sidikfokusnews.com-Batam.– Kejaksaan Tinggi Kepulauan Riau (Kejati Kepri) terus memperkuat langkah pencegahan tindak pidana perdagangan orang (TPPO) melalui program Penerangan Hukum (Penkum) yang dikemas dalam agenda Pembinaan Masyarakat Taat Hukum (Binmatkum). Kegiatan kali ini digelar di Kantor Kecamatan Batam Kota, Jumat (19/9/2025), dengan melibatkan aparatur pemerintahan, tokoh masyarakat, dan perwakilan warga setempat.
Penerangan hukum tersebut dipimpin langsung oleh Kasi Penkum Kejati Kepri, Yusnar Yusuf, S.H., M.H., bersama tim yang terdiri dari Rama Andika Putra, Rafki Mauliadi, A.Md.T., S.Kom., M.Kom., dan Syahla Regina. Sosialisasi mengangkat tema “Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang” yang menyoroti ancaman perdagangan manusia sebagai kejahatan lintas negara sekaligus pelanggaran berat terhadap hak asasi manusia.
Dalam paparannya, Yusnar Yusuf menjelaskan bahwa istilah perdagangan orang merujuk pada Trafficking in Persons sebagaimana tercantum dalam Protokol Palermo yang telah diratifikasi Indonesia pada 2009. Sementara secara hukum nasional, TPPO diatur dalam UU No. 21 Tahun 2007 yang mendefinisikannya sebagai tindakan perekrutan, pengangkutan, penampungan, hingga pemindahan seseorang untuk tujuan eksploitasi dengan berbagai modus seperti kekerasan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan, maupun jeratan utang.
Yusnar menegaskan TPPO termasuk kejahatan luar biasa (extraordinary crime) yang sering melibatkan sindikat lintas negara, dengan korban terbanyak perempuan dan anak-anak. Bentuk-bentuknya meliputi eksploitasi seksual, kerja paksa, perdagangan anak, perbudakan domestik, hingga perdagangan organ tubuh. Adapun modus yang kerap ditemukan antara lain eksploitasi pekerja migran, praktik pengantin pesanan, penculikan, serta perekrutan anak jalanan.
Kepulauan Riau sendiri menghadapi tantangan serius karena posisinya yang strategis dan berbatasan langsung dengan Singapura serta Malaysia. Kondisi geografis ini menjadikan Kepri tidak hanya sebagai daerah asal, tetapi juga transit korban perdagangan orang. “Pada tahun 2024, Kepri tercatat sebagai salah satu dari 10 provinsi dengan jumlah korban TPPO terbesar di Indonesia,” ungkap Yusnar.
Selain memaparkan faktor penyebab seperti kemiskinan, rendahnya pendidikan, keterbatasan lapangan kerja, dan tingginya permintaan tenaga kerja murah, Yusnar juga menyoroti dampak luas TPPO, mulai dari trauma, pelecehan, penyiksaan, hingga kematian korban. Dampaknya juga merusak citra negara di mata internasional dan menimbulkan kerugian ekonomi akibat hilangnya potensi sumber daya manusia.
Kejati Kepri menekankan pentingnya upaya pencegahan melalui edukasi publik, pengawasan digital, peningkatan keterampilan masyarakat, serta pemberdayaan ekonomi. Sementara pemberantasan memerlukan penegakan hukum yang tegas, perlindungan dan rehabilitasi korban, serta kerja sama nasional maupun internasional. “TPPO adalah bentuk perbudakan modern. Perang melawannya tidak bisa dilakukan sendiri, melainkan harus menjadi gerakan bersama,” tegas Yusnar.
Ia juga mengajak masyarakat Batam untuk lebih waspada terhadap tawaran kerja mencurigakan dan berperan aktif dalam mendeteksi serta melaporkan dugaan kasus TPPO. Kolaborasi lintas sektoral antara pemerintah, aparat penegak hukum, swasta, LSM, hingga komunitas lokal disebut sebagai kunci dalam memutus mata rantai kejahatan kemanusiaan ini.
Kegiatan ini dihadiri Camat Batam Kota Dwiki Septiawan, S.IP., M.Si., Sekcam Tommy Army, S.Sos., para lurah, Babinsa, Bhabinkamtibmas, Ketua MUI Batam Kota, Ketua LAM Batam Kota, kader PKK dan Posyandu, forum RT/RW, serta tokoh masyarakat dengan total peserta sekitar 65 orang. Kehadiran para pemangku kepentingan tersebut diharapkan mampu memperkuat sinergi antara pemerintah dan masyarakat dalam melindungi warga Batam, khususnya dari ancaman perdagangan orang.
