Oleh :Wahyu Wahyudin, S.E., M.M.
sidikfokusnems.com _Anggota DPRD Provinsi Kepulauan Riau
Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) | Sekretaris Komisi II DPRD Provinsi Kepulauan Riau(29/1/26)
Kepulauan Riau adalah wilayah yang lahir dan tumbuh dari laut. Karakter geografisnya sebagai provinsi kepulauan dengan hamparan laut yang jauh lebih luas dibanding daratan bukanlah sekadar fakta administratif, melainkan identitas sekaligus kekuatan strategis.
Di tengah arus globalisasi dan persaingan ekonomi antarwilayah, posisi Kepulauan Riau yang berada di jalur pelayaran internasional Selat Malaka menempatkannya pada simpul penting pergerakan barang, jasa, dan manusia di kawasan Asia Tenggara. Potensi inilah yang semestinya menjadi dasar utama dalam merumuskan arah pembangunan daerah.
Laut Kepulauan Riau menyimpan peluang ekonomi yang berlapis. Mulai dari sektor perikanan dan kelautan, industri maritim, perdagangan internasional, logistik, hingga pariwisata bahari yang memiliki daya tarik global.
Kedekatan geografis dengan Singapura dan Malaysia memperkuat peluang tersebut, sekaligus menuntut kesiapan infrastruktur dan kebijakan yang mampu bersaing secara regional.
Tanpa perencanaan yang matang dan pengelolaan yang berkelanjutan, keunggulan geografis ini berisiko menjadi potensi yang tidak tergarap secara optimal.
Perkembangan ekonomi Kepulauan Riau dalam beberapa tahun terakhir menunjukkan arah yang cukup positif. Pertumbuhan ekonomi yang relatif stabil mencerminkan ketahanan daerah dalam menghadapi dinamika ekonomi global.
Sektor-sektor berbasis kemaritiman terbukti menjadi penopang utama aktivitas ekonomi, sekaligus memberikan kontribusi signifikan terhadap peningkatan pendapatan daerah. Capaian ini menunjukkan bahwa orientasi pembangunan yang selaras dengan karakter wilayah kepulauan merupakan pilihan yang tepat dan strategis.
Dalam konteks tersebut, peran Kota Batam tidak dapat dipisahkan dari dinamika perekonomian Kepulauan Riau. Batam menjadi pusat industri, perdagangan, dan jasa yang memberikan kontribusi besar terhadap Produk Domestik Regional Bruto provinsi. Keberadaan kawasan industri, pelabuhan internasional, serta jaringan logistik yang relatif maju menjadikan Batam sebagai lokomotif pertumbuhan ekonomi.
Namun demikian, tantangan ke depan adalah memastikan agar pertumbuhan yang terpusat ini mampu memberikan manfaat nyata bagi wilayah lain, terutama pulau-pulau kecil yang masih menghadapi keterbatasan akses dan infrastruktur.
Sektor industri pengolahan, pertambangan dan penggalian, serta perikanan masih menjadi tulang punggung perekonomian daerah.
Di saat yang sama, meningkatnya kontribusi ekspor dan investasi menunjukkan adanya kepercayaan pelaku usaha terhadap prospek Kepulauan Riau. Kondisi ini harus diimbangi dengan kebijakan yang mendorong hilirisasi, peningkatan nilai tambah, serta perlindungan terhadap sumber daya alam agar pertumbuhan ekonomi tidak bersifat eksploitatif dan jangka pendek.
Di balik capaian tersebut, masih terdapat tantangan struktural yang perlu mendapat perhatian serius. Ketimpangan pembangunan antarwilayah, keterbatasan konektivitas antarpulau, serta risiko kerusakan lingkungan laut menjadi persoalan yang tidak bisa diabaikan.
Pembangunan yang terlalu berorientasi pada pertumbuhan ekonomi semata, tanpa memperhatikan aspek pemerataan dan keberlanjutan, berpotensi menimbulkan masalah sosial dan ekologis di masa depan.
Oleh karena itu, pembangunan Kepulauan Riau harus diarahkan pada penguatan ekonomi maritim yang inklusif dan berkelanjutan.
Pembangunan infrastruktur laut yang terintegrasi, peningkatan kualitas sumber daya manusia di sektor kemaritiman, serta penguatan konektivitas antarpulau menjadi kebutuhan mendesak. Selain itu,
pengembangan pariwisata bahari berbasis ekologi dan industri pengolahan hasil laut harus didorong sebagai sumber pertumbuhan baru yang melibatkan masyarakat lokal secara langsung.
Keberhasilan agenda tersebut sangat bergantung pada sinergi seluruh pemangku kepentingan. Pemerintah daerah dan pusat, dunia usaha, akademisi, serta masyarakat harus berjalan seiring dalam satu visi pembangunan maritim yang berkeadilan.
Kebijakan yang lahir harus berpijak pada data, berpihak pada kepentingan rakyat, dan menjunjung tinggi kelestarian lingkungan. Dengan komitmen bersama, Kepulauan Riau dapat menjadikan laut bukan hanya sebagai ruang ekonomi, tetapi juga sebagai ruang kehidupan yang menjamin kesejahteraan generasi kini dan mendatang.
Pada akhirnya, masa depan Kepulauan Riau sangat ditentukan oleh keberanian untuk menempatkan kemaritiman sebagai poros utama pembangunan.
Identitas sebagai wilayah kepulauan bukanlah keterbatasan, melainkan kekuatan strategis yang apabila dikelola dengan tepat akan mengantarkan Kepulauan Riau menjadi daerah yang maju, berdaya saing, dan berkeadilan sosial.(Nursalim)
