sidikfokusnews.com. Jakarta.- Ketegasan Jusuf Kalla (JK) saat menangani bencana tsunami Aceh 2004 kembali mencuat dan memantik gelombang diskusi publik. Video itu bukan sekadar nostalgia; ia menjadi cermin perbandingan yang ditegakkan warganet terhadap cara pemerintah masa kini merespons bencana. Di tengah maraknya kritik terkait lambannya penanganan beberapa musibah terbaru, publik kembali menyoroti standar kepemimpinan yang dianggap ideal: sigap, tegas, cepat, dan memotong hambatan birokrasi.
Kisah ketegasan JK yang dalam hitungan jam memerintahkan pengiriman obat-obatan, menggelar rapat darurat, dan bahkan memerintahkan pembukaan paksa gudang logistik demi keselamatan rakyat, diposisikan netizen sebagai contoh puncak respons krisis. Ketika pejabat di sekitarnya menyampaikan bahwa semua gudang telah terkunci dan tidak ada yang memegang kunci, JK memilih jalan tanpa kompromi: penggunaan kewenangan negara untuk prioritas kemanusiaan.
Menurut sejumlah pengamat kebijakan publik, kecepatan seperti itu lahir dari dua fondasi utama: struktur pengambilan keputusan yang jelas dan legitimasi moral bahwa keselamatan manusia mengatasi segala birokrasi. Di masa sekarang, menurut pengamat tata pemerintahan Andry Pranata, pola serupa masih dapat dilakukan, namun sering terhambat oleh rantai administratif yang kian panjang serta kecenderungan pejabat untuk menghindari risiko politik.
“Ketegasan dalam bencana tidak lahir dari spontanitas semata. Ia lahir dari pemahaman bahwa dalam krisis, prosedur tidak boleh lebih cepat daripada nyawa. Saat ini, banyak pejabat lebih takut melanggar prosedur daripada takut kehilangan waktu yang dapat menyelamatkan nyawa,” ujarnya.
Sementara itu, analis kebencanaan Helen Mustika menilai bahwa secara teknis, pemerintah sekarang memiliki perangkat lebih canggih—mulai dari early warning system, koordinasi digital, hingga anggaran kontinjensi yang lebih besar. Namun, menurutnya, kecepatan tindakan bukan semata soal alat, melainkan soal kepemimpinan yang berani mengambil keputusan tak populer.
“Teknologi kita jauh lebih maju dibanding 2004, tapi keputusan cepat tetap bergantung pada kemauan pemimpin untuk memotong hambatan. Tanpa sikap tegas, teknologi hanya jadi pajangan,” kata Helen.
Di sisi lain, pengamat komunikasi publik Irwan Taufik menyoroti dimensi simbolik yang kini sering mendominasi respons pejabat. Kehadiran di lokasi bencana yang seharusnya mempercepat koordinasi kerap berubah menjadi sesi dokumentasi, foto, dan interaksi seremonial yang minim dampak operasional.
“Inilah yang membuat kisah JK kembali relevan bagi publik. Saat itu, tidak ada kamera, tidak ada panggung, tidak ada narasi pencitraan. Hanya ada keputusan-keputusan besar yang disampaikan cepat, jelas, dan dijalankan tanpa keraguan,” ujarnya.
Perbandingan ini menjadi gambaran nyata bahwa publik merindukan kepemimpinan dalam krisis yang tidak sekadar hadir secara fisik, tetapi hadir secara efektif. Para ahli sepakat bahwa pemerintahan hari ini memiliki kapasitas, kewenangan, dan sumber daya yang jauh lebih besar dibanding tahun 2004. Namun, kemampuan untuk bertindak setajam respons JK masih menjadi tanda tanya besar.
Dalam setiap bencana, waktu adalah faktor penentu antara hidup dan mati. Itulah sebabnya publik menagih tidak hanya kehadiran pejabat, tetapi keberanian untuk mengambil langkah cepat—bahkan langkah luar biasa—demi keselamatan rakyat. Kisah 2004 bukan untuk mengultuskan masa lalu, melainkan pengingat bahwa ketegasan dan keberanian dalam memimpin adalah standar minimum, bukan keistimewaan.
[ arf-6 ]
