SIDIKFOKUSNEWS|Bandung, Jawa Barat 12 Januari 2026 — Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) Partai Gema Bangsa Jawa Barat menegaskan sikap menolak wacana pemilihan kepala daerah melalui DPRD dan menyatakan bahwa Pilkada langsung merupakan hak konstitusional rakyat yang tidak boleh dicabut.
Ketua DPW Gema Bangsa Jawa Barat menegaskan bahwa demokrasi tidak boleh dititipkan, melainkan harus dijalankan melalui mekanisme pemilihan langsung oleh rakyat. Mengembalikan pemilihan kepala daerah ke DPRD dinilai sama dengan menarik kembali kedaulatan dari tangan rakyat.
“Pilkada adalah hak rakyat. Demokrasi bukan untuk dititipkan, tetapi dipilih langsung. Mengembalikan pemilihan kepala daerah ke DPRD berarti mencabut kedaulatan rakyat,” tegasnya dalam orasi di hadapan kader dan masyarakat.
DPW Gema Bangsa Jawa Barat menilai bahwa berbagai persoalan seperti politik uang dan polarisasi bukanlah alasan untuk menghapus Pilkada langsung. Menurutnya, permasalahan tersebut seharusnya dijawab dengan perbaikan sistem demokrasi, penguatan regulasi, serta penegakan hukum yang tegas, bukan dengan mencabut hak pilih rakyat.
Partai Gema Bangsa Jawa Barat juga menegaskan komitmennya untuk terus berada di garis perjuangan demokrasi dan kedaulatan rakyat, serta mengajak seluruh elemen masyarakat untuk bersama-sama menjaga nilai-nilai demokrasi yang telah diperjuangkan.
“Solusi atas masalah Pilkada bukan mencabut hak rakyat, melainkan memperbaiki sistem dan memperkuat penegakan hukum,” lanjut pernyataan tersebut.
DPW Gema Bangsa Jawa Barat menyatakan akan terus menyuarakan aspirasi rakyat dan menolak setiap kebijakan yang berpotensi melemahkan demokrasi dan partisipasi publik dalam proses politik.
{Bayu Kuswara}
