Breaking News
Aksi 25 Agustus: Desakan Hentikan Peredaran Rokok Non-Cukai dan Bongkar Dugaan Korupsi di FTZ Batam Pakaro, dan Jawara Presiden Prabowo Aliansi Geber dan Getuk Kepri Siap Seret Pabrik Rokok Non-Cukai Batam ke Mabes Polri: Dugaan Grand Corruption Menguat Kasus Pemalsuan Dokumen Lahan di Kepri: Enam Tersangka Dilimpahkan, Ahli Dorong Penegakan Hukum Lebih Tegas Perbincangan di Grup WhatsApp PMB Batam Menghangat, Dari Syukur Makan Siang hingga Polemik Kata Penjilat
Indeks
banner 728x250

Uncategorized

Aksi 25 Agustus: Desakan Hentikan Peredaran Rokok Non-Cukai dan Bongkar Dugaan Korupsi di FTZ Batam
Pakaro, dan Jawara Presiden Prabowo
Aliansi Geber dan Getuk Kepri Siap Seret Pabrik Rokok Non-Cukai Batam ke Mabes Polri: Dugaan Grand Corruption Menguat
Kasus Pemalsuan Dokumen Lahan di Kepri: Enam Tersangka Dilimpahkan, Ahli Dorong Penegakan Hukum Lebih Tegas
Perbincangan di Grup WhatsApp PMB Batam Menghangat, Dari Syukur Makan Siang hingga Polemik Kata Penjilat
Siswa SIP Ankatan 54 Gelombang 2 Polda Kepri Gelar Bakti Sosial di Batam dan Tanjungpinang
Pelantikan Direksi–Komisaris PT Energi Kepri: Antara Harapan Besar dan Tanda Tanya Kesiapan
Pelantikan Direksi–Komisaris PT Energi Kepri: Antara Harapan Besar dan Tanda Tanya Kesiapan sidikfokusnews.com-Tanjungpinang.— Gubernur Kepulauan Riau, H. Ansar Ahmad, resmi melantik jajaran Direksi dan Komisaris dua Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) yakni PT Energi Kepri (Perseroda) dan PT Pembangunan Kepri (Perseroda) di Gedung Daerah, Rabu (20/8/2025) malam. Berikut nama-nama pejabat yang dilantik: PT Energi Kepri (Perseroda): Dr. Aries Fhariandi, S.Sos., M.Si – Komisaris Juanda, S.Mn., M.M – Komisaris Sri Yunihastuti, S.T., M.M – Direktur Utama Ir. Fauzun Atabiq – Direktur Operasional Afrizal Berry – Direktur Umum/Keuangan PT Pembangunan Kepri (Perseroda): Hendri Kurniadi, S.STP., M.Si – Komisaris Dalam sambutannya, Ansar menekankan peran strategis BUMD sebagai instrumen pembangunan ekonomi daerah sekaligus motor penggerak pertumbuhan. “Kalau dikelola inovatif, hasilnya akan langsung dirasakan masyarakat Kepri. BUMD juga harus memberi kontribusi nyata pada Pendapatan Asli Daerah (PAD),” tegasnya. Namun, di balik seremoni pelantikan ini, muncul sejumlah pertanyaan mendasar terkait kelembagaan maupun kapasitas figur-figur yang duduk di kursi strategis. Chaidarrahmat, mengingatkan bahwa pembentukan PT Energi Kepri memiliki tujuan utama yang sangat spesifik, yakni untuk mengelola hak Participating Interest (PI) 10% migas di wilayah kerja (WK) yang berada di perairan Kepri. “Ini bukan BUMD biasa. Ia dibentuk sebagai vehicle khusus agar daerah bisa menerima manfaat langsung dari PI 10% hasil divestasi kontraktor migas yang beroperasi di Kepri. Tujuan primernya jelas: mengelola hak PI, sementara tujuan sekundernya baru disiapkan ke depan untuk merambah bisnis sektor hilir migas,” jelasnya. Namun menurutnya, sejak April 2025 lalu, PT Pembangunan Kepri selaku holding telah menandatangani pengalihan PI 10% Northwest Natuna (PT PK NWN) dari operator Prima Energy Northwest Natuna Pte. Ltd. (PENN). Proses ini sudah berjalan lebih dari empat bulan, melewati tenggat 60 hari yang diberikan SKK Migas untuk mengajukan kualifikasi teknis. “Artinya, Kepri sudah terlambat dalam mengimplementasikan hak PI itu. Sekalipun ada perpanjangan waktu hingga April 2026, pertanyaannya: apakah PT Energi Kepri mampu memenuhi persyaratan teknis dalam tempo singkat ini? Kalau gagal, peluang emas itu bisa hilang,” katanya. Chaidarrahmat menambahkan, opsi lain adalah mengejar hak PI di blok migas lain di Natuna–Anambas. Namun, ia mempertanyakan kepastian dan potensi ekonominya dibandingkan Northwest Natuna yang sudah ada di depan mata. Figur-figur Baru, Apakah Tepat Sasaran? Selain masalah kelembagaan, sorotan juga tertuju pada figur-figur yang baru dilantik. Menurut sejumlah pengamat, mayoritas tidak memiliki latar belakang profesional di sektor migas maupun rekam jejak sebagai pebisnis kelas korporasi energi. “Memang sudah dilakukan fit and proper test, tapi itu tidak otomatis menjamin kapasitas manajerial mereka mumpuni untuk menghadapi kompleksitas bisnis migas. Padahal, industri ini sangat padat modal, berisiko tinggi, dan penuh regulasi teknis,” ujar Chaidarrahmat. Ia menilai tantangan ke depan bukan sekadar menjaga operasional perusahaan, melainkan membuktikan bahwa BUMD ini bisa menghasilkan dividen signifikan untuk mendukung PAD Kepri. Hal ini menjadi penting di tengah kondisi APBD yang tengah mengalami defisit dan kesulitan menjaga kapasitas fiskal. “Kalau manajemen BUMD hanya diisi figur-figur yang minim pengalaman teknis, dikhawatirkan perusahaan ini malah menjadi beban, bukan instrumen solusi fiskal. Padahal, ekspektasi publik adalah PT Energi Kepri bisa memberi nilai tambah nyata untuk daerah,” tambahnya. Keberadaan PT Energi Kepri ibarat dua sisi mata uang. Di satu sisi, ia membawa harapan besar: menjadi pintu masuk bagi Kepri mengelola langsung kekayaan migas di lautnya sendiri. Tetapi di sisi lain, ada tanda tanya besar soal keterlambatan prosedural, kesiapan teknis, dan kapasitas sumber daya manusia yang akan mengelolanya. “Kalau tidak segera dibenahi, risiko kehilangan momentum sangat nyata. Padahal ini menyangkut masa depan fiskal Kepri, kemandirian energi, dan kesejahteraan masyarakat,” pungkas Chaidarrahmat.”(arf-6)
Batam, Uncategorized  

