sidikfokusnews.com. JAKARTA — Eskalasi konflik bersenjata di kawasan Timur Tengah yang memasuki fase kritis memicu gelombang keprihatinan global. Serangan rudal dan drone yang dilaporkan melibatkan Iran serta respons militer dari Israel dinilai memperluas ketegangan regional, terlebih dengan dinamika geopolitik yang turut menyeret kepentingan Amerika Serikat di sejumlah titik strategis kawasan.
Di tengah situasi tersebut, pakar hukum internasional Prof. Dr. Sutan Nasomal SH MH PhD menyerukan agar Prabowo Subianto selaku Presiden Republik Indonesia mengambil inisiatif diplomatik yang lebih tegas untuk mendorong pengakuan kemerdekaan Palestina sebagai bagian dari strategi menghentikan konflik dan mencegah krisis global yang lebih luas.
Dalam keterangannya di Jakarta, Prof. Sutan menegaskan bahwa prinsip kemerdekaan merupakan hak segala bangsa dan penjajahan harus dihapuskan sebagaimana termaktub dalam Pembukaan UUD 1945. Ia menilai, amanat konstitusi tersebut menempatkan Indonesia pada posisi moral dan historis untuk konsisten memperjuangkan kemerdekaan Palestina melalui jalur diplomasi internasional yang aktif dan terukur.
“Indonesia memiliki legitimasi moral dan konstitusional untuk menyuarakan penghentian perang serta mendesak pengakuan kemerdekaan Palestina. Ini bukan sekadar isu politik luar negeri, melainkan amanah ideologis bangsa,” ujarnya.
Pandangan serupa disampaikan sejumlah analis strategi dan hubungan internasional. Pengamat geopolitik dari kalangan akademisi menilai bahwa konflik yang terus bereskalasi berpotensi menciptakan efek domino di kawasan Eropa dan Amerika apabila tidak segera diintervensi melalui diplomasi multilateral yang kuat. Dalam konteks ini, peran Perserikatan Bangsa-Bangsa dianggap krusial, namun efektivitasnya sangat bergantung pada keberanian negara-negara berpengaruh untuk mendorong resolusi damai yang konkret.
Seorang analis pertahanan menyebut bahwa Indonesia, sebagai negara dengan populasi Muslim terbesar dan tradisi politik luar negeri bebas aktif, memiliki modal diplomatik untuk menjadi penyeimbang di tengah polarisasi global. Menurutnya, kepemimpinan Presiden Prabowo berpotensi membuka ruang dialog yang lebih sejuk di forum internasional, terutama apabila dikombinasikan dengan pendekatan humaniter dan diplomasi energi.
Selain aspek kemanusiaan, para ahli strategi juga mengingatkan dampak langsung konflik terhadap ketahanan energi dan stabilitas ekonomi Indonesia. Timur Tengah merupakan salah satu pusat distribusi energi dunia. Gangguan berkepanjangan di kawasan tersebut dapat memicu lonjakan harga minyak, tekanan terhadap neraca perdagangan, serta risiko inflasi domestik. Oleh karena itu, pemerintah dinilai perlu mempercepat diversifikasi sumber energi dan memperkuat kerja sama alternatif sebagai langkah mitigasi.
Dalam perspektif hukum internasional, Prof. Sutan menekankan pentingnya konsistensi sikap Indonesia dalam mendukung kemerdekaan Palestina secara tegas namun tetap mengedepankan prinsip dialog. Ia menilai keberanian moral dalam diplomasi merupakan fondasi bagi perdamaian jangka panjang, sekalipun sikap tersebut berpotensi tidak selaras dengan kepentingan negara adidaya tertentu.
Para pengamat juga mengingatkan bahaya eskalasi yang melibatkan persenjataan strategis. Ancaman penggunaan senjata berdaya hancur tinggi, jika tidak dikendalikan, dapat memperluas konflik menjadi krisis global yang tak terprediksi. “Negosiasi tidak boleh menunggu sampai titik kehancuran. Diplomasi harus bergerak sebelum situasi mencapai fase irreversibel,” ujar seorang pakar studi keamanan internasional.
Di sisi lain, pendekatan diplomatik Indonesia dinilai perlu tetap mempertimbangkan kepentingan nasional secara komprehensif. Hubungan bilateral, stabilitas kawasan Asia Tenggara, serta posisi Indonesia di forum global harus dikelola dengan keseimbangan antara idealisme konstitusional dan realitas geopolitik.
Prof. Sutan menutup pernyataannya dengan ajakan kepada seluruh elemen masyarakat untuk mendukung langkah diplomasi pemerintah dalam mendorong perdamaian global. Ia mengingatkan bahwa korban sipil selalu menjadi pihak yang paling menderita akibat keputusan politik dan militer para pemimpin negara yang berseteru.
“Kita berharap Indonesia hadir sebagai suara nurani dunia. Perdamaian bukan hanya kepentingan satu bangsa, melainkan kepentingan umat manusia,” pungkasnya.
arf-6
