sidikfokusnews.com. Tanjungpinang — Pergantian kepemimpinan di lingkungan keimigrasian Kepulauan Riau tidak sekadar menjadi agenda seremonial, melainkan juga momentum konsolidasi arah kebijakan pelayanan publik di wilayah strategis perbatasan. Hal tersebut tercermin dalam kunjungan silaturahmi Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Imigrasi Kepulauan Riau yang baru, Guntur Sahat Hamonangan, kepada tokoh masyarakat Kepri, Huzrin Hood, pada Jumat (17/4/2026).
Pertemuan yang berlangsung dalam suasana hangat dan penuh nuansa kekeluargaan itu bukan sekadar temu formal. Keduanya diketahui memiliki kedekatan personal yang telah terjalin sejak lama, bahkan sejak masa kecil ketika sama-sama tinggal di Tanjung Balai Karimun.
Di balik suasana santai, pertemuan ini memuat substansi penting: evaluasi dan proyeksi pelayanan keimigrasian di Kepulauan Riau sebagai salah satu gerbang utama Indonesia di kawasan Asia Tenggara.
Dalam diskusi tersebut, Huzrin Hood memberikan apresiasi terhadap transformasi pelayanan Imigrasi dalam beberapa tahun terakhir. Ia menyoroti kemajuan signifikan, khususnya dalam layanan paspor, yang dinilai semakin efisien dan transparan.
Salah satu inovasi yang mendapat perhatian adalah aplikasi M-Paspor. Menurutnya, digitalisasi melalui platform tersebut telah membawa perubahan nyata dalam tata kelola pelayanan publik.
“Proses menjadi lebih tertata, transparan, dan memberikan kepastian waktu serta biaya. Ini kemajuan yang patut diapresiasi,” ujarnya.
Tak hanya dari sisi sistem, peningkatan kualitas juga terlihat pada aspek fasilitas dan pendekatan pelayanan petugas yang dinilai semakin humanis. Perubahan ini dinilai penting dalam membangun kepercayaan publik terhadap institusi keimigrasian.
Namun demikian, apresiasi tersebut disertai catatan kritis. Huzrin mengingatkan bahwa tantangan terbesar tidak hanya pada layanan administratif, tetapi juga pada kualitas pelayanan di pintu masuk internasional khususnya pelabuhan.
Menurutnya, wilayah Kepulauan Riau memiliki posisi strategis sebagai beranda terdepan Indonesia. Oleh karena itu, setiap interaksi pertama wisatawan atau pelaku usaha dengan petugas di pintu masuk menjadi representasi langsung wajah negara.
“Pelabuhan adalah wajah pertama Indonesia di mata orang luar. Pelayanan harus ramah, profesional, tetapi tetap tegas dan disiplin,” tegasnya.
Pernyataan ini menegaskan bahwa dimensi pelayanan keimigrasian tidak hanya administratif, melainkan juga diplomatis dan psikologis, yang berpengaruh pada persepsi global terhadap Indonesia.
Lebih jauh, Huzrin mengaitkan kualitas pelayanan Imigrasi dengan dampak ekonomi yang lebih luas. Ia menilai bahwa kepercayaan dari negara tetangga seperti Singapura dan Malaysia memiliki peran krusial dalam menopang sektor pariwisata dan investasi di Kepulauan Riau.
Sebagai daerah yang sangat bergantung pada mobilitas lintas negara, setiap peningkatan kualitas pelayanan akan berbanding lurus dengan peningkatan arus kunjungan wisatawan maupun pelaku usaha.
“Ketika pelayanan kita baik, kepercayaan meningkat. Dampaknya langsung terasa pada investasi dan pariwisata,” jelasnya.
Data empiris selama ini menunjukkan bahwa mayoritas wisatawan mancanegara yang masuk ke Kepulauan Riau berasal dari dua negara tersebut. Oleh karena itu, kualitas pelayanan di titik masuk menjadi faktor strategis dalam menjaga keberlanjutan ekonomi daerah.
Momentum Sosek Malindo dan Penguatan Kawasan Perbatasan
Pertemuan ini juga menyinggung agenda penting ke depan, yakni penguatan kerja sama sosial ekonomi Malaysia Indonesia atau Sosek Malindo yang direncanakan kembali diintensifkan pada Juli mendatang.
Forum ini dinilai sebagai instrumen strategis dalam memperkuat konektivitas ekonomi kawasan perbatasan, sekaligus membuka peluang peningkatan mobilitas masyarakat antarnegara secara lebih terstruktur dan produktif.
Huzrin berharap momentum tersebut dapat dioptimalkan dengan dukungan pelayanan Imigrasi yang semakin prima.
“Dengan pelayanan yang terus membaik, agenda seperti Sosek Malindo akan memberi manfaat lebih besar bagi masyarakat,” ujarnya.
Kehadiran Guntur Sahat Hamonangan sebagai pimpinan baru di lingkungan Imigrasi Kepulauan Riau diharapkan mampu melanjutkan tren positif sekaligus menjawab tantangan yang masih ada, khususnya di wilayah perbatasan.
Silaturahmi ini menjadi sinyal awal bahwa sinergi antara pemerintah dan tokoh masyarakat tetap menjadi kunci dalam mendorong pelayanan publik yang adaptif, profesional, dan berorientasi pada kepentingan strategis daerah.
Di tengah dinamika kawasan yang terus berkembang, kualitas pelayanan keimigrasian bukan lagi sekadar urusan administratif, melainkan bagian integral dari strategi besar membangun citra negara dan memperkuat daya saing ekonomi perbatasan Indonesia.
arf-6
