Beranda Batam Imigrasi Batam Berhasil Amankan Delapan TKA China Beberapa Waktu Lalu, Tokoh Masyarakat Apresiasi Tindakan Tegas

Batam

Imigrasi Batam Berhasil Amankan Delapan TKA China Beberapa Waktu Lalu, Tokoh Masyarakat Apresiasi Tindakan Tegas

Rio Pramantdha

September 25, 2025

sidikfokusnews.com-Batam.-kembali menjadi sorotan publik setelah jajaran Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Batam berhasil mengamankan delapan tenaga kerja asing (TKA) asal Tiongkok. Penindakan ini dilakukan sebagai bagian dari upaya pengawasan ketat terhadap keberadaan orang asing di wilayah kerja Imigrasi Batam, yang diketahui kerap menjadi pintu masuk strategis bagi aktivitas lintas batas.

Kepala Imigrasi Batam menyampaikan bahwa delapan TKA asal China tersebut diamankan karena terindikasi melakukan pelanggaran keimigrasian. Beberapa di antaranya diketahui tidak memiliki izin tinggal yang sesuai, sementara yang lain terindikasi menyalahgunakan visa yang diberikan. “Kami terus memperketat pengawasan untuk memastikan setiap orang asing yang berada di Batam mematuhi aturan keimigrasian yang berlaku,” tegas pejabat Imigrasi Batam.

Keberhasilan tersebut mendapat respons positif dari berbagai kalangan. Tokoh pemuda Batam, Sulaeman, M.Pd, menilai bahwa kinerja Imigrasi Batam patut diapresiasi karena menunjukkan keseriusan pemerintah dalam menjaga kedaulatan negara. “Langkah cepat dan tegas ini menjadi bukti bahwa aparat kita tidak main-main dalam menindak setiap pelanggaran. Ini juga menjadi peringatan bagi siapa pun agar mematuhi aturan,” ujarnya.

Hal senada disampaikan Amir Sijaya, warga Batam yang mengaku salut atas kinerja Imigrasi. Menurutnya, langkah tersebut akan membuat masyarakat semakin percaya bahwa aparat hadir melindungi kepentingan negara dan masyarakat. “Kami merasa lebih aman karena tahu pemerintah benar-benar bekerja. Jangan sampai Batam dijadikan tempat bebas masuknya TKA ilegal,” ungkap Amir.

Sementara itu, Nursalim, Ketua Ikatan Wartawan Online (IWO) Indonesia Kepri, juga memberikan apresiasi. Dalam keterangannya yang disampaikan di kantor IWO Indonesia Kepri, Nursalim menyebut bahwa keberhasilan Imigrasi Batam merupakan bukti nyata profesionalitas dan integritas jajaran keimigrasian. “Kami salut dan mendukung penuh langkah Imigrasi Batam. Penindakan seperti ini menunjukkan bahwa pemerintah tidak lengah dalam mengawasi TKA. Ini juga menjadi sinyal penting bahwa aturan harus dipatuhi oleh siapa pun, tanpa pandang bulu,” ujarnya.

Terkait tindak lanjut, pihak Imigrasi Batam menegaskan bahwa delapan TKA tersebut akan menjalani pemeriksaan intensif untuk memastikan jenis pelanggaran yang dilakukan. Mereka berpotensi dikenai sanksi administratif berupa pencabutan izin tinggal, deportasi, dan penangkalan agar tidak dapat kembali masuk ke wilayah Indonesia dalam kurun waktu tertentu. Jika terbukti ada unsur pidana, kasusnya dapat diteruskan ke proses hukum yang lebih lanjut sesuai dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian.

Penangkapan delapan TKA asal Tiongkok ini diharapkan menjadi momentum bagi seluruh pihak, termasuk perusahaan yang mempekerjakan tenaga kerja asing, untuk lebih disiplin dalam memenuhi ketentuan hukum. Dengan pengawasan yang lebih ketat dan dukungan dari masyarakat, Batam diyakini akan tetap menjadi kawasan yang aman, tertib, dan kondusif bagi investasi sekaligus menjaga kedaulatan negara.” (Nursalim Turatea).

