekonomi regional dari Universitas Maritim Raja Ali Haji, mencerminkan kegagalan negara dalam menjaga keseimbangan supply-demand pangan di wilayah kepulauan. Struktur geografis Kepulauan Riau yang bergantung pada distribusi antarpulau membuat stabilitas pangan sangat rentan terhadap gangguan kebijakan lintas sektor.
“Ketika jalur distribusi ayam beku tersendat karena kebijakan pengawasan yang tidak diimbangi skema pengecualian pangan strategis, dan produksi lokal bocor ke daerah lain tanpa pengendalian, maka harga pasti meledak. Ini bukan salah pedagang, ini kegagalan koordinasi,” tegasnya.
Ia menambahkan, kenaikan harga ayam potong berpotensi menjadi pemicu inflasi pangan yang lebih luas. Ayam adalah sumber protein utama masyarakat kelas menengah ke bawah. Ketika harganya melonjak, tekanan akan merembet ke komoditas lain dan mempersempit daya beli rumah tangga.
Lebih jauh, kondisi ini menimbulkan pertanyaan serius tentang peran Pemerintah Kota Tanjungpinang dalam menjaga ketahanan pangan lokal. Tanpa kebijakan afirmatif—seperti pengamanan pasokan khusus untuk pasar lokal, insentif distribusi, atau operasi pasar yang tepat sasaran—pasar tradisional akan terus berada dalam posisi lemah menghadapi mekanisme pasar bebas yang tak terkendali.
Ivan dan pedagang lainnya tidak menuntut subsidi besar atau kebijakan spektakuler. Mereka hanya meminta kehadiran negara yang nyata: turun ke pasar, mendengar, dan bertindak. “Kami mau harga stabil, jualan normal, pembeli tidak curiga. Itu saja,” katanya.
Di tengah lonjakan hampir seluruh bahan pokok yang disebut pedagang sebagai “kenaikan paling luar biasa dibanding tahun-tahun sebelumnya,” krisis ayam potong ini menjadi cermin kecil dari persoalan besar. Ketika pangan menjadi mahal dan langka, yang dipertaruhkan bukan sekadar angka inflasi, melainkan rasa keadilan ekonomi dan kepercayaan publik terhadap pemerintah daerah.
[ arf-6 ]
