sidikfokusnews.com.Jakarta.– Malam 20 Agustus 2025 menjadi babak baru dalam perjalanan politik Indonesia. Immanuel Ebenezer Gerungan, Wakil Menteri Ketenagakerjaan (Wamenaker) yang akrab disapa Noel, terjaring operasi tangkap tangan (OTT) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Kabar penangkapan ini sontak mengguncang publik, terlebih karena Noel dikenal sebagai salah satu sosok kontroversial yang kerap tampil di garis depan panggung politik nasional.
Wakil Ketua KPK Fitroh Rohcahyanto membenarkan operasi senyap tersebut, meski detail perkara dan jumlah orang yang diamankan belum sepenuhnya diungkapkan. Informasi yang beredar menyebutkan antara 10 hingga 20 orang terlibat dalam OTT tersebut. Lokasi penangkapan masih dirahasiakan, sementara proses pemeriksaan intensif sedang berlangsung di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta.
Noel menjadi pejabat pertama di kabinet Prabowo Subianto yang terjerat kasus korupsi. Padahal, ia sebelumnya dikenal sebagai figur vokal yang sering menyuarakan integritas dan pembelaan terhadap buruh.
Perjalanan Politik Noel: Dari Ojol ke Istana
Lahir di Riau pada 22 Juli 1975, Noel menempuh pendidikan di Universitas Satya Negara Indonesia jurusan Ilmu Sosial. Perjalanan hidupnya penuh warna: pernah menjadi driver ojek online, lalu masuk ke panggung politik sebagai Ketua Umum Jokowi Mania (JoMan) di Pilpres 2019.
Tahun 2021, Noel dipercaya sebagai Komisaris Utama PT Mega Eltra, sebuah BUMN di bawah Kementerian BUMN. Namun, posisinya tidak bertahan lama; pada 2022 ia diberhentikan dari jabatan tersebut.
Memasuki tahun politik 2024, Noel sempat mendukung Ganjar Pranowo, tetapi kemudian berbalik arah menjadi Ketua Umum Prabowo Mania 08 dan Wakil Komandan TKN Prabowo-Gibran. Puncaknya terjadi pada Oktober 2024, ketika Presiden Prabowo Subianto mengangkat Noel sebagai Wakil Menteri Ketenagakerjaan.
Sebagai Wamenaker, Noel dikenal aktif turun ke lapangan. Ia memediasi kasus penahanan ijazah karyawan di Surabaya, Pekanbaru, Jakarta, dan Tangerang. Langkah-langkah itu melahirkan surat edaran Kemnaker yang melarang perusahaan menahan ijazah pekerja.
Karier Noel yang melesat cepat kini berbalik drastis. Dari sosok yang dielu-elukan sebagai “tukang dobrak” kebijakan, ia kini menghadapi proses hukum yang berpotensi menghentikan langkah politiknya.
Pengamat politik dari Universitas Paramadina, Dr. Hermawan Suryono, menilai kasus Noel menunjukkan bahwa komitmen antikorupsi di lingkar kekuasaan masih rapuh.
“Ini bukan sekadar kasus personal, tapi juga ujian integritas bagi pemerintahan Prabowo-Gibran. Penegakan hukum harus berjalan tanpa pandang bulu, meski melibatkan pejabat tinggi,” ujarnya.
Sementara pengamat hukum pidana Universitas Indonesia, Dr. Andi Prasetyo, menegaskan bahwa OTT KPK biasanya berbasis bukti awal yang kuat.
“Dalam setiap OTT, KPK tidak mungkin bergerak tanpa bukti permulaan. Proses ini akan mengarah pada pengungkapan skema korupsi yang lebih besar jika ada keterlibatan pihak lain,” jelasnya.
Penangkapan Noel memicu gelombang reaksi di media sosial. Banyak warganet yang mengungkit perjalanan politik Noel yang penuh lompatan, dari relawan Jokowi, komisaris BUMN, aktivis buruh, hingga pejabat di pemerintahan Prabowo. Kini, namanya masuk dalam daftar panjang pejabat yang harus berurusan dengan KPK.
Bagi pemerintah, kasus ini menambah tekanan untuk memastikan bahwa program pemberantasan korupsi tetap berjalan konsisten di tengah sorotan publik. Sebab, Noel bukan hanya pejabat biasa; ia simbol relawan politik yang berhasil menembus lingkar kekuasaan, namun akhirnya tumbang oleh jerat hukum yang dulu sering ia kritik.”(timredaksiSF)