Dengan pendekatan hukum yang tegas, perlindungan korban yang berkeadaban, serta sinergi semua pihak, Kejaksaan Tinggi Kepri berharap Kepulauan Riau dapat menjadi benteng kokoh dalam mencegah dan memberantas TPPO di kawasan perbatasan Indonesia.”arf-6
Berita Terkait
Perobohan Hotel Purajaya: Warisan yang Dilanjutkan BP Batam di Era Amsakar Panja Pengawasan Mafia Tanah Komisi III DPR RI Hanya Pepesan Kosong Batam, 30 September 2025. Kisah kelam perobohan Hotel Purajaya di Batam terus bergulir sebagai luka hukum, ekonomi, sekaligus sosial yang tak kunjung disembuhkan. PT Dani Tasha Lestari (DTL), pemilik Hotel Purajaya, masih berjuang mendapatkan pertanggungjawaban atas pencabutan alokasi 30 hektar lahan miliknya yang kemudian disusul dengan penghancuran bangunan hotel senilai Rp922 miliar. Meski desakan demi desakan mengalir dari DPR RI hingga pimpinan lembaga tinggi negara, Badan Pengusahaan (BP) Batam tetap bergeming. Alih-alih menyelesaikan masalah, rezim baru BP Batam di bawah kepemimpinan Amsakar tampak meneruskan warisan zalim pendahulunya. Direktur PT DTL, Rury Afriansyah, menegaskan pihaknya telah menempuh seluruh jalur resmi. Rekomendasi dari Komisi VI dan III DPR RI, bahkan permintaan dari Wakil Ketua DPR RI kepada Ketua Mahkamah Agung, Komisi Yudisial, Kapolri, hingga Kepala BP Batam, tak digubris sedikitpun. “Apakah warisan yang ditinggalkan BP Batam yang lama akan terus dipertahankan oleh penerusnya? Tampaknya iya,” ujar Rury dengan getir. Harapan sempat tumbuh saat Komisi VI DPR RI mengunjungi Batam pada 18 Juli 2025. Dalam forum itu, sekitar 40 warga Batam turut menyampaikan keluhannya. Namun, hingga kini tidak satu pun rekomendasi ditindaklanjuti. Rury menyebut Panitia Kerja (Panja) yang dibentuk DPR RI hanya sebatas “pepesan kosong” tanpa taring. Zukriansyah, perwakilan warga, mengamini kekecewaan itu: “Satu masalah pun tidak ada yang dikerjakan Komisi VI sampai sekarang.” Kekecewaan tersebut membuat PT DTL menempuh jalur lebih keras. Saat ini pengaduan sedang disiapkan ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) serta Mabes Polri. Fokusnya adalah dugaan tindak pidana korupsi dalam proses pencabutan lahan dan tindak pidana pengeroyokan dalam perobohan aset. “Langkah ini paling tepat, sebab BP Batam tampaknya tidak akan bergeming melihat desakan dari DPR RI. Justru ada dugaan kuat, BP Batam terus melindungi mafia tanah. Bukannya membenahi, tetapi mengawal kepentingan konsorsium mereka,” tegas Rury. Pengamat hukum pertanahan, menyebut kasus ini sebagai kejahatan pertanahan paling terbuka. Pencabutan alokasi lahan tanpa dasar hukum yang sah sudah menjadi pelanggaran, diperparah dengan perobohan bangunan tanpa putusan pengadilan. “Saya heran, kenapa penegak hukum enggan menaikkan kasus ini ke tingkat penyidikan. Ini perampasan hak, tindakan inkonstitusional, dan bentuk nyata kejahatan pertanahan,” katanya. Sikap serupa pernah ditegaskan Ketua Komisi III DPR RI, Habiburokhman. Ia menilai perobohan Hotel Purajaya tidak sah secara hukum. Dalam forum Rapat Dengar Pendapat Umum di Jakarta, Habiburokhman menyoroti keterlibatan aparat dalam proses yang jelas-jelas bukan eksekusi pengadilan. “Kalau eksekusi, yang mengoordinir adalah pengadilan dengan dasar putusan pengadilan. Kalau ini tidak ada putusan, maka bukan eksekusi,” tegasnya. Komisi III pun mendorong pembentukan Panja mafia tanah untuk mengungkap jaringan di balik kasus ini, namun langkah itu macet karena resistensi dari BP Batam. Aktivis Monica Nathan menilai drama Purajaya hanyalah satu fragmen dari pola besar yang memperlihatkan lemahnya komitmen DPR RI dalam membela rakyat. Menurutnya, peristiwa rusuh di Jakarta dan berbagai daerah pada akhir Agustus hingga awal September 2025 menjadi bukti bahwa kemarahan publik bukan ilusi. “DPR lebih sibuk dengan retorika basi. Panja Komisi VI untuk evaluasi tata kelola lahan Batam, Panja Komisi III untuk melawan mafia tanah—mandatnya kuat, bisa panggil pejabat, bisa buka data, bisa tindaklanjuti kasus. Tapi enam bulan berlalu, hasilnya nol besar. Purajaya tetap rata dengan tanah. Teluk Tering tetap direklamasi. Mafia tetap berjaya,” ujarnya pedas. Moratorium reklamasi yang sempat diumumkan Wakil Wali Kota Batam juga hanya berhenti di atas kertas. Secara teori, moratorium berarti semua proyek dihentikan hingga audit selesai. Faktanya, pancang-pancang reklamasi tetap berdiri di Teluk Tering. Hal ini semakin menegaskan bahwa keputusan politik dan hukum di Batam kerap diabaikan, sementara kepentingan ekonomi segelintir pihak terus dijaga. Kasus Purajaya kini menjadi simbol kezaliman tata kelola lahan di Batam. Ia menggambarkan bagaimana mafia tanah, aparat, birokrasi, dan politik bisa berpadu dalam satu lingkaran yang menekan rakyat dan investor lokal. Hingga saat ini, tak ada kejelasan kapan keadilan akan hadir. Namun satu hal pasti, suara lantang dari Batam terus menantang BP Batam: apakah mereka akan menutup mata demi melanggengkan warisan, atau berani memutus mata rantai mafia tanah yang telah menjarah hak rakyat selama puluhan tahun.”(tim)
Post Views: 48
