sidikfokusnews.com-Tanjungpinang.— Di tengah riuhnya opini dan perbedaan pandangan, pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di kawasan Taman Gurindam 12 menunjukkan sikap yang meneduhkan. Mereka memilih langkah cooling down — menahan diri, berpikir jernih, dan memberi ruang bagi proses kebijakan pemerintah berjalan dengan baik. Langkah ini menjadi bentuk kedewasaan sosial, di mana kepentingan bersama dan keharmonisan publik ditempatkan di atas segala perdebatan emosional.
Ketua Perkumpulan UMKM Taman Gurindam 12, Zulkifli Riawan, S.E., menegaskan bahwa keputusan menenangkan situasi bukan berarti berhenti bergerak. Justru sebaliknya, ini adalah strategi agar proses penataan kawasan Gurindam 12 sejalan dengan arah dan visi besar Gubernur Kepulauan Riau, H. Ansar Ahmad, S.E., M.M.
“Ya itu benar. Makanya kita cooling down saja, karena kapasitas kita juga tidak ingin mendahului Pak Gubernur dalam menyampaikan program taktis beliau untuk Taman Gurindam 12,” ujar Zulkifli di Tanjungpinang, Selasa petang (7/10/2025).
Menurutnya, Gubernur Ansar Ahmad telah memulai dialog terbuka dengan pelaku UMKM melalui audiensi pada 2 Oktober 2025, yang dihadiri tujuh perwakilan pedagang. Pertemuan itu menjadi tonggak penting komunikasi publik antara pemerintah dan masyarakat — di mana aspirasi, keluhan, serta harapan para pelaku usaha kecil di Gurindam 12 didengar langsung oleh pemerintah provinsi.
“Jadi terkait penundaan itu sebenarnya progresnya sudah ada. Hanya Pak Gubernur ingin memastikan dulu keinginan daripada pelaku UMKM yang hadir pada tanggal 2 itu. Alhamdulillah, kami tujuh orang yang diminta hadir dapat memahami dan sepakat mendukung penuh apa yang menjadi program Gubernur Provinsi Kepulauan Riau,” tegasnya.
Langkah cooling down ini, kata Zulkifli, dilakukan bukan untuk menunggu tanpa arah, melainkan memberi kesempatan bagi Pemprov Kepri dan Pemko Tanjungpinang merumuskan konsep penataan yang benar-benar berpihak kepada rakyat kecil, tanpa mengorbankan nilai-nilai sosial dan budaya setempat.
“Kami melihat ini bukan sekadar proyek fisik, tapi program sosial ekonomi yang akan berdampak langsung bagi kesejahteraan masyarakat. Karena itu, kami siap berkolaborasi dengan Pemko Tanjungpinang sebagai wilayah administratif,” ujarnya menambahkan.
Asisten II Bidang Perekonomian dan Pembangunan Pemprov Kepri, Luki Zaiman Prawira, menyambut langkah tenang itu dengan apresiasi tinggi. Ia menyebut bahwa sikap kooperatif dan konstruktif dari para pelaku UMKM Gurindam 12 adalah bagian penting dari keberhasilan penataan kawasan ikonik tersebut.
“Pak Gubernur sangat menghargai sikap tenang dan kooperatif para pelaku UMKM Gurindam 12. Beliau ingin memastikan setiap kebijakan yang diambil berpihak pada rakyat kecil dan memberi manfaat nyata bagi penghidupan mereka,” kata Luki.
Luki menegaskan, penataan Gurindam 12 bukan semata soal mempercantik ruang publik, melainkan juga memperkuat fondasi ekonomi rakyat. Pemerintah, ujarnya, ingin menciptakan ekosistem ekonomi yang inklusif, berkeadilan, dan berkelanjutan.
“Kami tidak ingin ada kesan bahwa penataan ini meminggirkan siapa pun. Justru pemerintah ingin agar Gurindam 12 menjadi ruang publik yang ramah, tertata, dan memberi peluang ekonomi lebih luas bagi pelaku UMKM,” ujarnya.
Sikap yang diambil para pelaku UMKM Gurindam 12 mendapat sambutan positif dari berbagai pihak, termasuk tokoh muda dan pemerhati pembangunan daerah. Mereka melihat kolaborasi antara Pemprov Kepri, Pemko Tanjungpinang, dan komunitas UMKM sebagai model pembangunan berbasis partisipasi publik — jauh dari pendekatan top-down yang selama ini sering memunculkan gesekan sosial.
Langkah ini juga mencerminkan transformasi budaya politik dan ekonomi lokal di Kepulauan Riau: dari ego sektoral menuju semangat kolaboratif. Di saat sebagian pihak memilih gaduh untuk mencari panggung, pelaku UMKM Gurindam 12 memilih diam dengan keyakinan — percaya bahwa perubahan besar lahir dari kesabaran dan komunikasi yang sehat.
Sejumlah pengamat menilai dinamika di Gurindam 12 sebagai cermin kematangan demokrasi lokal. Pemerintah kini lebih terbuka terhadap suara rakyat, dan rakyat pun mulai menyadari pentingnya partisipasi konstruktif dalam pembangunan.
“Kuncinya adalah kepercayaan dan partisipasi. Ketika pemerintah mau mendengar, dan masyarakat bersedia menunggu dengan tenang, di situlah harmoni pembangunan menemukan bentuknya,” ujar seorang pengamat sosial Kepri.
Bagi masyarakat Tanjungpinang, Gurindam 12 bukan sekadar tempat wisata. Ia adalah simbol pergerakan ekonomi rakyat, denyut budaya Melayu, dan ruang sosial yang merekatkan identitas kota. Karena itu, penataan kawasan ini bukan hanya soal estetika, tapi juga soal nilai dan martabat.
“Kami percaya langkah pemerintah ini akan membawa kebaikan bersama. Yang penting komunikasi tetap terbuka, dan semangatnya tetap untuk kesejahteraan rakyat kecil,” tutup Zulkifli.
Kini, Gurindam 12 bukan sekadar destinasi, tetapi menjadi cermin perubahan dan harmoni sosial — tempat di mana keindahan kota, ekonomi rakyat, dan budaya Melayu berpadu dalam keseimbangan. Dari cooling down lahir kepercayaan, dari kolaborasi tumbuh masa depan baru. Gurindam 12 berdiri bukan hanya sebagai taman kota, melainkan simbol peradaban yang tumbuh dengan tenang, berakar kuat, dan berbuah kesejahteraan.”tim
