sidikfokusnews.com-Pekanbaru. – Gelombang suara rakyat dari Riau kembali menggetarkan ruang publik nasional. Gerakan Anak Melayu Negeri Riau (GAMNR), sebuah wadah aspirasi mahasiswa dan masyarakat, melontarkan tuntutan keras kepada pemerintah pusat dan daerah di tengah krisis kepercayaan publik terhadap elite politik dan lemahnya penegakan hukum.
Di tengah aksi damai yang terus berlangsung di berbagai daerah, GAMNR menegaskan bahwa perjuangan ini bukan semata-mata protes sesaat, melainkan bagian dari upaya menyelamatkan martabat bangsa dan hak-hak rakyat kecil yang semakin terpinggirkan.
Tokoh muda dan Ketua GAMNR Tanjungpinang. Said Ahmad Sukry menyebut tuntutan GAMNR sebagai “cermin kegelisahan kolektif masyarakat Melayu yang sudah terlalu lama diam melihat ketidakadilan fiskal, korupsi merajalela, serta lemahnya komitmen pemerintah terhadap rakyatnya sendiri.”
Salah satu tuntutan utama GAMNR adalah percepatan pengesahan Undang-Undang Perampasan Aset. Bagi banyak pengamat hukum, keterlambatan pengesahan regulasi ini memperlihatkan lemahnya komitmen elite politik dalam memberantas korupsi yang telah menggerogoti keuangan negara selama puluhan tahun.
Dr. Winda Prasetyo, pakar hukum pidana Universitas Andalas, mengatakan bahwa tanpa UU Perampasan Aset, penegak hukum seperti KPK, Polri, dan Kejaksaan hanya akan sibuk memenjarakan pelaku, sementara harta hasil kejahatan tetap dinikmati kroni dan keluarga koruptor.
“Negara ini butuh asset recovery law. Kalau tidak, korupsi akan terus jadi ladang basah, sementara uang rakyat lenyap entah ke mana,” tegasnya.
GAMNR juga menyoroti transparansi DPR/DPRD. Selama ini, gaji, tunjangan, hingga fasilitas mewah para wakil rakyat menjadi rahasia umum yang jarang sekali diaudit secara terbuka.
Pengamat Kepulauan Riau, menyebut fenomena ini sebagai “paradoks demokrasi.”
“Bagaimana mungkin wakil rakyat bicara soal penghematan anggaran sementara fasilitasnya mewah, honor rapatnya tinggi, perjalanan dinasnya berlimpah, tapi masyarakat yang memilihnya antre BLT dan beras murah?” ujarnya tajam.
Ia menegaskan, keterbukaan informasi soal anggaran DPR/DPRD adalah kunci memulihkan kepercayaan publik.(redaksiSF)
