sidikfokusnews.com. Batam — Insiden kebakaran kembali terjadi di kawasan PT ASL Shipyard Batam pada Sabtu lalu, menambah panjang daftar kecelakaan kerja di salah satu galangan kapal terbesar di Indonesia tersebut. Peristiwa ini menuai kecaman keras dari serikat buruh serta memunculkan keprihatinan serius dari kalangan pengamat keselamatan kerja.
Ketua DPC F Lomenik SBSI Kota Batam, Samdana Ginting, menilai kebakaran yang berulang di area perbaikan kapal bukan lagi sekadar kecelakaan kerja biasa, melainkan cerminan kegagalan total penerapan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) di lingkungan ASL Shipyard.
Menurut Samdana, tragedi demi tragedi seharusnya menjadi pelajaran mahal bagi manajemen perusahaan. Namun fakta di lapangan justru menunjukkan sebaliknya. Setelah ledakan kapal MT Federal II yang menelan korban jiwa beberapa waktu lalu, kebakaran kembali terjadi tanpa adanya perubahan signifikan dalam sistem pengendalian risiko kerja.
“Ini bukan peristiwa tunggal. Ketika kecelakaan berulang di lokasi dan jenis pekerjaan yang sama, maka masalahnya ada pada sistem. Artinya, manajemen K3 gagal dijalankan secara serius,” tegas Samdana.
Pandangan senada disampaikan pengamat keselamatan industri maritim, Rudi Hartono. Ia menilai galangan kapal merupakan lingkungan kerja berisiko tinggi yang menuntut standar K3 ketat, disiplin prosedur, serta pengawasan berlapis. Tanpa itu, potensi kebakaran, ledakan, dan kecelakaan fatal akan selalu mengintai para pekerja.
“Pekerjaan hot work seperti pengelasan, pemotongan baja, dan perbaikan kapal memerlukan izin kerja khusus, pengawasan aktif, serta kesiapan sistem tanggap darurat. Jika kebakaran terus terjadi, patut diduga prosedur itu hanya formalitas di atas kertas,” ujar Rudi.
Ia menambahkan, lemahnya budaya keselamatan sering kali dipicu tekanan target produksi, minimnya pelatihan, serta pengawasan internal yang longgar. Dalam kondisi seperti ini, buruh menjadi pihak paling rentan menanggung risiko.
F Lomenik SBSI Batam mendesak pemerintah pusat dan daerah, termasuk instansi pengawas ketenagakerjaan dan keselamatan industri, untuk segera turun tangan melakukan audit K3 secara independen dan menyeluruh terhadap ASL Shipyard. Audit tersebut dinilai penting agar tidak berhenti pada evaluasi administratif, melainkan benar-benar menyentuh praktik kerja di lapangan.
“Jangan menunggu korban berikutnya. Nyawa buruh tidak boleh terus dijadikan taruhan atas nama produktivitas dan keuntungan,” tegas Samdana.
Pengamat kebijakan publik, Andi Prasetyo, juga menilai lemahnya penegakan hukum terhadap pelanggaran K3 membuat perusahaan tidak jera. Menurutnya, sanksi tegas dan transparan menjadi kunci untuk menghentikan siklus kecelakaan kerja di sektor industri berat Batam.
“Selama pelanggaran K3 hanya disikapi dengan peringatan administratif, tanpa sanksi nyata, maka insiden serupa akan terus berulang. Negara harus hadir melindungi keselamatan pekerja,” ujarnya.
Hingga berita ini diturunkan, pihak PT ASL Shipyard Batam belum memberikan keterangan resmi terkait penyebab kebakaran terbaru maupun langkah perbaikan yang akan diambil. Sementara itu, desakan agar keselamatan kerja ditempatkan sebagai prioritas utama semakin menguat dari berbagai kalangan.
arf-6