Panja Bicara Teori, Kasus Nyata Dilangkahi

Satgas PMI Fokus Tangani Isu Migran ,Gelar Rapat Pelantikan di Batam

Labuh Jangkar Kepri: Dari Surat Panjang ke Solusi Nyata

Panja Pengawasan Mafia Tanah Komisi III DPR RI Hanya Pepesan Kosong

Perobohan Hotel Purajaya: Warisan yang Dilanjutkan BP Batam di Era Amsakar Panja Pengawasan Mafia Tanah Komisi III DPR RI Hanya Pepesan Kosong Batam, 30 September 2025. Kisah kelam perobohan Hotel Purajaya di Batam terus bergulir sebagai luka hukum, ekonomi, sekaligus sosial yang tak kunjung disembuhkan. PT Dani Tasha Lestari (DTL), pemilik Hotel Purajaya, masih berjuang mendapatkan pertanggungjawaban atas pencabutan alokasi 30 hektar lahan miliknya yang kemudian disusul dengan penghancuran bangunan hotel senilai Rp922 miliar. Meski desakan demi desakan mengalir dari DPR RI hingga pimpinan lembaga tinggi negara, Badan Pengusahaan (BP) Batam tetap bergeming. Alih-alih menyelesaikan masalah, rezim baru BP Batam di bawah kepemimpinan Amsakar tampak meneruskan warisan zalim pendahulunya. Direktur PT DTL, Rury Afriansyah, menegaskan pihaknya telah menempuh seluruh jalur resmi. Rekomendasi dari Komisi VI dan III DPR RI, bahkan permintaan dari Wakil Ketua DPR RI kepada Ketua Mahkamah Agung, Komisi Yudisial, Kapolri, hingga Kepala BP Batam, tak digubris sedikitpun. “Apakah warisan yang ditinggalkan BP Batam yang lama akan terus dipertahankan oleh penerusnya? Tampaknya iya,” ujar Rury dengan getir. Harapan sempat tumbuh saat Komisi VI DPR RI mengunjungi Batam pada 18 Juli 2025. Dalam forum itu, sekitar 40 warga Batam turut menyampaikan keluhannya. Namun, hingga kini tidak satu pun rekomendasi ditindaklanjuti. Rury menyebut Panitia Kerja (Panja) yang dibentuk DPR RI hanya sebatas “pepesan kosong” tanpa taring. Zukriansyah, perwakilan warga, mengamini kekecewaan itu: “Satu masalah pun tidak ada yang dikerjakan Komisi VI sampai sekarang.” Kekecewaan tersebut membuat PT DTL menempuh jalur lebih keras. Saat ini pengaduan sedang disiapkan ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) serta Mabes Polri. Fokusnya adalah dugaan tindak pidana korupsi dalam proses pencabutan lahan dan tindak pidana pengeroyokan dalam perobohan aset. “Langkah ini paling tepat, sebab BP Batam tampaknya tidak akan bergeming melihat desakan dari DPR RI. Justru ada dugaan kuat, BP Batam terus melindungi mafia tanah. Bukannya membenahi, tetapi mengawal kepentingan konsorsium mereka,” tegas Rury. Pengamat hukum pertanahan, menyebut kasus ini sebagai kejahatan pertanahan paling terbuka. Pencabutan alokasi lahan tanpa dasar hukum yang sah sudah menjadi pelanggaran, diperparah dengan perobohan bangunan tanpa putusan pengadilan. “Saya heran, kenapa penegak hukum enggan menaikkan kasus ini ke tingkat penyidikan. Ini perampasan hak, tindakan inkonstitusional, dan bentuk nyata kejahatan pertanahan,” katanya. Sikap serupa pernah ditegaskan Ketua Komisi III DPR RI, Habiburokhman. Ia menilai perobohan Hotel Purajaya tidak sah secara hukum. Dalam forum Rapat Dengar Pendapat Umum di Jakarta, Habiburokhman menyoroti keterlibatan aparat dalam proses yang jelas-jelas bukan eksekusi pengadilan. “Kalau eksekusi, yang mengoordinir adalah pengadilan dengan dasar putusan pengadilan. Kalau ini tidak ada putusan, maka bukan eksekusi,” tegasnya. Komisi III pun mendorong pembentukan Panja mafia tanah untuk mengungkap jaringan di balik kasus ini, namun langkah itu macet karena resistensi dari BP Batam. Aktivis Monica Nathan menilai drama Purajaya hanyalah satu fragmen dari pola besar yang memperlihatkan lemahnya komitmen DPR RI dalam membela rakyat. Menurutnya, peristiwa rusuh di Jakarta dan berbagai daerah pada akhir Agustus hingga awal September 2025 menjadi bukti bahwa kemarahan publik bukan ilusi. “DPR lebih sibuk dengan retorika basi. Panja Komisi VI untuk evaluasi tata kelola lahan Batam, Panja Komisi III untuk melawan mafia tanah—mandatnya kuat, bisa panggil pejabat, bisa buka data, bisa tindaklanjuti kasus. Tapi enam bulan berlalu, hasilnya nol besar. Purajaya tetap rata dengan tanah. Teluk Tering tetap direklamasi. Mafia tetap berjaya,” ujarnya pedas. Moratorium reklamasi yang sempat diumumkan Wakil Wali Kota Batam juga hanya berhenti di atas kertas. Secara teori, moratorium berarti semua proyek dihentikan hingga audit selesai. Faktanya, pancang-pancang reklamasi tetap berdiri di Teluk Tering. Hal ini semakin menegaskan bahwa keputusan politik dan hukum di Batam kerap diabaikan, sementara kepentingan ekonomi segelintir pihak terus dijaga. Kasus Purajaya kini menjadi simbol kezaliman tata kelola lahan di Batam. Ia menggambarkan bagaimana mafia tanah, aparat, birokrasi, dan politik bisa berpadu dalam satu lingkaran yang menekan rakyat dan investor lokal. Hingga saat ini, tak ada kejelasan kapan keadilan akan hadir. Namun satu hal pasti, suara lantang dari Batam terus menantang BP Batam: apakah mereka akan menutup mata demi melanggengkan warisan, atau berani memutus mata rantai mafia tanah yang telah menjarah hak rakyat selama puluhan tahun.”(tim)

Budi Dermawan Terpilih Aklamasi sebagai Ketua Umum BP4 Kota Batam Periode 2025–2030

Post Views: 75

Komentar