sidikfokusnews.com – Batam – Menjelang perayaan Natal dan Tahun Baru (Nataru) 2025, keluhan masyarakat Kepulauan Riau kembali mengemuka terkait sistem penjualan tiket online kapal penyeberangan ASDP Cabang Batam. Alih-alih mempermudah akses transportasi, sistem daring tersebut justru dinilai menyulitkan masyarakat dan disinyalir membuka celah terjadinya praktik pungutan liar oleh oknum tertentu.
Sejumlah calon penumpang mengaku kesulitan mendapatkan tiket melalui aplikasi maupun laman resmi ASDP. Website kerap sulit diakses, kuota tiket cepat habis, dan proses transaksi dianggap rumit. Kondisi ini menimbulkan kekecewaan, terutama bagi masyarakat yang hendak melakukan perjalanan penting menjelang libur panjang akhir tahun.
Juned, salah seorang calon penumpang, mengungkapkan bahwa tiket tujuan Batam–Tanjung Uban–Buton hampir selalu menunjukkan status habis secara sistem. Namun, ia mengaku mendapatkan informasi bahwa kuota bisa kembali tersedia apabila melalui oknum tertentu dengan tambahan biaya. Menurutnya, kondisi tersebut menimbulkan kecurigaan kuat adanya permainan dalam sistem tiket online. Ia menilai sistem manual di loket pada tahun-tahun sebelumnya justru jauh lebih mudah dan transparan.
Keluhan serupa juga disampaikan Abu Bakar. Ia mengaku heran karena kondisi pelabuhan tidak terlalu padat, namun tiket online selalu dinyatakan habis. Padahal, keberangkatannya bersifat mendesak karena telah direncanakan bersama keluarga besar, termasuk kerabat dari Johor, Malaysia, yang sudah lebih dahulu berada di Batam. Situasi ini membuatnya menduga adanya kepentingan tertentu yang memanfaatkan sistem tiket untuk meraup keuntungan pribadi.
Masyarakat menilai bahwa sistem penjualan tiket online yang diterapkan saat ini belum sepenuhnya siap dan cenderung merugikan penumpang, khususnya masyarakat kecil. Mereka mendesak agar ASDP Cabang Batam kembali membuka layanan pembelian tiket secara manual di loket, setidaknya sebagai alternatif, guna menjamin transparansi dan keadilan akses.
Hingga berita ini diturunkan, pihak ASDP Cabang Batam belum memberikan pernyataan resmi terkait berbagai keluhan tersebut. Namun, masyarakat berharap manajemen ASDP segera melakukan evaluasi menyeluruh dan mengambil langkah konkret agar distribusi tiket selama masa libur Nataru berjalan lancar dan bebas dari praktik menyimpang.
Masyarakat Kepri juga meminta pemerintah daerah serta instansi terkait untuk turun tangan mengawasi pengelolaan transportasi penyeberangan. Bahkan, muncul wacana agar pengusaha pelayaran swasta diberi kesempatan masuk dan melayani rute-rute strategis seperti Batam–Buton, Batam–Tungkal, dan Batam–Tanjung Uban guna mengantisipasi lonjakan penumpang.
Kasus ini menjadi sorotan serius karena menyangkut kebutuhan dasar mobilitas masyarakat. Warga berharap persoalan tiket tidak lagi menjadi penghambat silaturahmi dan aktivitas sosial di momen penting seperti Natal dan Tahun Baru, serta menuntut adanya sistem transportasi yang adil, transparan, dan berpihak kepada kepentingan publik.
(Nur salim Turatea).
