sidikfokusnews.com- Kabupaten Anambas .-Rencana pembangunan pelabuhan khusus kapal yacht di Kepulauan Anambas kian menjadi sorotan publik dan kalangan profesional maritim. Langkah ini dinilai sebagai upaya strategis yang mampu mengubah wajah pariwisata bahari daerah tersebut sekaligus membuka babak baru dalam pengelolaan ekonomi berbasis pariwisata berkelanjutan.
Para ahli pariwisata menilai, pembangunan pelabuhan yacht berstandar internasional merupakan sinyal bahwa Anambas mulai memposisikan diri sejajar dengan destinasi maritim unggulan di Asia Pasifik. Infrastruktur semacam ini dianggap penting untuk menarik wisatawan kelas premium yang dikenal memiliki tingkat belanja tinggi dan kecenderungan menetap lebih lama. Selain meningkatkan citra daerah sebagai destinasi eksklusif, pelabuhan tersebut juga diharapkan mendorong tumbuhnya industri pendukung seperti hotel, restoran, pusat kuliner laut, hingga jasa perawatan kapal dan pengisian bahan bakar.
Dari perspektif kebijakan publik, penerapan sistem layanan terpadu QICP (Quarantine, Immigration, Customs, and Port) menjadi salah satu keunggulan yang patut diapresiasi. Melalui sistem ini, seluruh proses administrasi kapal asing dapat diselesaikan di satu titik layanan, tanpa perlu berpindah-pindah kantor. Kemudahan tersebut dinilai akan menciptakan pengalaman berlayar yang efisien, aman, dan profesional—setara dengan fasilitas pelabuhan di Phuket, Langkawi, maupun Darwin. Efisiensi ini diyakini mampu meningkatkan daya saing Anambas dalam menarik arus wisatawan global yang menjadikan jalur maritim sebagai gaya hidup sekaligus pilihan wisata.
Namun, di tengah antusiasme itu, suara kehati-hatian juga muncul dari tokoh masyarakat setempat. Mereka berharap rencana ini tidak berhenti pada tataran wacana semata, mengingat isu pembangunan pelabuhan serupa telah beberapa kali mencuat tanpa realisasi nyata. Menurut mereka, potensi yang dimiliki Anambas terlalu besar untuk sekadar dijadikan narasi promosi. Saat ini, banyak kapal pesiar dan yacht dari Singapura, Malaysia, hingga Eropa kerap melintasi perairan Anambas, tetapi belum memiliki fasilitas sandar yang aman dan nyaman. Jika pelabuhan khusus ini benar-benar terealisasi, perputaran ekonomi lokal akan meningkat secara alami—dari sektor perdagangan, pariwisata, hingga lapangan kerja baru bagi masyarakat pesisir.
Pemerhati ekonomi daerah turut mengingatkan pentingnya memastikan pembangunan dilakukan secara berkelanjutan dan inklusif. Proyek ini, menurut mereka, harus melibatkan pelaku UMKM, nelayan, serta komunitas lokal dalam rantai ekonomi baru yang tercipta. Pendekatan semacam ini diyakini dapat menjamin agar manfaat pembangunan tidak berhenti pada infrastruktur fisik semata, tetapi menjadi sumber kesejahteraan kolektif bagi warga Anambas.
Keberhasilan proyek ini bergantung pada perencanaan matang, transparansi investasi, dan komitmen pemerintah daerah dalam menjaga arah pembangunan tetap berpihak kepada masyarakat. Dengan pengelolaan yang profesional, Anambas memiliki peluang besar untuk menegaskan diri sebagai destinasi bahari kelas dunia.
