Oleh: Prof. Dr. Ir. Chablullah Wibisono, MM, IPU
Wakil Rektor I UNIBA | PW Muhammadiyah Kepulauan Riau | Waketum MUI Kepri | Ketua FKUB Kota Batam
Batam hari ini berdiri di persimpangan antara kemajuan dan kerentanan. Di satu sisi, kota ini tumbuh sebagai kawasan strategis nasional dengan denyut ekonomi yang bertumpu pada industri, jasa, dan kemaritiman. Di sisi lain, dinamika pembangunan yang cepat menyisakan persoalan serius berupa meningkatnya risiko bencana. Fenomena ini mengingatkan kita bahwa kemajuan tanpa kehati-hatian dapat berbalik menjadi ancaman bagi keselamatan manusia dan keberlanjutan lingkungan.
Sebagai kota kepulauan, Batam memiliki karakter geografis yang khas. Wilayah perairan yang dominan, garis pantai yang panjang, serta posisi di jalur pelayaran internasional menjadikan Batam sangat rentan terhadap bencana hidrometeorologi dan kelautan. Gelombang tinggi, angin ekstrem, dan perubahan cuaca yang tidak menentu berdampak langsung pada aktivitas masyarakat pesisir dan transportasi laut. Pada saat yang sama, kawasan daratan menghadapi banjir perkotaan, longsor, dan degradasi lingkungan akibat alih fungsi lahan yang kurang terkendali.
Realitas ini diperparah oleh laju urbanisasi dan pertumbuhan penduduk yang pesat. Tekanan terhadap ruang hidup memicu konflik pemanfaatan lahan, menggerus daerah resapan air, dan meningkatkan kerentanan sosial. Bencana, dalam konteks ini, tidak lagi berdiri sebagai peristiwa alam semata, melainkan sebagai akumulasi dari keputusan manusia yang kurang bijak dalam mengelola ruang dan sumber daya.
Kondisi tersebut menuntut perubahan cara pandang dalam penanggulangan bencana. Pendekatan reaktif yang hanya hadir setelah bencana terjadi terbukti tidak cukup. Yang dibutuhkan adalah kesiapsiagaan yang dibangun sejak awal, berbasis pemetaan risiko, tata ruang, dan pemahaman sosial masyarakat.
Kesiapsiagaan ini harus diterjemahkan ke dalam tindakan nyata yang mampu bergerak cepat, terkoordinasi, dan lintas sektor ketika risiko berubah menjadi krisis.
Tindakan bersama menjadi kunci. Penanganan bencana tidak bisa dibebankan pada satu institusi saja. Pemerintah daerah, aparat keamanan, tenaga kesehatan, dunia usaha, akademisi, tokoh agama, tokoh masyarakat, hingga relawan kebencanaan harus berjalan seiring dalam satu sistem kerja yang saling melengkapi. Kolaborasi darat dan laut menjadi keniscayaan di Batam, karena wilayah ini hidup dari keterhubungan keduanya.
Namun, kecepatan dan koordinasi harus dibarengi dengan pendekatan kemanusiaan. Dalam setiap situasi krisis, yang dipertaruhkan bukan sekadar infrastruktur, melainkan kehidupan manusia.
Perlindungan terhadap kelompok rentan, pendampingan psikososial, serta penghormatan terhadap martabat korban harus menjadi bagian tak terpisahkan dari setiap langkah penanganan bencana.
Kesiapsiagaan sejati adalah kesiapsiagaan yang berlandaskan empati.
Lebih jauh, upaya pengurangan risiko bencana tidak dapat dilepaskan dari kesadaran ekologis. Banyak bencana berawal dari kerusakan lingkungan dan pelanggaran tata ruang. Karena itu, membangun Batam yang tangguh berarti menegakkan aturan, merawat alam, dan menempatkan keberlanjutan sebagai prinsip pembangunan. Alam yang dijaga dengan baik adalah benteng pertama dalam menghadapi bencana.
Pada akhirnya, membangun kesiapsiagaan Batam adalah ikhtiar jangka panjang yang membutuhkan komitmen bersama. Kota yang tangguh bukanlah kota yang bebas dari ancaman, melainkan kota yang mampu mengenali risikonya, belajar dari pengalaman, dan bergerak cepat dengan kesadaran kolektif. Dengan sinergi multisektor, kepemimpinan yang visioner, dan nilai kemanusiaan yang kuat, Batam memiliki peluang besar untuk tumbuh sebagai kota yang aman, berdaya tahan, dan berkelanjutan bagi generasi hari ini dan masa depan.
Red
