sidikfokusnews.com-Tanjungpinang.–
Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) di Provinsi Kepulauan Riau (Kepri) masih menjadi salah satu isu strategis yang menuntut penanganan lintas sektor dan kebijakan berbasis data. Namun, Gubernur Kepri Ansar Ahmad menegaskan bahwa tingginya angka pengangguran di provinsi ini tidak serta-merta disebabkan oleh kurangnya lapangan kerja, melainkan derasnya arus pencari kerja dari luar daerah yang belum memiliki kompetensi sesuai kebutuhan industri.
Dalam sambutannya pada Musyawarah Provinsi (Musprov) VI Ikatan Nasional Konsultan Indonesia (Inkindo) Kepri di Aston Hotel Tanjungpinang, Sabtu (11/10/2025), Ansar menyebut posisi geografis Kepri yang strategis di jalur pelayaran internasional, serta statusnya sebagai kawasan ekonomi khusus dan Free Trade Zone (FTZ) di Batam, Bintan, dan Karimun, menjadikan wilayah ini magnet besar bagi investasi maupun pencari kerja dari berbagai provinsi di Indonesia.
“Khusus Batam, seluruh wilayahnya merupakan kawasan FTZ. Kondisi ini menjadikan Batam sebagai magnet kuat bagi investor sekaligus daya tarik bagi para pencari kerja. Namun, tidak sedikit dari mereka yang belum memiliki keahlian sesuai kebutuhan industri. Inilah yang kemudian berdampak pada angka pengangguran kita,” ujar Ansar.
Ia menilai perlu adanya pengaturan yang lebih tegas terkait arus masuk tenaga kerja dari luar daerah agar pertumbuhan ekonomi berjalan seimbang dengan ketersediaan tenaga kerja yang kompeten. “Kita tidak bermaksud membatasi, tapi ingin memastikan mereka yang datang benar-benar siap bersaing dan memiliki kemampuan sesuai kebutuhan pasar kerja,” tegasnya.
Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Kepri, Diky Wijaya, menilai bahwa posisi Kepri sebagai provinsi dengan TPT tertinggi kedua nasional (6,6 persen, setelah Papua) memiliki sisi ambiguitas yang perlu dipahami secara kontekstual.
Menurut Diky, angka tersebut tidak sepenuhnya mencerminkan kondisi nyata pasar kerja di Kepri. Provinsi ini justru memiliki lebih dari 26 ribu perusahaan Penanaman Modal Asing (PMA) dan Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) yang tersebar di 23 kawasan industri besar dan manufaktur.
“Kepri itu seperti gula yang manis—banyak semut datang. Kebutuhan tenaga kerja di sini tinggi, tapi banyak yang datang belum siap bekerja sesuai standar industri. Jadi, angka pengangguran tinggi itu tidak identik dengan minim lapangan kerja,” jelas Diky.
Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat bahwa TPT Kepri menurun signifikan dalam tiga tahun terakhir, dari 7,61 persen (2023) menjadi 6,89 persen (Februari 2025). Secara absolut, jumlah penganggur berkurang dari 84,23 ribu menjadi 75,21 ribu orang.
Penurunan terjadi di seluruh kabupaten/kota, termasuk Batam (11,79 ribu menjadi 7,68 ribu), Karimun (8,36 ribu menjadi 5,52 ribu), dan Tanjungpinang (9,30 ribu menjadi 4,69 ribu). Kabupaten lain seperti Bintan, Lingga, Natuna, dan Kepulauan Anambas juga mencatat tren penurunan serupa.
Selama periode 2021–Mei 2024, Pemprov Kepri di bawah kepemimpinan Ansar Ahmad berhasil menyalurkan 71.182 tenaga kerja ke berbagai sektor industri. Dari jumlah itu, 36.013 merupakan tenaga kerja pria dan 35.169 perempuan.
Penyaluran terbesar terjadi di Kota Batam (41.916 orang) dan Kabupaten Bintan (24.603 orang), disusul Karimun, Tanjungpinang, Lingga, Natuna, dan Anambas.
Penurunan angka pengangguran di Kepri tidak lepas dari kebijakan strategis peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM) yang dilakukan pemerintah daerah.
Ansar Ahmad menyebut, Pemprov Kepri telah memberikan pelatihan dan sertifikasi kompetensi bagi lebih dari 2.000 milenial, serta membangun Balai Latihan Kerja (BLK) dan UPT Balai Latihan Kerja dan Pengembangan Produktivitas (BLKPP) di kawasan FTZ Sei Bati, Karimun.
“Kita ingin tenaga kerja Kepri tidak hanya menjadi penonton, tetapi menjadi pelaku utama di sektor industri modern. Karena itu, kita bekali mereka dengan kompetensi dan mental kerja yang kuat,” ujar Ansar.
Selain itu, Disnakertrans juga meluncurkan program Pemasangan Tenaga Kerja Dalam Negeri (PTKDN) untuk mempertemukan kebutuhan industri dengan potensi tenaga kerja lokal secara sistematis, sehingga menciptakan siklus ketenagakerjaan yang berkelanjutan dan adaptif.
Keberhasilan menekan angka pengangguran juga berdampak langsung pada penurunan tingkat kemiskinan.
Data BPS mencatat, jumlah penduduk miskin di Kepri per Maret 2025 mencapai 117,28 ribu orang, turun 7,68 ribu dibanding September 2024. Persentase penduduk miskin kini berada di 4,44 persen, menjadikan Kepri provinsi dengan tingkat kemiskinan terendah di Sumatera dan keempat terendah secara nasional.
Namun, di sisi lain, gini rasio Kepri meningkat dari 0,339 (2021) menjadi 0,382 (2025), menandakan pelebaran kesenjangan pendapatan antara kelompok menengah dan masyarakat berpenghasilan rendah.
Pengamat, menilai perlunya reformasi regulasi tenaga kerja daerah agar Kepri dapat mengelola arus migrasi kerja secara berkeadilan.
“Kepri harus memiliki sistem seleksi dan pembinaan tenaga kerja pendatang yang jelas. Tujuannya bukan membatasi, tetapi melindungi pasar kerja lokal agar tetap kompetitif dan sehat,” katanya.
Secara keseluruhan, arah kebijakan ketenagakerjaan di Kepri menunjukkan progres positif dan semakin terukur. Tantangan utama kini bukan lagi sekadar memperbanyak lapangan kerja, tetapi meningkatkan kualitas dan relevansi kompetensi tenaga kerja lokal agar selaras dengan transformasi industri dan ekonomi maritim.
Melalui strategi peningkatan SDM, penguatan kebijakan investasi, serta pembenahan tata kelola tenaga kerja lintas daerah, Kepri berpotensi menjadi model provinsi yang mampu menekan pengangguran struktural sekaligus menjaga keseimbangan sosial-ekonomi masyarakat perbatasan.
“Kepri harus menjadi contoh provinsi maritim yang tumbuh pesat, kompetitif, dan berkeadilan sosial—tumbuh tanpa meninggalkan manusianya,” tutup Gubernur Ansar Ahmad.”arf-6
