sidikfokusnews.com-Batam — Isu keterlibatan seorang oknum anggota DPRD Kepulauan Riau berinisial IS dalam bisnis balpres ilegal kembali menyeruak ke permukaan. Sorotan publik menguat setelah temuan lapangan menunjukkan adanya dugaan jejaring kuat yang melindungi aktivitas bongkar-muat barang bekas impor di kawasan Sagulung, Batam.
Kasus ini memanas menyusul penindakan Polresta Barelang yang mengamankan dua kontainer dan tiga lori berisi balpres ilegal. Barang-barang bekas impor tersebut diduga masuk melalui mekanisme terstruktur yang melibatkan sejumlah pihak, termasuk aktor dengan pengaruh politik. Temuan inilah yang memicu spekulasi bahwa terdapat “payung besar” yang memungkinkan bisnis ilegal tersebut berjalan cukup lama tanpa hambatan berarti.
Publik mendesak agar aparat penegak hukum bekerja lebih transparan dan profesional. Mereka menuntut agar sosok yang disebut-sebut memiliki keterkaitan dalam jaringan tersebut, tak terkecuali oknum legislatif berinisial IS, diperiksa secara terbuka. Hingga kini, media investigatif masih berupaya meminta klarifikasi dari IS, namun belum mendapatkan tanggapan resmi.
Pengamat kebijakan publik menilai bahwa dugaan keterlibatan pejabat legislatif dalam kasus balpres ilegal ini menambah panjang daftar problem integritas di lingkungan pemerintahan daerah. Menurutnya, isu ini tidak bisa dipandang sebagai kasus penyelundupan biasa, melainkan persoalan serius yang mencerminkan adanya moral hazard dalam birokrasi. “Ketika ada indikasi bahwa figur politik berada di belakang operasi ilegal, ini bukan lagi masalah teknis, tapi masalah tata kelola negara. Aparat harus memastikan bahwa hukum berjalan tanpa terpengaruh posisi, jabatan, atau kekuatan politik,” ujarnya.
Sementara itu, ahli hukum pidana menegaskan bahwa dugaan keterlibatan pejabat publik dalam aktivitas ilegal seperti balpres masuk dalam kategori tindak pidana dengan pemberatan moral. Pejabat publik, katanya, terikat pada prinsip public trust alias kepercayaan masyarakat. “Jika seorang anggota DPRD terbukti terlibat, maka itu bukan hanya pelanggaran pidana, tetapi juga pelanggaran etika berat. Proses hukum harus didorong tanpa hambatan, dan lembaga legislatif wajib mengambil sikap, mulai dari pemanggilan etik hingga rekomendasi sanksi administratif,” tegasnya.
Ia menambahkan bahwa dalam kasus penyelundupan, pembuktian sering kali bergantung pada pola hubungan, alur logistik, serta bukti transaksi. Karena itu, penyidik harus menggali apakah ada komunikasi antara pengelola lapangan dengan figur yang disebut-sebut, termasuk menelusuri jejak finansial, penggunaan fasilitas politik, atau intervensi terhadap petugas lapangan.
Pengamat ekonomi daerah mengingatkan bahwa maraknya bisnis balpres ilegal merusak ekosistem usaha dalam negeri. Barang bekas impor yang masuk secara ilegal menekan pedagang resmi, mengganggu pasar tekstil lokal, dan merugikan penerimaan negara. “Yang berbahaya adalah ketika pelaku bisnis ilegal mendapatkan perlindungan politik. Ini bisa menginjak-injak struktur ekonomi formal dan menghancurkan keadilan kompetisi,” katanya.
Sumber internal yang ikut memantau aktivitas di Sagulung menyebut bahwa pola kegiatan bongkar-muat selama ini berlangsung rapi dan terkoordinasi, seolah telah mendapat jaminan keamanan. Ia menilai bahwa skala operasi yang berhasil diamankan Polresta Barelang menunjukkan adanya struktur jaringan yang tak mungkin berjalan sendiri tanpa dukungan aktor berpengaruh.
Di tengah meningkatnya tekanan publik, aparat penegak hukum dituntut untuk mengambil langkah berani. Masyarakat menunggu penyelesaian tanpa tebang pilih, terutama karena dugaan ini menyeret nama pejabat legislatif daerah. Transparansi, integritas penyidikan, dan keberanian menindak siapa pun yang terbukti terlibat menjadi kunci meredakan kecurigaan publik.
Kasus ini kini menjadi ujian serius bagi kepolisian dan pemerintah daerah dalam menjaga kredibilitas penegakan hukum di Kepri. Ketika dugaan keterlibatan pejabat publik muncul dalam pusaran bisnis ilegal, penanganan setengah hati hanya akan memperdalam krisis kepercayaan masyarakat. Publik menanti langkah tegas, cepat, dan tuntas—hingga benar-benar jelas siapa aktor besar di balik mata rantai balpres ilegal yang selama ini menggerogoti aturan dan merusak ekosistem ekonomi daerah.
arf-6
