sidikfokusnews.com. Sumatra Utara. Banjir besar dan tanah longsor yang melanda tiga provinsi—Aceh, Sumatra Barat, dan Sumatra Utara—menghapus permukiman, merusak infrastruktur, menelan korban jiwa, dan memaksa ribuan orang mengungsi. BNPB menyebut Siklon Tropis sebagai pemicu, namun bagi banyak pihak, cuaca ekstrem hanyalah lapisan terluar dari tragedi yang lebih dalam: kerusakan ekologis yang berlangsung bertahun-tahun.
Seorang alim ulama yang enggan disebutkan namanya menyampaikan pesan yang menggugah nurani: “Bencana ini bukan semata air hujan. Ini adalah air mata bumi yang dirusak demi keuntungan segelintir manusia.” Ungkapan itu merangkum kepedihan masyarakat yang menyaksikan tanah kelahiran mereka semakin tak mampu menahan amukan alam.
Berbagai lembaga lingkungan memperlihatkan tren yang mengkhawatirkan: tutupan hutan Sumatra terus tergerus dalam dua dekade terakhir. Aktivitas ekstraktif—mulai dari pembalakan, perluasan perkebunan sawit, hingga pertambangan—mengubah bentang alam secara drastis. Vegetasi yang berfungsi menahan air dan menjaga kestabilan tanah menghilang, sementara sungai menjadi dangkal akibat sedimentasi masif.
Peneliti kebencanaan, menyebut banjir kali ini sebagai “bencana ekologis”, bukan sekadar musibah alam. Menurutnya, hujan ekstrem memang memicu luapan air, tetapi kerusakan lanskaplah yang mengubah curah hujan menjadi malapetaka. “Jika daerah aliran sungai rusak, jika tutupan hutan hilang, maka setiap cuaca ekstrem adalah ancaman. Itu bukan takdir, itu akibat.”
Para analis tata kelola sumber daya alam melihat pola yang menelusuri akar masalah: kapitalisme ekstraktif yang menempatkan alam sebagai komoditas yang bisa dieksploitasi tanpa batas.
Ekonom ekologis, menilai bahwa bencana ini adalah “akumulasi keserakahan” dari model pembangunan yang tak memperhitungkan daya dukung lingkungan. “Perizinan tambang dan perkebunan diberikan tanpa pengawasan, tumpang tindih, dan sering kali mengabaikan analisis dampak lingkungan. Ketika hutan ditebang, air kehilangan ruangnya. Ketika tanah dilukai, bencana tinggal menunggu waktu.”
Aktivis WALHI pun menyebut tragedi Sumatra sebagai “tagihan ekologis” dari sistem yang menganggap kerusakan lingkungan sebagai harga kecil untuk keuntungan besar. Dalam situasi seperti ini, masyarakat di hilir menjadi pihak yang membayar paling mahal.
Ulama yang dimintai pandangan menegaskan bahwa krisis ekologis bukan hanya urusan sains atau kebijakan, melainkan krisis moral yang dalam. Dalam perspektif Islam, pengelolaan alam adalah amanah, bukan lahan eksploitasi.
“Allah menciptakan bumi dalam keseimbangan. Ketika manusia merusaknya, kerusakan itu kembali kepada mereka. Banjir bukan hanya fenomena alam, tetapi peringatan bagi manusia yang melampaui batas,” ujarnya.
Ia menekankan bahwa syariah mewajibkan negara mengelola sumber daya alam untuk kemaslahatan umum, bukan menyerahkan aset bumi ke tangan segelintir pihak yang mengejar akumulasi modal. “Jika prinsip amanah itu ditinggalkan, tanah akan rusak, air akan marah, rakyat akan menanggung derita.”
Pakar mitigasi bencana, Ir. Hendra Putra, menilai bahwa pemerintah harus mengubah pendekatan penanganan bencana. “Kita terlalu sering bekerja setelah bencana terjadi. Padahal yang dibutuhkan adalah pencegahan: rehabilitasi hutan, penertiban tambang ilegal, audit lingkungan terhadap perusahaan besar, dan pemulihan daerah aliran sungai.”
Menurutnya, banjir di Sumatra adalah bukti nyata bahwa kebijakan lingkungan tidak boleh menjadi formalitas administratif. Ia harus menjadi sistem yang benar-benar melindungi ruang hidup masyarakat.
Peringatan untuk Kepulauan Riau: Jangan Mengulangi Kesalahan yang Sama
Tragedi Sumatra menjadi cermin besar bagi provinsi lain, terutama Kepulauan Riau. Dengan struktur geografis yang rapuh, tekanan industri yang tinggi, dan laju pembangunan yang cepat, Kepulauan Riau berada pada lintasan bahaya serupa.
“Jika masyarakat terus dimobilisasi dengan dalih lapangan kerja, sementara sumber daya alam diperdagangkan kepada pemilik modal, maka laut, hutan, dan daratan Melayu akan tergerus sedikit demi sedikit,” ujarnya. Oknum berkantong tebal dapat memanfaatkan kebutuhan ekonomi masyarakat untuk memuluskan izin, memperluas tambang, atau mengubah kawasan lindung menjadi proyek komersial.
Ulama tersebut menyerukan sinergi seluruh elemen: pemerintah daerah, aparat kepolisian, TNI, tokoh masyarakat, dan warga. “Mulai sekarang, mari saling mengabari, saling mencegah. Jangan sampai luka besar yang dialami Sumatra menjadi derita yang sama bagi tanah Kepulauan Riau. Jika kita membiarkan kerusakan kecil hari ini, maka kita sedang merencanakan bencana besar esok hari.”
Banjir Sumatra adalah peringatan, bukan sekadar tragedi. Ia memberi pesan jelas bahwa pembangunan tanpa batas adalah jalan menuju kehancuran. Dari tanah yang basah oleh air mata, seruan perubahan menggema—menuntut keberanian moral, politik, dan spiritual untuk menjaga bumi sebelum semuanya terlambat.
( tim )