Raga Terkerangkeng Maman A Majid Binfas

  Jangan merasa masih jua berjaya bila raga sukmamu telah terpenjara bergulung bah kepompong Kini…

Menitip Kisah kepada Sosok Penjaga Peradaban”
GEBER KEPRI Nyatakan Siap Turun ke Jalan: Desak Kejari Tanjungpinang Transparan Tangani Kasus Mafia Tanah
banner 400x130
Penindakan Keimigrasian Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Batam Periode Mei–Juni 2025 Batam, sidikfokusnews.com – 10 Juni 2025 — Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Batam kembali menegaskan komitmennya dalam menegakkan hukum keimigrasian dengan mendeportasi 16 (enam belas) Warga Negara Asing (WNA) asal Myanmar pada tanggal 22 Mei 2025. Deportasi dilakukan karena yang bersangkutan terbukti melanggar ketentuan izin tinggal di wilayah Indonesia. WNA tersebut diamankan dalam kegiatan operasi pengawasan keimigrasian yang rutin dilaksanakan oleh Bidang Intelijen dan Penindakan Keimigrasian (Inteldakim) Kantor Imigrasi Batam. Berdasarkan hasil pemeriksaan diketahui bahwa Warga Negara Myanmar tersebut telah melampaui masa Izin Tinggal di Indonesia. Mereka merupakan pekerja dari Singapura yang telah habis Izin Kerjanya di Singapura lalu tinggal sementara di Kota Batam sembari menunggu Izin Kerja mereka terbit kembali. Kemudian pada hari Sabtu tanggal 17 Mei 2025, Imigrasi Batam melakukan deportasi terhadap 2 WNA Tiongkok berinisial WS dan GY yang diduga melakukan penyalahgunaan izin tinggal, di mana yang bersangkutan datang menggunakan Visa Kunjungan, tetapi ternyata bekerja di lokasi proyek pembangunan jembatan di Kabil, Batam. Proses deportasi dilakukan melalui Bandara Internasional Hang Nadim Batam menuju Bandara Soekarno-Hatta, kemudian dilanjutkan penerbangan internasional ke negara asal. Selain dideportasi, WNA tersebut juga dikenakan penangkalan untuk tidak dapat kembali ke Indonesia dalam jangka waktu tertentu sesuai ketentuan yang berlaku. Pada tanggal 3 Juni 2025, Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kantor Imigrasi Batam menyerahkan 3 (tiga) tersangka WN Bangladesh berinisial F, SM, dan S beserta Barang Bukti terkait Tindak Pidana Keimigrasian. Berdasarkan hasil pemeriksaan ketiga WN Bangladesh tersebut masuk ke wilayah Indonesia tidak melalui Tempat Pemeriksaan Imigrasi melainkan melalui jalur ilegal sehingga diduga melanggar Pasal 113 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian dengan ancaman hukuman pidana penjara 1 (satu) tahun dan/atau denda sebesar Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah). Kepala Bidang Intelijen dan Penindakan Keimigrasian, Kantor Imigrasi Batam, Jefrico Daud Martua menyampaikan bahwa tindakan ini merupakan bentuk ketegasan dalam penegakan hukum keimigrasian. “Kami tidak akan mentolerir pelanggaran izin tinggal oleh warga negara asing. Seluruh WNA yang berada di wilayah Indonesia wajib mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku,” tegasnya. Imigrasi Batam juga mengimbau masyarakat agar turut serta melaporkan keberadaan WNA yang mencurigakan melalui media sosial resmi kantor imigrasi dan nomor 082180889887. (Nursalim Turatea).
Uncategorized  

