Ketua Afiliasi Pengajar Penulis Bahasa, Sastra, Budaya, Seni, dan Desain (APEBSKID) Provinsi Kepulauan Riau | Humas Da’i Kamtibmas Polda Kepri | Ketua Ikatan Wartawan Online Indonesia Provinsi Kepulauan Riau.
Kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) di kawasan ASEAN pada April 2026 menghadirkan potret kontras yang tidak sekadar berbicara tentang angka, tetapi juga mencerminkan arah kebijakan dan keberpihakan masing-masing negara. Di tengah tren kenaikan signifikan yang melanda berbagai negara, Indonesia justru berada pada posisi yang relatif stabil dengan angka kenaikan nol persen, baik pada sektor minyak maupun gas. Fenomena ini tentu bukan sekadar kebetulan, melainkan hasil dari pilihan kebijakan yang sarat pertimbangan strategis.
Negara-negara seperti Singapura, Malaysia, hingga Filipina, Kamboja, Laos, dan Myanmar menunjukkan lonjakan harga yang cukup tajam. Kondisi ini mencerminkan tekanan global yang tidak terhindarkan, mulai dari fluktuasi harga minyak dunia, ketegangan geopolitik, hingga ketidakpastian rantai pasok energi. Dalam lanskap global seperti ini, kenaikan harga menjadi konsekuensi logis dari mekanisme pasar yang berjalan secara dinamis.
Namun Indonesia memilih jalan yang berbeda. Kebijakan menahan kenaikan harga BBM menunjukkan adanya intervensi negara yang kuat dalam menjaga stabilitas ekonomi domestik. Negara hadir untuk menyerap sebagian tekanan global agar tidak langsung membebani masyarakat. Dalam konteks ini, kebijakan subsidi energi menjadi instrumen penting untuk melindungi daya beli rakyat, terutama di tengah kondisi ekonomi yang belum sepenuhnya stabil.
Pilihan ini tentu memiliki dampak positif yang nyata. Stabilitas harga BBM berkontribusi terhadap pengendalian inflasi, menjaga biaya produksi tetap terkendali, serta memberikan ruang bagi masyarakat untuk tetap bertahan di tengah tekanan ekonomi. Bagi negara dengan jumlah penduduk besar seperti Indonesia, stabilitas sosial-ekonomi merupakan faktor krusial yang tidak dapat diabaikan.
Namun demikian, di balik stabilitas tersebut tersimpan tantangan yang tidak kecil. Subsidi energi yang terus-menerus berpotensi menjadi beban fiskal yang signifikan bagi negara. Ketergantungan pada kebijakan ini juga dapat memperlambat proses transformasi menuju sistem energi yang lebih efisien dan berkelanjutan. Di sinilah dilema kebijakan muncul: antara menjaga stabilitas jangka pendek dan menyiapkan ketahanan jangka panjang.
Berbeda dengan Indonesia, beberapa negara ASEAN yang membiarkan harga BBM mengikuti mekanisme pasar justru mendorong masyarakat untuk beradaptasi lebih cepat terhadap perubahan. Kenaikan harga, meskipun berat, dapat menjadi pendorong efisiensi energi serta percepatan penggunaan sumber energi alternatif. Namun, konsekuensi jangka pendeknya adalah tekanan terhadap daya beli masyarakat dan potensi meningkatnya inflasi.
Dalam konteks ini, Indonesia tampak mengambil posisi moderat dengan mengedepankan perlindungan sosial. Kebijakan ini mencerminkan keberpihakan negara terhadap masyarakat, khususnya kelompok rentan. Namun, keberpihakan tersebut tidak boleh berhenti pada kebijakan jangka pendek semata. Diperlukan langkah-langkah strategis yang lebih visioner untuk memastikan bahwa stabilitas yang dijaga hari ini tidak menjadi beban di masa depan.
Transformasi energi menjadi agenda yang tidak dapat ditunda. Diversifikasi sumber energi, pengembangan energi terbarukan, serta peningkatan efisiensi konsumsi harus menjadi prioritas dalam kebijakan nasional. Tanpa langkah konkret ke arah tersebut, ketergantungan pada energi fosil dan subsidi akan terus menjadi persoalan yang berulang.
Lebih jauh, kebijakan energi pada dasarnya tidak hanya berkaitan dengan aspek ekonomi, tetapi juga menyentuh dimensi sosial, politik, bahkan moral. Setiap keputusan yang diambil mencerminkan nilai yang dianut oleh negara: apakah lebih mengedepankan mekanisme pasar atau keberpihakan terhadap kesejahteraan rakyat. Dalam hal ini, Indonesia menunjukkan komitmen untuk tetap hadir sebagai pelindung masyarakat di tengah gejolak global.
Dalam kerangka ASEAN yang beragam, setiap negara memiliki strategi yang berbeda sesuai dengan kondisi dan kepentingannya. Indonesia dengan segala kompleksitasnya memilih jalur stabilitas sebagai fondasi utama. Namun stabilitas tersebut harus dibarengi dengan visi jangka panjang yang jelas dan terarah.
Pada akhirnya, isu kenaikan harga BBM bukan sekadar persoalan ekonomi, melainkan cerminan dari cara negara mengelola krisis dan merancang masa depan. Indonesia telah menunjukkan bahwa stabilitas dapat dijaga di tengah tekanan global. Tantangan berikutnya adalah memastikan bahwa stabilitas tersebut menjadi pijakan menuju kemandirian energi, keadilan ekonomi, dan keberlanjutan pembangunan yang lebih kokoh di masa depan
