sidikfokusnews.com-Tanjungpinang.– Forum Peduli Ibukota (FPI) Kepulauan Riau menegaskan sikapnya terkait polemik privatisasi Kawasan Gurindam 12. Melalui rapat konsolidasi yang digelar pada Selasa, 23 September 2025, pukul 16.00 hingga 17.30 WIB, FPI Kepri memutuskan untuk menunda aksi unjuk rasa yang semula direncanakan berlangsung pada Rabu, 24 September 2025.
Keputusan penundaan ini, ditegaskan Koordinator Aksi Hajarullah Aswad, bukanlah bentuk pelemahan apalagi kemunduran dari gerakan rakyat. Penundaan dilakukan sebagai bentuk penghormatan terhadap Hari Jadi Provinsi Kepulauan Riau yang jatuh pada 24 September. Bagi masyarakat Kepri, tanggal tersebut adalah momentum sakral yang menandai lahirnya provinsi ini setelah melalui perjuangan panjang para pejuang daerah.
FPI Kepri menilai, menjaga kehormatan perjuangan para pendahulu adalah bagian yang tidak terpisahkan dari semangat perlawanan hari ini. “Kami memilih menahan diri dari aksi jalanan pada tanggal 24 September, bukan karena api perlawanan meredup, melainkan karena kami ingin menghormati para pejuang yang telah melahirkan Provinsi Kepri. Api perlawanan itu tetap menyala di dada rakyat,” tegas Hajarullah Aswad.
Meski aksi ditunda, FPI Kepri menegaskan konsistensi sikap dalam menolak kebijakan privatisasi Gurindam 12. Kawasan ikonik yang berdiri di tepi laut Tanjungpinang itu dipandang sebagai ruang publik, identitas sejarah, sekaligus simbol kebanggaan masyarakat Kepulauan Riau. Karena itu, FPI menolak keras jika Gurindam 12 diperdagangkan atau dialihkan menjadi proyek bisnis yang hanya menguntungkan segelintir elit.
Sebagai tindak lanjut, FPI Kepri mengumumkan rencana aksi besar yang akan digelar pada Rabu, 8 Oktober 2025. Aksi tersebut direncanakan berlangsung pukul 10.00 WIB di Kantor Gubernur Kepulauan Riau dengan perkiraan kekuatan massa mencapai 2.000 orang. Namun demikian, FPI Kepri menegaskan bahwa mobilisasi besar-besaran itu tidak akan dilakukan apabila sebelum tanggal tersebut Gubernur Kepulauan Riau secara resmi membatalkan kebijakan privatisasi Gurindam 12.
“Menunda aksi bukan berarti mundur. Menunda aksi adalah strategi menuju kemenangan. Kami tetap teguh, Gurindam 12 adalah milik rakyat Kepri, bukan untuk diprivatisasi,” tutup Hajarullah Aswad dalam pernyataan sikap yang dirilis FPI Kepri.
Dengan demikian, polemik Gurindam 12 masih terus bergulir. Penundaan aksi pada 24 September dipandang sebagai langkah strategis sekaligus penghormatan terhadap sejarah lahirnya Provinsi Kepri. Namun, tekanan rakyat terhadap kebijakan privatisasi Gurindam 12 diyakini akan semakin menguat hingga tuntutan utama mereka benar-benar diwujudkan.”timredaksiSF