Penindakan Keimigrasian Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Batam Periode Mei–Juni 2025 Batam, sidikfokusnews.com – 10 Juni 2025 — Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Batam kembali menegaskan komitmennya dalam menegakkan hukum keimigrasian dengan mendeportasi 16 (enam belas) Warga Negara Asing (WNA) asal Myanmar pada tanggal 22 Mei 2025. Deportasi dilakukan karena yang bersangkutan terbukti melanggar ketentuan izin tinggal di wilayah Indonesia. WNA tersebut diamankan dalam kegiatan operasi pengawasan keimigrasian yang rutin dilaksanakan oleh Bidang Intelijen dan Penindakan Keimigrasian (Inteldakim) Kantor Imigrasi Batam. Berdasarkan hasil pemeriksaan diketahui bahwa Warga Negara Myanmar tersebut telah melampaui masa Izin Tinggal di Indonesia. Mereka merupakan pekerja dari Singapura yang telah habis Izin Kerjanya di Singapura lalu tinggal sementara di Kota Batam sembari menunggu Izin Kerja mereka terbit kembali. Kemudian pada hari Sabtu tanggal 17 Mei 2025, Imigrasi Batam melakukan deportasi terhadap 2 WNA Tiongkok berinisial WS dan GY yang diduga melakukan penyalahgunaan izin tinggal, di mana yang bersangkutan datang menggunakan Visa Kunjungan, tetapi ternyata bekerja di lokasi proyek pembangunan jembatan di Kabil, Batam. Proses deportasi dilakukan melalui Bandara Internasional Hang Nadim Batam menuju Bandara Soekarno-Hatta, kemudian dilanjutkan penerbangan internasional ke negara asal. Selain dideportasi, WNA tersebut juga dikenakan penangkalan untuk tidak dapat kembali ke Indonesia dalam jangka waktu tertentu sesuai ketentuan yang berlaku. Pada tanggal 3 Juni 2025, Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kantor Imigrasi Batam menyerahkan 3 (tiga) tersangka WN Bangladesh berinisial F, SM, dan S beserta Barang Bukti terkait Tindak Pidana Keimigrasian. Berdasarkan hasil pemeriksaan ketiga WN Bangladesh tersebut masuk ke wilayah Indonesia tidak melalui Tempat Pemeriksaan Imigrasi melainkan melalui jalur ilegal sehingga diduga melanggar Pasal 113 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian dengan ancaman hukuman pidana penjara 1 (satu) tahun dan/atau denda sebesar Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah). Kepala Bidang Intelijen dan Penindakan Keimigrasian, Kantor Imigrasi Batam, Jefrico Daud Martua menyampaikan bahwa tindakan ini merupakan bentuk ketegasan dalam penegakan hukum keimigrasian. “Kami tidak akan mentolerir pelanggaran izin tinggal oleh warga negara asing. Seluruh WNA yang berada di wilayah Indonesia wajib mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku,” tegasnya. Imigrasi Batam juga mengimbau masyarakat agar turut serta melaporkan keberadaan WNA yang mencurigakan melalui media sosial resmi kantor imigrasi dan nomor 082180889887. (Nursalim Turatea).

sidikfokusnews.com

  Batam, sidikfokusnews.com – 10 Juni 2025 — Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Batam…

Tidak Ada Postingan Lagi.

Tidak ada lagi halaman untuk dimuat.