sidikfokusnews.com. Tanjungpinang — Gubernur Kepulauan Riau H. Ansar Ahmad, S.E., M.M., menegaskan bahwa arah kebijakan pembangunan Kepulauan Riau pada Tahun 2026 disusun secara terukur dan selaras dengan indikator utama Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025–2029. Penegasan tersebut mencerminkan komitmen Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau dalam mendukung agenda pembangunan nasional yang berorientasi pada peningkatan kualitas sumber daya manusia, pertumbuhan ekonomi berkualitas, pemerataan wilayah kepulauan, serta penguatan ekonomi hijau dan maritim.
Dalam pernyataannya menyambut Tahun 2026, Ansar Ahmad menyampaikan bahwa RPJMN menjadi rujukan strategis dalam perumusan kebijakan daerah, tidak hanya sebagai dokumen perencanaan nasional, tetapi juga sebagai pedoman operasional yang diterjemahkan ke dalam indikator kinerja pembangunan daerah.
“RPJMN menempatkan kualitas SDM, pemerataan pembangunan, dan ekonomi berkelanjutan sebagai indikator utama. Kepulauan Riau mengarahkan kebijakan 2026 untuk menjawab indikator-indikator tersebut secara konkret dan terukur,” ujar Ansar Ahmad.
Pada aspek pembangunan sumber daya manusia, Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau memfokuskan kebijakan pada peningkatan akses dan kualitas pendidikan, penguatan layanan kesehatan, serta peningkatan kompetensi dan daya saing tenaga kerja. Arah kebijakan ini sejalan dengan indikator RPJMN terkait peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dan produktivitas nasional sebagai fondasi pembangunan jangka panjang.
Dalam kerangka pertumbuhan ekonomi berkualitas, Kepulauan Riau diarahkan untuk memperkuat sektor industri, jasa, dan pariwisata bernilai tambah, termasuk mendorong transformasi dan hilirisasi ekonomi daerah. Kebijakan tersebut sejalan dengan target RPJMN dalam mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan, penciptaan lapangan kerja, serta penurunan tingkat kemiskinan dan pengangguran.
Sebagai provinsi kepulauan yang memiliki posisi strategis, Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau juga menempatkan pemerataan pembangunan antarpulau dan penguatan konektivitas maritim sebagai indikator prioritas. Penguatan infrastruktur dasar, transportasi laut, serta peningkatan kualitas pelayanan publik di wilayah hinterland menjadi bagian penting dalam mendukung agenda pemerataan wilayah sebagaimana diamanatkan dalam RPJMN.
Pada indikator ekonomi hijau dan pembangunan berkelanjutan, Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau terus mendorong kebijakan ramah lingkungan, pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan, serta penguatan ekonomi berbasis kelautan dan budaya. Langkah ini sejalan dengan arah kebijakan nasional terkait ketahanan lingkungan, penurunan emisi, dan penguatan ekonomi maritim nasional.
Ansar Ahmad juga menekankan bahwa keberhasilan pencapaian indikator pembangunan tidak terlepas dari peran serta masyarakat. Menurutnya, kebersamaan, gotong royong, dan partisipasi aktif masyarakat merupakan modal sosial yang penting dalam mendukung efektivitas pelaksanaan kebijakan pembangunan.
“Indikator pembangunan nasional akan lebih mudah dicapai apabila kebijakan dijalankan secara kolaboratif dengan melibatkan seluruh elemen masyarakat,” tegas Ansar Ahmad.
Pernyataan tersebut menegaskan komitmen Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau untuk menjadikan RPJMN 2025–2029 sebagai rujukan utama dalam perencanaan, penganggaran, dan evaluasi pembangunan daerah, sekaligus memperkuat kontribusi Kepulauan Riau dalam mendukung pencapaian target pembangunan nasional berbasis kemaritiman, kepulauan, dan keberlanjutan.
arf-6
