sidikfokusnews.com-Tanjungpinang.– Polemik pengelolaan Taman Gurindam 12 terus bergulir. Rabu, 24 September 2025, rombongan DPRD Provinsi Kepulauan Riau bersama Aliansi Gerakan Bersama Rakyat Kepri (GEBER-KEPRI) melakukan inspeksi mendadak (sidak) ke kawasan tersebut. Agenda ini digelar menyusul kabar rencana pelelangan aset Gurindam 12 kepada pihak ketiga yang menuai kritik tajam dari publik.
Dalam tinjauan lapangan, rombongan tidak hanya melihat kondisi fisik kawasan Gurindam 12, tetapi juga berdialog dengan pelaku UMKM yang beraktivitas di area Tunjuk Langit. Mayoritas pedagang menyampaikan keresahan mereka, terutama terkait isu penutupan akses, potensi penggusuran, hingga ketidakjelasan arah kebijakan pemerintah provinsi.
Ketegangan sempat terjadi ketika salah seorang anggota DPRD dapil Tanjungpinang berdebat dengan perwakilan GEBER-KEPRI mengenai dasar hukum rencana lelang. Suasana memanas beberapa menit, namun berhasil diredam setelah kedua pihak sepakat melanjutkan sidak dengan tertib.
Bagi pelaku UMKM, sidak ini dianggap sebagai momentum krusial. Mereka menegaskan bahwa Gurindam 12 bukan sekadar aset fisik pemerintah, melainkan ruang hidup yang menopang ekonomi rakyat kecil. “Kalau kawasan ini diserahkan ke pihak swasta, kami mau usaha di mana lagi? Ini soal perut, bukan sekadar bisnis,” ujar salah seorang pedagang dengan nada tegas.
Menurut catatan tata ruang, Gurindam 12 semula dirancang sebagai ruang terbuka publik dengan fungsi sosial, rekreasi, dan ekonomi kerakyatan. Namun, beberapa tahun terakhir muncul rencana menjadikannya Central Business District (CBD) dan melelang pengelolaan kepada investor. Hal inilah yang memicu penolakan luas dari kelompok masyarakat sipil.
Ketua DPRD Kepri yang ikut dalam rombongan menegaskan bahwa lembaganya akan memprioritaskan kepentingan rakyat kecil. “Kami tidak akan membiarkan Gurindam 12 dilelang sembarangan. DPRD akan memastikan setiap keputusan berpihak kepada rakyat, khususnya pelaku UMKM yang menggantungkan hidupnya di kawasan ini. Aspirasi yang kami dengar hari ini akan kami bawa ke rapat resmi bersama pemerintah provinsi,” ujarnya.
Pengamat kebijakan publik dari Universitas Maritim Raja Ali Haji menilai sidak ini menunjukkan adanya “krisis kepercayaan” antara rakyat dengan pemerintah daerah. Menurutnya, polemik Gurindam 12 memperlihatkan lemahnya transparansi dalam tata kelola aset negara. “Jika proses perencanaan dan pengelolaan aset dilakukan tertutup, tanpa partisipasi warga, maka yang muncul adalah resistensi. Ini bisa menciptakan konflik sosial yang lebih besar,” ungkapnya.
GEBER-KEPRI sendiri menegaskan pihaknya akan terus mengawal isu ini hingga ada jaminan resmi bahwa Gurindam 12 tidak dialihkan ke pihak ketiga tanpa keterlibatan publik. Mereka juga mendesak DPRD agar konsisten berdiri di sisi rakyat, bukan hanya mengeluarkan pernyataan normatif.
Sidak DPRD dan GEBER-KEPRI di Gurindam 12 menjadi babak baru dalam tarik-menarik kepentingan antara pemerintah, investor, dan rakyat kecil. Pertanyaan utamanya kini adalah: apakah hasil sidak ini akan ditindaklanjuti dengan kebijakan yang berpihak pada UMKM, atau sekadar menjadi panggung politik sesaat?”timredaksiSF
