sidikfokusnews.com. Tanjungpinang — Krisis internal Kerukunan Keluarga Kepulauan Anambas (K3A) kian dalam dan kini memasuki fase yang oleh para pengamat disebut sebagai “kemerosotan legitimasi kepemimpinan”. Kritik keras pendiri K3A, Anis Anorita, bukan hanya memantik kegaduhan, tetapi juga membuka kembali luka laten tentang arah organisasi, marwah pendirian, dan cara-cara kepemimpinan dijalankan di tubuh K3A.
Pesan protes Anis yang menyoroti langkah Ketua Umum—dinilai mengabaikan nilai dasar organisasi dan tidak melibatkan para pendirinya—membentuk gelombang reaksi yang menjalar cepat. Pertanyaan yang kini mengemuka di lingkaran Anambas bukan lagi sekadar: siapa yang benar dan siapa yang salah? Tetapi: masihkah Ketua Umum layak memimpin sebuah organisasi yang dibangun di atas prinsip kekeluargaan dan musyawarah?
Para pengamat menilai keputusan memberhentikan Sekretaris Umum hanya melalui pesan WhatsApp merupakan tanda paling terang bahwa mekanisme formal, etika jabatan, dan tata kelola organisasi tidak berjalan sebagaimana mestinya. Langkah sepihak tersebut dianggap tidak hanya memotong prosedur, tetapi melecehkan nilai deliberatif yang menjadi fondasi organisasi berbasis komunitas.
Seorang analis sosial-keorganisasian di Kepri menyebut tindakan tersebut sebagai “indikasi keretakan kepemimpinan yang gagal menopang struktur organisasi”. Menurutnya, ketika keputusan strategis diambil tanpa forum, tanpa notulensi, dan tanpa ruang dialog, maka yang runtuh bukan hanya mekanisme struktural—melainkan juga kepercayaan moral dari para anggota.
Para pengamat juga menyoroti memburuknya hubungan antara Ketum dan para tokoh senior. Ketika kritik pendiri saja dibiarkan menggantung tanpa tanggapan, itu menandakan absennya sikap kenegarawanan dalam memimpin organisasi kekerabatan. Krisis ini hanya diperparah oleh fakta bahwa sebagian tokoh yang seharusnya menjadi peredam konflik justru masuk ke dalam kubu-kubuan, membuat organisasi kehilangan jangkar moralnya.
Gejala faksionalisasi yang muncul—antara kelompok pro dan kontra—menurut analis politik lokal adalah bukti bahwa K3A telah kehilangan ruang tengah yang selama ini memelihara stabilitas. “Ketika penengah kehilangan legitimasi, konflik bergerak tanpa arah dan menggulung struktur dari dalam,” ujarnya.
Sorotan tajam juga muncul terkait upaya pembentukan tim ad hoc oleh salah seorang wakil sekretaris umum. Usulan yang dirancang untuk membuka persoalan secara terang benderang itu justru tidak direspons serius. Para pengamat menilai penolakan halus semacam itu menunjukkan bahwa Ketum lebih memilih pendekatan koersif dibanding membangun proses klarifikasi yang sehat. Sikap defensif ini dianggap berbahaya karena memutus kanal evaluasi yang seharusnya menjadi mekanisme koreksi internal.
Para analis menegaskan bahwa pola seperti ini menciptakan preseden kelam: jika suara pembenahan dari dalam saja dibungkam atau diabaikan, bagaimana organisasi bisa memikul tanggung jawab eksternal—seperti menjaga martabat warga Anambas, mengonsolidasikan komunitas perantau, dan bernegosiasi dengan pemerintah daerah?
Kritik paling keras kini mengarah pada kapasitas dan ketulusan Ketum dalam memimpin. Banyak suara yang menilai bahwa ketegangan yang muncul bukan akibat perbedaan pandangan, melainkan akibat cara memimpin yang mengedepankan keputusan satu arah dan menghilangkan roh musyawarah. Ketika pendiri menunjukkan kartu kuning, ketika tokoh-tokoh senior mulai bersuara, dan ketika publik internal mempertanyakan integritas proses, posisi Ketum dinilai berada dalam titik paling rapuh.
Di sejumlah lingkaran internal K3A, mulai terdengar desakan agar Ketum dimintai pertanggungjawaban. Sebagian mengusulkan musyawarah besar untuk merestorasi tata kelola, sementara sebagian lain melihat jalan keluar paling cepat dan paling elegan adalah pengunduran diri Ketum agar organisasi dapat memulai babak baru tanpa beban politik internal.
K3A kini berada pada persimpangan kritis: antara menjadi organisasi yang mampu memperbaiki diri melalui mekanisme kolektif, atau membiarkan krisis merusak fondasinya hingga hilang kepercayaan publik. Arah organisasi ke depan akan sangat bergantung pada keberanian para pendiri, tokoh adat, dan seluruh pemangku kepentingan untuk menata ulang mekanisme kepemimpinan yang runtuh.
Media ini telah mencoba menghubungi Ketua Umum melalui WhatsApp, namun hingga berita ini diterbitkan, belum ada respons.
[ arf-6 ]
