sidikfokusnews.com – Batam – Anggota DPRD Provinsi Kepulauan Riau, Wahyu Wahyudin, menyatakan akan turun langsung ke lapangan untuk memantau penggunaan LPG dalam pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG). Langkah ini dilakukan menyusul adanya perhatian publik terkait dugaan pemanfaatan LPG tabung 3 kilogram bersubsidi dalam operasional dapur program tersebut.
Hal itu disampaikan Wahyu Wahyudin kepada wartawan sidikfokusnews.com dalam perbincangan pada Rabu, 4 Februari 2026, sekitar pukul 10.00 WIB. Ia menegaskan bahwa pemantauan lapangan penting dilakukan guna memastikan pelaksanaan program berjalan sesuai ketentuan serta tidak melanggar aturan subsidi energi yang telah ditetapkan pemerintah.
Menurut Wahyu, LPG 3 kilogram merupakan energi bersubsidi yang diperuntukkan bagi rumah tangga kurang mampu dan pelaku usaha mikro. Oleh karena itu, penggunaan tabung gas subsidi untuk kegiatan berskala besar seperti MBG perlu mendapat pengawasan serius agar tidak menggeser hak masyarakat kecil yang selama ini bergantung pada subsidi tersebut.
Ia mengungkapkan, di sejumlah wilayah masih kerap ditemukan kelangkaan LPG 3 kilogram yang berdampak langsung pada kehidupan masyarakat. Jika program MBG turut menggunakan LPG bersubsidi dalam jumlah besar tanpa pengaturan yang jelas, dikhawatirkan akan memperparah kondisi distribusi dan menimbulkan keresahan di tengah warga.
Meski memberikan perhatian serius terhadap persoalan tersebut, Wahyu Wahyudin menegaskan bahwa dirinya tetap mendukung penuh Program Makan Bergizi Gratis sebagai upaya strategis pemerintah dalam meningkatkan kualitas gizi anak-anak dan membangun sumber daya manusia yang unggul. Namun, ia menilai keberhasilan program nasional harus sejalan dengan tata kelola yang baik, transparan, dan patuh terhadap regulasi.
Dengan turun langsung ke lapangan, Wahyu berharap dapat memperoleh gambaran faktual terkait penggunaan energi di dapur-dapur MBG. Hasil pemantauan tersebut nantinya akan menjadi bahan evaluasi dan rekomendasi kepada pemerintah daerah maupun pihak terkait agar penggunaan LPG non-subsidi atau alternatif energi lain dapat dipertimbangkan secara serius.
Selain itu, ia juga mendorong pemerintah pusat untuk segera menerbitkan petunjuk teknis yang lebih rinci terkait operasional MBG, khususnya dalam penggunaan sumber energi. Kejelasan regulasi dinilai penting agar pelaksanaan program tidak menimbulkan polemik serta tetap menjunjung prinsip keadilan dan akuntabilitas.
Perhatian DPRD Kepri terhadap isu ini menunjukkan komitmen pengawasan terhadap kebijakan publik agar manfaat Program Makan Bergizi Gratis benar-benar dirasakan masyarakat tanpa menimbulkan dampak negatif bagi kelompok yang selama ini menjadi sasaran utama subsidi energi.
(Nursalim Turatea)
