sidikfokusnews.com-Jakarta.–Majelis Permusyawaratan Umat Islam Indonesia (Mpu II) semakin kencang di tengah paradoks besar Indonesia: negeri yang kaya sumber daya, namun terus dibayangi kemiskinan, korupsi, dan kemerosotan moral. Sejumlah tokoh umat Islam menuntut agar Mpu II tidak lagi terjebak dalam forum wacana yang berujung pada retorika semata, melainkan segera menghadirkan langkah-langkah nyata yang menyentuh akar persoalan bangsa.
Pertanyaan paling tajam kini mengemuka: apakah Mpu II siap membentuk tim komunikasi strategis yang bisa menembus langsung ke Presiden dan kementerian kunci, sehingga suara umat tidak lagi terkubur di lorong-lorong birokrasi? Di balik janji-janji kemerdekaan yang termaktub dalam UUD 1945, rakyat kecil masih berjuang sendirian menghadapi biaya pendidikan yang kian mencekik, degradasi moral generasi muda, hingga triliunan rupiah anggaran yang tak kunjung sampai ke daerah.
Kritik pedas juga diarahkan pada lambannya lahir peta jalan resmi untuk menyatukan ormas Islam, pondok pesantren, dan tokoh masyarakat dalam satu gerakan moral-sosial yang terkoordinasi. Di tengah energi umat yang terpecah dalam perdebatan politik, desakan agar Mpu II memfasilitasi rekonsiliasi internal semakin menguat, demi mencegah perpecahan yang kian menggerus kekuatan umat dalam menghadapi gelombang sekularisasi dan ketidakadilan sosial.
Persoalan pendidikan menjadi sorotan utama. Seruan keras bergema agar Mpu II segera menyusun Kurikulum Moral dan Literasi Digital Nasional untuk melindungi generasi muda dari dampak negatif media sosial dan budaya permisif. Tuntutan moratorium terhadap pergantian kurikulum pendidikan yang kerap berubah setiap kali berganti menteri juga mengemuka, karena dianggap hanya melahirkan kebijakan tambal-sulam yang membingungkan sekolah, guru, dan orang tua di daerah.
Sementara itu, Proyek strategis seperti Rempang–Fik 2 menjadi simbol bagaimana janji kemakmuran sering kali berubah menjadi konflik kepentingan.Di mana suara Mpu II ketika rakyat menunggu pembelaan nyata?
Desakan pun menguat agar Mpu II mendorong pembentukan Tim Independen Pengawasan Anggaran Daerah yang melibatkan tokoh agama, masyarakat sipil, dan akademisi. Bahkan, tuntutan untuk menggelar audit publik terbuka terhadap seluruh dana strategis semakin keras disuarakan, sebagai bentuk pengawasan sosial agar uang rakyat tidak lagi raib tanpa pertanggungjawaban.
Di forum silaturahmi nasional tokoh bangsa tema “paradoks dan undang-undang Dasar 45” Mpu II di Jakarta, 30 Agustus 2025. Aktivis Kepulauan Riau juga meminta Presiden Prabowo Subianto untuk membuka peluang peningkatan pendapatan daerah melalui optimalisasi potensi ekonomi lokal. Kepulauan Riau disebut memiliki “ labuh jangkar” yang jika dikelola dengan baik, mampu mendorong kesejahteraan masyarakat dan memutus ketergantungan pada pusat.
Di hadapan paradoks Indonesia—merdeka tapi tak berdaulat penuh atas ekonominya, demokratis tapi miskin keadilan sosial—umat menuntut Mpu II untuk berhenti menjadi penonton sejarah. Aksi nyata diperlukan segera, bukan lagi sekadar pidato panjang tanpa arah. Sebab seperti amanat UUD 1945, kekuasaan sejatinya lahir dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat—bukan untuk segelintir elit politik dan oligarki ekonomi yang terus mengeruk kekayaan negeri tanpa rasa malu.”(timredaksiSF)
