sidikfokusnews.com. Batam — Halaman Kantor DPC Partai Gerindra Kota Batam di kawasan Batam Center menjadi episentrum konsolidasi politik pada Jumat siang, 19 Desember 2025. Kehadiran ratusan kader dan simpatisan tidak semata mencerminkan agenda rutin organisasi, melainkan mengirimkan sinyal politik tegas bahwa Gerindra Kepulauan Riau tengah merapatkan barisan menghadapi tekanan yang dinilai mengusik kehormatan dan stabilitas internal partai.
Di bawah panji burung garuda yang berkibar, Ketua DPD Gerindra Provinsi Kepulauan Riau, Iman Sutiawan, berdiri sejajar dengan Ketua DPC Gerindra Kota Batam, Nanyang Haris Pratamura. Keduanya berada di barisan terdepan bersama jajaran pengurus, mengangkat tangan dengan gestur simbolik yang dimaknai sebagai perlawanan terhadap apa yang mereka sebut sebagai upaya penggembosan dan pelecehan terhadap marwah partai.
Aksi solidaritas tersebut dihadiri pengurus DPD dan DPC, anggota DPRD Provinsi Kepulauan Riau, serta anggota DPRD Kota Batam dari Fraksi Gerindra. Bagi sejumlah pengamat politik lokal, kehadiran lintas struktur ini merupakan pesan internal yang kuat bahwa mesin partai di Kepri sedang dikonsolidasikan secara menyeluruh, dari tingkat provinsi hingga kota, dalam satu garis komando.
Konsolidasi ini mencuat setelah beredarnya informasi mengenai rencana kedatangan pihak-pihak tertentu yang tidak diundang ke kantor DPC Gerindra Batam. Informasi tersebut dipersepsikan oleh kader sebagai potensi gangguan terhadap stabilitas organisasi. Namun, para pengamat menilai, dinamika ini tidak dapat dilepaskan dari konteks politik yang lebih luas, termasuk resonansi pernyataan elit Gerindra di tingkat nasional yang belakangan menuai reaksi di Kepulauan Riau.
Dalam orasi terbuka, salah satu kader Gerindra, Setia Putra Tarigan, melontarkan desakan agar Kapolresta Barelang, Zaenal Arifin, dicopot dari jabatannya. Ia menuding aparat kepolisian lalai menjaga situasi keamanan, terutama terkait terjadinya aksi demonstrasi yang bertepatan dengan puncak peringatan Hari Jadi Batam ke-18 di Gedung DPRD Batam sehari sebelumnya. Seruan itu disambut sorakan dan tepuk tangan massa yang memadati halaman kantor partai.
Menurut Setia, peringatan Hari Jadi Batam seharusnya menjadi momentum sakral yang berlangsung tertib dan khidmat. Pengamat kebijakan publik di Batam menilai pernyataan ini menunjukkan adanya upaya sebagian kader untuk menarik isu keamanan ke dalam arena politik, sesuatu yang lazim terjadi ketika partai ingin menunjukkan sikap responsif terhadap aspirasi basis pendukungnya.
Di sisi lain, Ketua DPD Gerindra Kepri, Iman Sutiawan, menegaskan bahwa partainya selama ini tidak pernah melakukan tindakan yang melanggar hukum atau memecah belah persatuan bangsa. Ia menekankan komitmen Gerindra untuk menjaga stabilitas politik dan ketertiban sosial. Namun, pernyataan paling keras muncul ketika ia menyinggung kemungkinan adanya pihak luar yang sengaja “mengobok-obok” partai.
“Jika ada pihak yang mencoba mengusik dan merusak kehormatan partai, maka sikap kami jelas: melawan,” ujar Iman, disambut tepuk tangan panjang. Ia menambahkan bahwa setiap upaya sistematis untuk memecah belah Gerindra akan ditelusuri hingga ke akar-akarnya dan dimintai pertanggungjawaban sesuai hukum yang berlaku.
Sejumlah pengamat politik Kepulauan Riau membaca pernyataan ini sebagai respons tidak langsung terhadap polemik yang muncul beberapa waktu lalu, ketika salah seorang kader Gerindra yang duduk di DPR RI diminta oleh berbagai kalangan di Kepri untuk menyampaikan permintaan maaf terbuka. Permintaan itu muncul setelah pernyataannya terkait musibah yang terjadi di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat dinilai sebagian masyarakat Kepri melecehkan rasa empati publik dan menyinggung perasaan daerah.
Menurut pengamat, reaksi keras sebagian elemen masyarakat Kepri terhadap pernyataan elit nasional tersebut memunculkan tekanan moral dan politik yang kemudian beresonansi hingga ke tingkat daerah. Dalam konteks inilah, konsolidasi Gerindra Kepri dipandang bukan sekadar respons terhadap isu lokal, tetapi juga sebagai upaya menjaga soliditas kader agar tidak terpecah oleh sentimen eksternal yang berkembang.
Pengamat menilai langkah konsolidasi ini sekaligus menjadi mekanisme kontrol internal, memastikan bahwa reaksi terhadap polemik nasional tetap berada dalam koridor kepentingan partai. Dengan mengedepankan simbol persatuan dan narasi perlawanan terhadap “pengusikan”, Gerindra Kepri berupaya mengunci barisan sekaligus mengirim pesan bahwa partai tidak goyah oleh tekanan opini publik.
Aksi konsolidasi itu ditutup dengan satu pesan yang digaungkan bersama di bawah panji burung garuda: Gerindra di Kepulauan Riau menegaskan tidak akan mundur selangkah pun dalam menjaga harkat, martabat, dan marwah partai. Bagi pengamat, pesan tersebut mencerminkan fase defensif sekaligus konsolidatif, ketika partai memilih merapatkan barisan di tengah pusaran isu nasional dan sensitivitas lokal yang saling berkelindan.
[ arf-6 ]