Seorang tokoh masyarakat menutup pernyataannya dengan kalimat sederhana namun bermakna, “Yang penting bukan lagi cerita, tapi pembuktian. Kalau pelabuhan ini jadi, Anambas akan benar-benar berlayar menuju masa depan yang lebih sejahtera.”arf-6
Berita Terkait
“Anambas–Natuna Diperas Pusat: Migas Melimpah, Rakyat Tetap Miskin – Saatnya Daerah Lawan Ketidakadilan Fiskal!” sidikfokusnews.com-Anambas.– Ironi pembangunan kembali menyeruak di dua daerah perbatasan kaya migas, Kabupaten Kepulauan Anambas, Provinsi Kepulauan Riau. Di tengah derasnya aliran minyak dan gas bumi dari perut bumi ke kas negara, kedua daerah ini justru tetap menjadi penonton, jauh dari kemakmuran yang dijanjikan. “Anambas adalah penghasil migas terbesar di Kepulauan Riau, tapi lihat kondisi rakyatnya. Infrastruktur tertinggal, kemiskinan masih tinggi, sementara pejabat pusat dan oligarki hidup kaya raya dari hasil bumi daerah,” tegas Muhamad Basyir, tokoh masyarakat yang vokal memperjuangkan keadilan fiskal bagi daerah penghasil migas. DBH Migas Naik, Tapi Masih Jauh dari Keadilan Data resmi menunjukkan, pembagian Dana Bagi Hasil (DBH) Migas untuk Kabupaten Kepulauan Anambas meningkat signifikan: Rp 30,7 miliar (2021), Rp 75,2 miliar (2022), hingga Rp 100,5 miliar (2023). Kabupaten Natuna mendapat porsi lebih besar karena menjadi wilayah penghasil utama. Namun, angka-angka itu belum mampu menghapus ketimpangan struktural antara pusat dan daerah. “Kita hanya diberi 15 persen. Itu pun hitungannya gelap, data lifting migas tidak transparan. Bagaimana mau bicara keadilan kalau dasar perhitungannya saja tidak jelas?” kata Rinaldy, Kepala Badan Keuangan Daerah Kepulauan Anambas. Menurutnya, pemerintah pusat harus membuka seluruh data lifting minyak dan gas sebagai dasar perhitungan DBH. Tanpa transparansi, daerah penghasil hanya akan terus menerima remah dari meja makan pusat. Aspek Hukum: UU Migas Dinilai Masih Sentralistik Undang-Undang Migas No. 22 Tahun 2001 memang menegaskan bahwa migas adalah kekayaan nasional yang dikuasai negara. Namun, regulasi ini dinilai masih menyisakan celah ketidakadilan bagi daerah. Prof. Dr. Nurhayati Lubis, pakar hukum tata negara Universitas Andalas, menjelaskan: “UU Migas tidak secara spesifik mengatur pengelolaan sumur migas di atas 12 mil. Semua masih bersifat sentralistik. Padahal, Pasal 18B UUD 1945 memberi ruang bagi daerah dengan karakteristik khusus untuk mengelola sumber daya alamnya secara lebih adil.” Ia menambahkan, peraturan turunan harus segera direvisi agar daerah penghasil migas memperoleh porsi yang layak, bukan hanya sekadar ‘diberi’ pusat secara sepihak. Belajar dari Aceh dan Papua: Daerah Harus Bersatu Kesenjangan fiskal seperti ini bukan hal baru. Aceh dan Papua dulu mengalami hal serupa, hingga akhirnya status Otonomi Khusus diberikan setelah perjuangan panjang para tokoh daerah, kepala daerah, DPRD, dan masyarakat sipil yang bersatu menekan pemerintah pusat. “Anambas harus belajar dari sana. Jangan hanya ribut di grup WhatsApp. Bawa data, bawa tokoh masyarakat, DPRD, kepala daerah, dan langsung audensi dengan pemerintah pusat dan SKK Migas di Jakarta,” ujar Hamdan, tokoh Muda Anambas. Ia menegaskan, perjuangan ini tidak bisa hanya berhenti di wacana. Harus ada roadmap politik yang jelas, dengan dukungan rakyat, agar pemerintah pusat tidak bisa lagi menutup mata. Ekonomi Politik Migas: Siapa yang Diuntungkan? Ekonom energi Dr. Farid Anwar menyebut fenomena ini sebagai local resource curse. “Daerah kaya sumber daya, tapi miskin kuasa. Nilai tambah ekonomi dan fiskal disedot pusat, oligarki tambang, dan korporasi besar. Sementara daerah penghasil hanya menanggung dampak sosial dan ekologisnya,” ujarnya. Ia mengingatkan, tanpa reformasi kebijakan fiskal, daerah penghasil akan tetap terjebak dalam lingkaran kemiskinan struktural. “Kesejahteraan rakyat tidak boleh hanya menjadi retorika. DBH Migas harus benar-benar berpihak ke daerah penghasil.” Seruan perubahan kini menggema di Anambas dan Natuna Para tokoh menilai, momentum pengesahan RUU Penyitaan Aset dan revisi kebijakan fiskal harus dimanfaatkan untuk menuntut revisi alokasi DBH Migas dan transparansi penuh data lifting migas. “Kita tidak bicara makar. Ini soal keadilan. Hasil bumi daerah jangan terus diperas pusat tanpa imbal balik yang adil. Kalau Aceh dan Papua bisa, Anambas–Natuna juga harus bisa!” tegas Muhamad Basyir. Gerakan ini diharapkan tidak hanya menggugah pemerintah pusat, tetapi juga membangkitkan kesadaran kolektif masyarakat daerah bahwa hak-hak mereka tidak boleh lagi diabaikan.”(redaksiSF)
Post Views: 61
